by

IMM Bima Tanggapi Surat Jawaban Bawaslu Terkait Dugaan Ijazah Palsu

BIMA-Menanggapi surat jawaban dari Bawaslu Kabupaten Bima tentang laporan pengaduan IMM beberapa hari yang lalu.

IMM tegaskan tidak akan mundur untuk mengusut tuntas atas dugaan pemalsuan administrasi pencalonan yang diduga dilakukan salah satu bakal calon Bupati Bima.

Dimas menegaskan bahwa IMM tetap pada pendirian awal bahwa kasus ini akan terus dikawal sampai terang dan jelas (16/9/2020).

Soalnya tidak ada alasan kuat yang dilakukan  KPU dan Bawaslu dalam mengklarifikasi syarat administrasi pencalonan.

Kami sudah pelajari surat dari Bawaslu Nomor: 108/BWS.KAB.BIMA/HK/2020 tentang jawaban atas pengaduan IMM Bima beberapa hari yang lalu.

Dimas melanjutkan jika Bawaslu menilai itu bukan laporan semestinya Bawaslu harus melihat itu sebagai temuan awal untuk di tindaklanjuti ke tahap berikutnya.

“Maka sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 juncto Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada pasal 1 angka 33 secara eksplisit menjelaskan bahwa pengaduan dari masyarakat bisa menjadi bahan temuan awal untuk dilakukan investigasi lanjutan bagi Bawaslu dalam menemukan peristiwa dugaan adannya pelanggaran pemilu,” ungkap Dimas

Dengan dikeluarkannya surat jawaban dari Bawaslu maka IMM Bima meminta kepada KPU dan Bawaslu bukan hanya sekedar melakukan verifikasi vaktual terhadap berkas para calon namun juga secara gamblang semua berkas pencalonan para calon harus di umumkan dihadapan publik melalui laman resmi KPU dan Bawau.

Karena, dalam tahap Pendaftaran Pasangan Calon, ada kegiatan “Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU agar memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat,” katanya

Untuk Pilkada Serentak tahun 2020, tahap ini berlangsung dari 4 s.d 8 September 2020. Salah satunya adalah adalah daftar riwayat hidup, yang berisi tentang riwayat pendidikan.

“Jika mengacu kepada Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor :135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2020, maka KPU semestinya sudah harus mengumumkan dokumen para calon dilaman resmi KPU,” sesal Dimas

Namun setelah di cek di laman resmi KPU Kabupaten Bima justru hal itu tidak bisa di temukan atau tidak bisa di akses. Menurut Dimas, ada upaya menyembunyikan informasi publik yang semestinya itu harus berbuka dihadapan publik. Jadi ada dugaan menghalangi masyarakat untuk memperoleh informasi Calon Kepala Daerah yang akan mereka pilih.

Dimas menegaskan bahwa yang dipersoalkan oleh IMM kemarin bukan saja ijazah paket C namun IMM juga menggugat ijazah SLTP bakal calon Bupati Bima inisial IDP.

“Kami melaporkan dua kejanggalan dalam administrasi pencalonan (Ijazah SLTA dan SLTP), setelah membaca klarifikasi Bawaslu KAMI seperti membaca ulang lagi keputusan PTUN, padahal kami menginginkan Verifikasi data itu lebih tajam,” tutup Dimas.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed