by

HUT Ke-75 Kemerdekaan RI, Pelaut KPI Siap Deklarasi “Indonesia Bangsa Pelaut, Tegakkan Kedaulatan dan Kesejahteraan Bagi Pelaut”

Rapat persiapan Tim Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) komunitas Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) atau Pelaut Indonesia Tangguh hari Jum’at sore di markas Yake di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65, Jakarta Timur 13310 dalam rangka merayakan dan memperingati 17 Agustus 2020. Akan siap deklarasi “Indonesia Bangsa Pelaut, Tegakkan Kedaulatan dan Kesejahteraan bagi Pelaut Indonesia” sebagai bentuk nyata nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri, demikian ungkap Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri dalam rilisnya kepada pers (14/8/2020).

Kemerdekaan yang dimaksud oleh komunitas Pelaut Indonesia Tangguh ini bukan saja untuk bangsa dan negara, namun menurut Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI, adalah nilai hakiki kemerdekaan bagi kedaulatan dan kesejahteraan pelaut Indonesia yang masih dalam kubangan obyek penderita, dijadikan lahan basah, bahkan menjadi sapi perah.

“Sehingga tidak mungkinlah tingkat kesejahteraan pelaut kita bisa sejajar dengan kondisi pelaut pelaut bangsa lain yang terwujudkan, jika tanpa ada hak berdaulatnya yang diperhatikan oleh Pemerintah yang terkait dan berkompeten di urusan pelaut”, ujar Teddy Syamsuri yang bersama-sama Penasehat Binsar Effendi Hutabarat, Ketua Pertimbangan Capt. Dwi Soeyono, Koordinator Administrasi Arifin Simbolon, Koordinator Dokumentasi Ricardo Hutabarat dan Koordinator Himpun Donasi Poppy Sijabat.

Jika menyimak pidato kenegaraan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) didalam Sidang Paripurna MPR, DPR dan DPD sudahlah jelas, mindset para pemimpin kita sudah harus dirubah. Dari yang enak dilayani, harus berubah untuk siap melayani.

Karena merasa terus menerus enak dilayani selama ini, maka jika berubah untuk melayani memang diakui cukup berat. Jika saat dilayani kenyamanan dirasakan, sebaliknya jika berubah melayani, pastinya bakal sirna rasa kenyamanan tersebut, tidaklah berlebihan tapi perasaan seperti itu sangatlah naif di era sekarang ini.

Dulu menurut Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri, boleh soal organisasi KPI adalah urusan internal pelaut, begitu kerap didengar balasan atau jawaban para pejabat Pemerintah yang berwenang. Bahkan ada pejabat juga yang menyarankan jika di era demokrasi seperti saat ini, ketimbang ribet baiknya membentuk saja organisasi serikat pekerja pelaut yang baru.

Ini ungkap Teddy Syamsuri yang jadi aktivis dan relawan selama ini, harus disanggah. Permenhub No. 84 Tahun 2013 sudah jelas menyebutkan serikat pekerja dapat membuat kesepakatan kerja bersama (KKB) atau disebut Collective Bargaining Agreement (CBA) dengan perusahaan principal atau operator kapal, yang dikukuhkan atau di approved oleh pejabat Ditjen Hubla Kemenhub. Apakah ini tidak berurusan dengan perusahaan manning agent, termasuk dengan pejabat Ditjen Hubla yang menyetujui CBA antara KPI dan perusahaan tersebut?

Masih kaitannya dengan CBA antara KPI dan perusahaan, apakah setoran kontribusi 4 persen dari gaji pokok seorang pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri milik perusahaan yang ditransfer ke rekening bank milik organisasi KPI, yang sejatinya uang setoran kontribusi itu digunakan untuk kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya. Kemudian disuruhnya untuk membentuk organisasi serikat pekerja pelaut yang baru.

Padahal hak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya dari organisasi KPI tidak pernah ada, lalu dibiarkan hak-hak itu raib dijadikan bancakan karena sudah dibentuk organisasi serikat pekerja pelaut yang baru? Ini kan pejabat Ditjen Hubla Kemenhub yang mau cari nyaman dan aman sendiri.

Misi perjuangan Menyelamatkan organisasi KPI dengan mendesak reformasi kepengurusan KPI melalui forum Munaslub harga mati yang demokratis, itu salah satu bagian tak terpisahkan dari demi tegaknya kedaulatan dan kesejahteraan bagi pelaut Indonesia. Jika KPI kuat sebagai union pelaut Indonesia, melalui kekuatan sarana organisasi serikat pekerja pelaut itulah tidak tertutup kemungkinan kedaulatan dan kesejahteraan bagi pelaut Indonesia bisa ditegakkan.

“Tidak ada kementerian, lembaga negara atau institusi lain memiliki regulasi yang dapat memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya, selain dari organisasi serikat pekerja yang dijamin oleh UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB). Itu jelas dan terang benderang.

“Oleh sebab itu kesiapan kami, Pelaut KPI atau Pelaut Indonesia Tangguh dalam rangka merayakan dan memperingati HUT Ke-75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020 dengan mengeluarkan deklarasi Indonesia bangsa pelaut, tegakkan kedaulatan dan kesejahteraan bagi pelaut Indonesia sudah tepat dan benar. Jika kemudian mau didengar atau tidak, deklarasi tersebut akan segera dikirimkan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Mensetneg Pratikno, Bapak Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan, Bapak Menhub Budi Karya Sumadi dan Ibu Menaker Fauziah. Tentu turunannya untuk perhatian Dirjen Hubla dan Dirkapel, serta Dirjen Binapenta Kemenaker yang sejatinya merupakan Pembina KPI eks officio”, pungkas Jurubicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri menyudahi rilisnya.

(ts66)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed