by

RDP Pada Masa Reses Kasus Djoko Tjandra Tanggung Jawab Semua Pimpinan DPR dan Bamus DPR

JAKARTA-Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada masa reses dapat diakukan dengan cara pesetujuan semua Pimpinan DPR secara kolektif dan kolegial dengan mengadakan Rapat Bamus DPR, tidak bisa dilakukan hanya dengan persetujuan satu orang Pimpinan DPR dan/atau secara sendiri-sendiri, apalagi tanpa melalui Rapat Bamus DPR.

Oleh ; Andianto, SH (Praktisi Hukum Advocates Solution Center)

Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara paket bersifat tetap dalam rapat paripurna DPR.

Pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan DPR bertugas Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan sidang untuk diambil keputusan, Menyusun rencana kerja Pimpinan DPR, Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergiskan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR, Menjadi juru bicara DPR, Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR, Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR, Mewakili DPR di Pengadilan, Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian Menyusun rencana kerja dan anggatran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, Menyampaikan laporan kinerja dalam Rapat Paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu,
Menindaklanjuti usulan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membentuk panel sidang dalam hal pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian dan Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Anggota dalam rapat paripurna DPR.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Bamus dibentuk DPR RI pada awal masa periodesasi. Anggota Bamus terdiri dari Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi, sedangkan pimpinan Bamus DPR terdiri dari Pimpinan DPR. Bamus merupakan representasi dari semua Fraksi, karena anggota Bamus DPR merupakan perwakilan dari masing-masing Fraksi yang ada di DPR.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 51 menyatakan bahwa Bamus bertugas Menetapkan agenda DPR untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan atau sebagian dari satu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya, Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan kesempatan kepada keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.

Kemudian, Mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR, Menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR, Mengusulkan kepada rapat paripurna DPR mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
Melaksanakan tugas lain yang diserahklan oleh rapat paripurna DPR kepada Badan Musyawarah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf (a), Badan Musyawarah:
Membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh Pimpinan DPR selaku pimpinan Badan Musyawarah, Menetapkan rancangan jadwal acara DPR dalam rapat Badan Musyawarah, Menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi dan seluruh Anggota.

Paragraf 3 rapat dan pengambilan keputusan dalam Pasal 53 menyatakan Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak bicara dalam rapat Badan Musyawarah.

Apabila dalam masa Rerses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pegambilan keputusan dan jika keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidakterpenuhi, dengan mengenyampingkan ketentuan pemungutan suara ulang, pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

Pasal 54 Tata Tertib DPR menyatakan bahwa “Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, Pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi”.
Terkait dalam masa reses DPR dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf (a) “Menetapkan agenda DPR untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari satu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya”.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf (a) Badan Musyawarah:
Membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh Pimpinan DPR selaku pimpinan Badan Musyawarah.
Menetapkan jadwal acara DPR dalam rapat Badan Musyawarah; dan
Menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan seluruh Anggota.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (5) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf (e), Badan Musyawarah dapat:
Menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.
Memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.
Mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b); atau Menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

Sedangkan definisi Masa Reses menurut Pasal 1 ayat (13) adalah “Masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama diluar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja”.
Mekanisme pengajuan RDP pada Masa Reses oleh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan Komisi) mengajukan kepada Bamus DPR, selanjutnya apabila Bamus DPR menganggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, maka pimpinan DPR dapat segera memanggil anggota Bamus untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi. Artinya bahwa pimpinan komisi sebaiknya menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bamus DPR untuk mendapatkan ijin mengadakan RDP, kemudian Bamus DPR mengadakan rapat untuk memutuskan bahwa apakah diperbolehkan melakukan RDP di masa reses atau tidak diperbolehkan.

Pimpinan DPR tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri-sendiri dalam menentukan izin RDP pada Masa Reses, karena hal tersebut sudah diatur dalam Tatib.

Apabila pimpinan DPR mengambil keputusan secara sendiri-sendiri maka keputusan tersebut melanggar Tatib DPR.

Inisiatif untuk mengadakan RDP pada masa reses juga bisa berasal dari Pimpinan DPR atas usulan Komisi, dengan catatan pimpinan DPR terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi, kemudian pimpinan DPR memanggil anggota Bamus DPR untuk mengadakan rapat Bamus DPR guna memutuskan boleh tidaknya melakukan RDP pada masa reses. Yang perlu menjadi catatan bahwa pimpinan DPR berjumlah 5 orang, dimana terdiri dari (1) satu orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Pimpinan DPR didalam mengambil keputusan besifat kolektif dan kolegial. Artinya bahwa keputusan pimpinan DPR harus mendapatkan persetujuan dari kelima pimpinan tersebut. Tidak bisa salah satu pimpinan DPR mengambil keputusan secara sendiri-sendiri terutama terkait ijin pelaksanaan RPD pada masa reses.
`
Perlu diketahui bersama bahwa Tatib DPR adalah peraturan yang berlaku bagi semua anggota DPR yang bersifat mengikat tanpa terkecuali. Tatib DPR dirumuskan oleh Bamus DPR dan disetujui oleh semua anggota DPR dalam Rapat Paripurna DPR. Apabila ada Pasal-pasal yang krusial, atau Pasal-pasal yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan/atau tidak sesuai situasi yang sedang berkembang, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan perubahan Pasal-pasal dalam Tatib tersebut, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Atau dengan cara melakukan uji materiil terhadap Pasal-pasal krusial tersebut di Mahkamah Agung.

Bukan dengan cara mengambing hitamkan pimpinan DPR dan/atau orang-perorangan.
Dalam kontek kasus Djoko Tjandra, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengajukan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk melakukan RDP dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Ditjend Imigrasi Kemenkumham.

Kemudian Ketua Komisi III DPR RI mengirim surat untuk meminta ijin kepada Ketua DPR RI agar memberikan ijin untuk melakukan RDP pada masa reses, surat tertanggal 14 Juli 2020. Lalu Ketua DPR RI mendisposisikan surat tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam DR. H.M.Azis Syamsuddin, SH untuk “ditindaklanjuti sesuai mekanisme” tertanggal 16 Juli 2020, sementara tanggal 17 Juli 2020 sudah memasuki masa reses.

Sementara Bamus DPR tertanggal 15 Juli 2020 telah menetapkan masa reses dimulai pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Dalam keputusan Bamus DPR tersebut juga secara jelas menyebutkan bahwa “AKD diperbolehkan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja pada masa reses, hanya dalam rangka mempercepat penyelesaian pembahasan RUU, dan tidak diperbolehkan melakukan rapat-rapat dalam rangka pengawasan.”

Kemudian Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam DR H M Azis Syamsuddin, SH memanggil Kabag untuk membaca isi Tatib.

Wakil Ketua DPR RI memperbolehkan Komisi III DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait, untuk melakukan pengawasan dan klarifikasi terkait kasus Djoko Tjandra.

Atas peristiwa tersebut “MAKI melaporkan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam DR H M Azis Syamsuddin, SH, kepada MKD DPR RI dengan tuduhan Dugaaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015”.

Frase Pertama: Boyamin Saiman “beralasan Azis Syamsuddin sebagai pimpinan DPR tidak mengijinkan Komisi III untuk melakukan RDP dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Ditjend Imigrasi Kemenkumham, terkait permasalahan sangkarut lolosnya Djoko Tjandra.” (sumber: https://wartakota.tribunnews.com tertanggal 21 Juli 2020, https://nasional.kompas.com tertanggal 21 Juli 2020, https://cnnindonesia.com tertanggal 21 Juli 2020)

Frase Kedua: Lalu Boyamin menyatakan “Karena itu, ia pun menduga ada kepentingan lain, sehingga Azis tidak memberikan izin komisi III menggelar RDP”
Frase Ketiga: “kemudian Azis sengaja bersembunyi di balik aturan-aturan yang berlaku”
Pernyataan Boyamin Saiman pada Frase Pertama dan Frase Ketiga terlihat sangat menyerang Pimpinan DPR secara subyektif, dan pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang bersifat justifikasi.

Artinya boyamin telah menyimpulkan bahwa pada Frase Pertama, dan Frase Ketiga adalah sebuah pernyataan kebenaran, artinya pernyataan Boyamin Saiman tersebut telah memvonis Azis Syamsuddin bersalah secara hukum, bukan lagi sebuah dugaan.

Dalam hukum kita mengenal Azas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) yang artinya “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”

Pengadilan dan hakim saja didalam mengadili perkara wajib menghormati hak azasi manusia, tetapi Boyamin Saiman tidak lagi menghormati seseorang, terlebih beliau adalah Pimpinan DPR RI.

Perbuatannya tentu saja sangat merusak citra dan nama baik Azis Syamsuddin sebagai tokoh masyarakat, tokoh Golkar sekaligus Pimpinan DPR RI.

Perbuatan yang dilakukan oleh Boyamin Saiman diduga sangat bertentangan dengan Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP tetang pencemaran nama baik dengan ancaman pidana maksimal satu tahun empat bulan. Dan juga diduga telah melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Perbuatan Boyamin Saiman diduga telah mengedarkan secara luas surat disposisi dari Ketua DPR RI kepada Wakil Ketua DPR RI yang bersifat internal dan rahasia bertentangan dengan Pasal 112 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun.

Dugaan perbuatan tersebut bertentangan juga dengan Pasal 33 jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Disamping itu bertentangan dengan Pasal 1 (a) jo. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-Pokok Kearsipan dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed