by

Kegentingan Memaksa Untuk KPI Gelar Munaslub Adalah Harga Mati

JAKARTA-Teddy Syamsuri yang Ketua Umum Lintasan ’66 (Lembaga Informasi dan Komunikasi Pembangunan Solidaritas Angkatan 1966) serta Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI dengan atasnama dirinya dan diluar kapasitas sebagai Jurubicara Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dalam rilisnya yang disampaikan kepada pers (3/8/2020) dengan tegas menyatakan bahwa kegentingan yang memaksa untuk organisasi KPI menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang demokratis adalah harga mati sebagaimana menjadi mosi Pelaut KPI adalah benar, tepat dan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kini Teddy Syamsuri angkat bicara dalam kapasitas sebagai Majelis Perwakilan Anggota (MPA) KPI yang berjumlah 35 orang pelaut dan tercatat diurutan nomor 20. Setiap orang MPA KPI mewakili 250 orang pelaut anggota KPI, dan komposisinya terdapat dalam satu executive board bersama komposisi Dewan Pimpinan Harian atau Pengurus Pusat (PP) KPI.

Tertuang dalam Keputusan Munaslub KPI Nomor 010/MUNASLUB/IV/2001 tentang Susunan Komposisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPI atau Executive Board KPI, yang terdiri dari PP KPI dan MPA KPI, tertanggal 8 April 2001 yang ditandatangani oleh Pimpinan Munaslub KPI tahun 2001 Drs. Mathias Tambing, SH. sebagai ketua dan Drs. Wisnu Baskoro, MSc. MBA sebagai sekretarisnya.

PP KPI definit melalui Kongres VI KPI tahun 2004, tapi MPA KPI yang berjumlah 35 orang itu dalam Kongres VI KPI tahun 2004 itu untuk kewajiban mengawasi PP KPI tidak dibubarkan atau SK No. 010/MUNASLUB/IV/2001 tidak dicabut dan sampai saat ini pasca Kongres Luar Biasa (KLB) KPI tahun 2017, kedudukan MPA KPI masih belum dibubarkan atau dicabut SK-nya. Artinya, Teddy Syamsuri tetap mengakui jika dirinya adalah MPA KPI.

Dalam Munaslub KPI tahun 2001 yang juga menetapkan AD/ART KPI yang oleh Teddy Syamsuri selaku MPA KPI menyoroti ART KPI Pasal 23 hal Perangkapan Jabatan di angka 1 yang berbunyi, Pengurus KPI tidak dibenarkan merangkap jabatan organisasi secara vertikal. Faktanya saat PP KPI hasil Munaslub 2001 menjadi PP KPI definit hasil Kongres VI 2004, jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) rangkap Bendahara dan yang terpilih adalah Mathias Tambing sebagai Sekjen rangkap Bendahara PP KPI periode 2004-2009.

Dari sinilah sumber kerusakan organisasi KPI berawal, yang menurut Teddy Syamsuri sebagai MPA KPI, juga jelas-jelas melanggar Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) yang menetapkan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya. KPI sebagai serikat pekerjanya profesi pelaut Indonesia wajib patuh dan tunduk pada UU SP/SB tersebut.

Bagaimana mungkin Mathias Tambing yang Sekjen rangkap Bendahara KPI, ujar Teddy Syamsuri, bisa bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan KPI jika rangkap jabatan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU SP/SB.

“Dan, bagaimana mungkin Mathias Tambing dalam melaksanakan kewajiban bisa memuat pembukaan keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI, serta melaporkan secara berkala kepada pelaut anggota seperti di forum kongres, jika Mathias Tambing rangkap jabatan. Jabatan Sekjen pastinya pengguna anggaran, dan jabatan Bendahara adalah pengelola anggaran. Sehingga dugaan adanya penyelewengan keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI sangat terbuka lebar, untuk kemudian menjadi keuangan dan harta kekayaan pribadi Mathias sebagai Sekjen rangkap Bendahara KPI, cukup jelas”, ujar Teddy Syamsuri.

Itu sebab tutur Teddy Syamsuri, keputusan Munaslub KPI tahun 2001 tentang Program Umum Organisasi KPI yang terdiri dari : 1). Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila; 2). Kesejahteraan Anggota dan Keluarganya; 3). Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); dan 4). Hubungan Luar Negeri, tidak satupun bisa PP KPI laksanakan.

Keluhan pelaut soal sertifikat IMO tapi gaji Antimo karena hubungan industrial Pancasila tidak jalan. Salah satunya dan sampai saat ini standar pengupahan untuk anak buah kapal (ABK) belum juga ditetapkan agar tidak ada keluhan pelaut yang masih menerima dibawah upah minimum regional (UMR).

Kesejahteraan pelaut dan keluarganya serta Diklat juga tidak jalan. Padahal setoran kontribusi dari pihak perusahaan principal atau operator kapal yang menempatkan pelaut Indonesia di kapal-kapalnya di luar negeri adalah untuk digunakan bagi kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta bagi kesejahteraan pelaut dan keluarganya.

Sedangkan program hubungan luar negeri justru pihak Pemerintah yang terus membantu berbagai kasus pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri, sementara PP KPI tidak pernah terdengar suara perlindungan dan pembelaannya. Seperti kerap sekali ABK WNI dijadikan sandera dan minta tembusan oleh kelompok teroris Abu Sayaf di Philipina selatan.

Demikian pula terjadinya kebiadaban kapal-kapal ikan asing yang mempekerjakan ABK WNI dengan cara-cara perbudakan oleh PP KPI dibiarkan. Bahkan jika ada ABK WNI meninggal, mayatnya sesukanya dilarungkan di laut. Padahal perjanjian Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) ditandatangani oleh organisasi KPI dan pimpinan perusahaan principal atau operator kapal, yang di approved oleh pejabat Ditjen Hubla Kemenhub.

Itu sebab muncul Mosi Pelaut KPI pada 17 Juli 2020 yang dibacakan saat aksi sambangi kantor KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat. Menyusul kemudian dengan seijin Wakapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat, dipasanglah 3 lembar poster dan 1 helai spsnduk di depan kantor KPI Pusat Cikini tersebut. Dimana bunyi spanduknya jelas, “Kesatuan Pelaut Indonesia, Musyawarah Nasional Luar Biasa Harga Mati”, sangatlah benar dan tepat sekali.

“Kebenaran dan ketepatan yang berdasarkan kegentingan yang memaksa untuk organisasi KPI segera gelar Munaslub merupakan solusi yang merupakan kehendak sebagian besar pelaut Indonesia sebagaimana cukup banyak sahabat pelaut yang menandatangani Petisi Reformasi Kepengurusan KPI dan Munaslub Harga Mati. Mathias Tambing yang bukan pelaut bukan majikan pelaut, dan gedung KPI Cikini adalah Rumah Besar Pelaut Indonesia. Cukup, dan jelas!!!”, pungkas anggota MPA KPI Teddy Syamsuri dari kediamannya di Jl. Kober Kecil No 21A Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350.

(Ts66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed