by

PETISI REFORMASI PENGURUS KPI MELALUI MUNASLUB  DEMOKRATIS

JAKARTA-Dari data yang diperoleh bulan Mei tahun 2015, jumlah pelaut Indonesia anggota KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) sekitar 33.196 orang pelaut, bekerja diberbagai jabatan di kapal-kapal asing di luar negeri.

Menurut data media Trans itu juga, ditulis gaji pelaut pemula rata-rata dibulan Mei tahun 2015 itu sebesar US$ 635 perbulannya.

Dari dokumen perjanjian Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) yang berstandar sejak KPI berdiri tahun 1976, dikutip dari CBA antara Samudera Shipping Lines Limited berkedudukan di Singapore dengan KPI sebagai serikat pekerjanya profesi pelaut yang di approved Dirkapel sebagaimana dimaksud Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang dibuat pada 14 Januari 2008.

Di Pasal 13 CBA tersebut mengenai Dana Kesejahteraan dan Diklat, disebutkan “Perusahaan setuju membayar 4 persen perbulan dari gaji pokok setiap pelaut yang kegunaannya adalah untuk kesejahteraan dan kegiatan sosial.

Kontribusi 4 persen perbulan itu dibayar oleh perusahaan dan disetor ke rekening bank yang ditunjuk KPI dan atas kesepakatan bersama pihak perusahaan”.

Jika pelaut anggota KPI berjumlah 33.196 orang pelaut dengan gaji diambil dari gaji pokok pelaut pemula yang US$ 635 perbulannya. Maka dihasilkan lebih kurang US$ 25 perbulan sebagai setoran kontribusi perusahaan ke KPI. Jika kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat tahun 2015 adalah sekitar Rp. 13 ribuan, maka untuk kurs US$ 25 didapat nilai Rp. 325 ribuan perbulan per setiap pelaut.

Kemudian jika jumlah pelaut Indonesia anggota KPI sekitar 33.196 orang pelaut dikalikan Rp. 325 ribuan, maka bisa diperhitungkan setiap bulan KPI menerima uang setoran kontribusi dari pihak perusahaan sekitar Rp. 1.103.700.000,-

Di bawah kekuasaan Mathias Tambing sejak menjadi Sekjen rangkap Bendahara KPI tahun 2001 pasca Munaslub dan sampai sekarang setelah berhasil melengserkan Capt. Hasudungan Tambunan dan Mathias Tambing menjadi Presiden KPI dalam KLB tahun 2017 alias sejak tahun 2001 hingga tahun 2020, atau selama 19 tahun Mathias Tambing berkuasa. Yang jika dijadikan berapa bulan dari jumlah 19 tahun, yaitu 228 bulan. Jika Rp. 1.103.700.000,- perbulan dikalikan 228 bulan, maka hitungannnya menjadi berjumlah Rp. 251.643.600.000,- atau digenapkan sekitar Rp. 251 milyar.

Di bulan Mei tahun 2019 diperoleh informasi ketika Presiden KPI Mathias Tambing menyerahkan jabatan Sekjen rangkap Bendahara KPI kepada I Nyoman Budiase pada bulan Januari 2018, didapat kabar ada dana KPI tersimpan di bank yang diserahkan kepada Sekjen rangkap Bendahara KPI I Nyoman Budiase sebesar Rp. 138 milyar. Artinya masih ada sekitar Rp. 113 milyar belum diserah terimakan dari Presiden KPI Mathias Tambing kepada Sekjen rangkap Bendahara KPI I Nyoman Budiase.

Terlepas sengkarut keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI itu, kemudian dibulan November 2019 ada info jika Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano yang terpilih dalam KLB tahun 2017 sudah lama menghilang karena kabarnya dipecat gegara diduga nilep uang organisasi KPI sekitar Rp. 10 milyar tanpa ada proses hukum, dengan gagah berani mendatang kantor KPI Pusat Cikini untuk kepentingan membuat CBA perusahaan manning agennya dengan KPI dan oleh Sekjen rangkap Bendahara KPI I Nyoman Budiase dibantu mengurusinya.

Untuk menutupi segala kerusakan terstruktur, sistematis, dan masif yang dibuat oleh Presiden KPI Mathias Tambing sejak menjabat Sekjen rangkap Bendahara KPI di Munaslub tahun 2001, modal Mathias Tambing untuk mematahkan pelaut anggota yang kritis dan reformis adalah dengan pertanyaan pelaut tersebut dituntut dengan kewajibannya, yaitu apakah membayar uang iuran sebagai anggota selama 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut.

Jika tidak, Mathias Tambing gunakan aturan AD/ART KPI, dengan klem bukan anggota KPI lagi. Mathias Tambing memang jagonya menuntut kewajiban terhadap pelaut anggota, tapi Mathias Tambing tak pernah tahu akan HAK PELAUT atas masuknya setoran kontribusi dari pihak perusahaan karena pelaut tersebut yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri.

INGAT! Uang setoran kontribusi dari pihak perusahaan kepada KPI adalah untuk digunakan bagi kesejahteraan dan kegiatan sosial pelaut dan keluarganya. Dan, bukan saja Mathias Tambing abai, melainkan diduga terkesan keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI dijadikan keuangan dan harta kekayaan pribadi dirinya sebagai pengurus yang berkuasa dan kelompoknya.

Maka sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, ketidaksukaan bahkan kebencian sebagian besar pelaut Indonesia terhadap organisasi KPI bukanlah terletak pada institusinya yang proses sejarah panjangnya sangat idealis yaitu memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya, tetapi sumber dari sumber masalah sesungguhnya terletak pada Mathias Tambing sang penguasa serikat pekerjanya profesi pelaut KPI tapi dirinya BUKAN PELAUT.

Itu sebab itu misi menyelamatkan organisasi KPI sangat penting. Dan oleh karena itu kepada para sahabat pelaut Indonesia dimana saja berada terutama pelaut anggota KPI yang bekerja dikapal-kapal asing di luar negeri dan atau yang masih menunggu penempatan untuk berlayar lagi, silahkan dan jika berkenan, tandatangani PETISI REFORMASI PENGURUS KPI MELALUI MUNASLUB YANG DEMOKRATIS ini.

Salam Tangguh, Salam Sehat Selalu.

“Kita Kuat Karena Bersatu”

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed