by

Terakhir Pelaut KPI Layangkan Surat Kepada Pemerintah Terkait Perihal Sebagai Laporan dan Permohonan Dibantu Untuk Ditindaklanjuti

JAKARTA-Rapat terbatas Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) pada Senin, 14 September 2020 di Markas Yake di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 10331, disepakati untuk melayangkan surat terakhirnya yang ditujukan kepada Menko Marves, Menhub, Menaker, Mensesneg, Dirjen Hubla, Dirjen BinapentaPK & PKK dan Dirkapel Ditjen Hubla sebagai pihak Pemerintah yang terkait mengurusi eksistensi profesi pelaut Indonesia. Terutama Dirjen Hubla Kemenhub dan Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker, pada posisi sebagai Pembina KPI eks officio.

Surat yang dilayangkan Pelaut KPI dan ditandatangani atasnama dan mewakilinya yaitu Hasoloan Siregar eks Shell Tanker BV dengan kontak person 081380024579, Ricardo Hutabarat pelaut aktif Holland America Lines (HAL) dengan kontak person 081283366966, dan Teddy Syamsuri eks Premier Cruise Line (PCL) dengan kontak person 081212229578. Tertanggal 16 September 2020, dengan perihal sebagai laporan dan mohon dibantu untuk tindak lanjut.

Adapun isi suratnya yang masing-masing sudah diantarkan dengan tanda kirim telah diterima dengan tanda tangan sipenerima berikut stempel penerimaan surat dari institusi tersebut, sebagai berikut :

Disampaikan ucapan terimakasih atas perhatian, perkenan dan respons dalam menerima Aspirasi Pelaut KPI tertanggal 3 September 2020, dengan delegasi Pelaut KPI bisa diterima oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel Ditjen Hubla Capt. Jaja Suparman di Kemenhub.

Menyusul memenuhi undangan formil audiensi tertanggal 8 September 2020 di Kantor Ditkapel di Wisma Antara lantai 10, dalam suasana yang kooperatif.

Dengan delegasi Pelaut KPI menerima janji dari Kasubdit Kepelautan akan ada pemanggilan Presiden KPI Mathias Tambing dalam waktu dekat, setelah satu jilid Aspirasi Pelaut KPI dengan beberapa lampirannya akan dipelajari secara seksama, sebelum mengambil keputusan terbaiknya.

Sudah pasti delegasi Pelaut KPI menyambut suka-cita dan sangat berharap adanya progress yang menyenangkan bagi pelaut Indonesia.

Itulah sebabnya perihal pada pokok surat tersebut disampaikan kepada Menko Marves, Menhub, Menaker, Mensesneg, Dirjen Hubla, Dirjen Binapenta & PKK dan Dirkapel.

Dan ijinkan sebagai laporan dengan permohonan Pelaut KPI agar dibantu, dan didukung penuh untuk ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah yang berwenang.

Bagaimanapun dengan organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI kuat, Pelaut KPI meyakini jika kelak eksistensi KPI akan membantu Pemerintah terkait dalam mengurusi profesi pelaut. Maka atas perhatian, perkenan dan kebijakannya, diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Salam dan hormat atasnama dan atau mewakili Pelaut KPI.

Menurut Ricardo Hutabarat dalam menyudahi rilisnya kepada pers (16/9/2020), menegaskan. Manakala surat terakhir Pelaut KPI juga tidak direspons, tidak tertutup kemungkinan akan menggerudug Dirjen Hubla untuk menentukan sikapnya. Mengabulkan tuntutan yang menjadi aspirasi Pelaut KPI terbaru.

Yang isinya : Eksekusi reformasi Pengurus Pusat (PP) KPI tanpa kompromi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi; Gelar Munaslub KPI yang demokratis harga mati dalam tempo yang sesingkat-singkatnya; Dan diminta audit aset organisasi KPI sejak tahun 2001 secara independen, bersih, transparan dan akuntabel.

“Tuntutan simpel yang jadi aspirasi kami, Pelaut KPI, untuk Pak Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI eks officio yang punya kapasitas dan kewenangannya, pastinya tidak sulit untuk mengambil keputusan yang mestinya mengabulkan demi kepentingan pelaut Indonesia ke depan ketimbang banyak pertimbangan yang sifatnya subyektif. Bahkan jika menghendaki kami, Pelaut KPI, untuk berhadapan langsung dengan PP KPI yang dikendalikan oleh Mathias Tambing yang bukan pelaut itu, tentunya kami sangat siap”, pungkas Ricardo yang didampingi Penasehat Binsar Effendi Hutabarat, Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri.

 

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed