by

Transformasi Kelautan dan Perikanan Sumbawa

“Pagi – pagi sarapan bersama nelayan di Labuhan Badas. Diskusi renyah: masalah apa yang mereka hadapi?. Momentum pilkada adalah harapan munculnya transformasi Kelautan dan perikanan Sumbawa yang sejahtera – berdaulat.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

_________________

Beberapa hari lagi, akhir tahun kelima Pemerintahan Husni Jibril – Mahmud Abdullah, yang jatuh tempo pada 26 September 2020 ini perlu ada evaluasi sehingga kedepan perlu pemetaan yang baik atas implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang telah disaksikan dan dirasakan masyarakat luas.

Memang muncul perbedaan antara pemerintah dengan masyarakat pesisir: nelayan, pembudidaya, petani garam, petani rumput laut dan petambak. Persepsi itu muncul karena menganggap pemerintah belum ada capaian yang membanggakan.

Terutama belum terjaga Marwah pemerintah di laut. Karena gugusan pulau-pulau kecil dan sumber daya laut Sumbawa sering menjadi ‘kurasan’ asing. Kedepan laut harus menjadi bagian dari masa depan yang gemilang.

Perlu ada keberanian kepala daerah Sumbawa untuk pengaturan regulasi dari hulu ke hilir. Pilihan strategi dan muara capaian pembangunan kelautan dan perikanan di Sumbawa harus berdasarkan pada UUD 45 – Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Walaupun kewenangannya kecil dari 0 – 12 Mil. Tetapi perlu sikap keberanian.

Undang – Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perikanan menegaskan kedaulatan pada sumber daya ikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesaia.

Tentu, Laut Sumbawa adalah masa depan masyarakat Sumbawa. Terwujudnya sektor kelautan dan perikanan Sumbawa yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan masyarakat, pemberdayaan, keberlanjutan dan kesejahteraan yang didasarkan pada persoalan atau isu strategis dalam pembangunan dimasa depan.

Isu paling strategis di Sumbawa, kenaikan jumlah Rumah Tangga Nelayan, naiknya jumlah nelayan tangkap per 300 orang setiap tahun. Tetapi, pada tahun 2020 pasca dilegalkannya Permen 12 tahun 2020 tentang pengelolaan Kepiting, Rajungan dan Lobster, jumlah nelayan menjadi meningkat ribuan orang. Terutama, nelayan tangkap dan pembudidaya.

Kemudian yang belum dituntaskan pemerintah Kabupaten Sumbawa akselerasi kebijakan tentang isu Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) yang berdampak fatal pada ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, mulai dari Pulau Panjang, Teluk Saleh, Pulau Moyo, Tambora, Teluk Santong dan lainnya.

Masyarakat Sumbawa mengalami kekurangan pasokan ikan tangkap yang berdampak terhadap produktifitas ikan budidaya, penyelundupan BBM, transhipment yang sangat merugikan sehingga pasar-pasar lokal sangat sedikit terisi dengan ikan-ikan segar.

Maka, pemerintah Kabupaten bersama Provinsi NTB harus menempuh upaya keras pencegahan Ilegal Fishing dimana pemerintah harus koordinasikan unsur keamanan dan ketertiban, hingga BKIPM yang bertugas menjaga di exit atau entry point pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Namun, sekarang ada kemajuan dari upaya pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten / Kota berkomitmen meningkatkan produktifitas penangkapan dengan membuka Samsat Kapal Perikanan sebagai model kemudahan pengurusan dan penggunaan SIKPI yang telah dimulai beberapa waktu lalu.

Jika, asumsi proyeksikan 2050 Kabupaten Sumbawa bisa berkembang lebih maju, maka reformasi dan transformasi Kelautan – Perikanan diperlukan secara secara konsisten maka akan dapat meningkatkan biomassa ikan 80%, meningkatkan tangkapan 100%, dan keuntungan ekonomi USD 1,1 milyar.

Tentu, dalam pilkada Sumbawa penghujung tahun 2020 ini, harus dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga produktivitas SDA dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Untuk mewujudkan transformasi Kelautan dan perikanan Sumbawa sebagai grand design pembangunan, maka harus bergerak cepat untuk meningkatnya kuantitas produksi perikanan secara optimal sehingga dapat mengukur produktivitas hasil perikanan.

Dari paradigma itu, nanti akan kelihatan efektivitas pemasaran hasil perikanan ke luar daerah. Masyarakat pun, dapat menjaga kualitas sumberdaya pulau-pulau kecil.

Perlu, intensitas pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan Sumbawa sehingga tercapainya peningkatan produksi perikanan, dengan indikator, yaitu: jumlah produksi perikanan tangkap (ton), jumlah produksi perikanan budidaya (ton), dan jumlah produksi garam (ton).

Apalagi, transformasi lain Kabupaten Sumbawa sudah melakukannya seperti banyaknya persentase desa pesisir yang memiliki pokmaswas, walaupun baru mencapai 10 % dari sekian desa pesisir Sumbawa.

Untuk menjamin masa depan kelautan – perikanan Sumbawa, pemerintah harus fasilitasi, transaksi dan distribusi sarana produksi bagi kelompok kelautan dan perikanan. Ditambah, penyediaaan konstruksi, renovasi, dan rehabilitasi prasarana kelautan dan perikanan.

Selain itu, perlu juga meningkatkan kapasitas edukasi dan fasilitasi usaha kelautan – perikanan bagi masyarakat dengan pola pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ada disekitar Teluk Saleh, seperti pembinaan dan pembentukan pokmaswas dan desa sadar hukum disetiap desa pesisir Sumbawa.

Terkait hal diatas, jika terus berkomitmen untuk membuat regulasi terobosan. Maka akan berdampak bagus bagi penjagaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan penting untuk memberi peluang sumberdaya recovery dan menjadi tabungan untuk generasi Gemilang masa depan Sumbawa.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed