by

Aktivis Mujahid PA 212 : Pilkada 2020 Batal Ditunda, Pertanda Penanganan Protokol Covid Pemerintah Tak Serius..?

Jakarta – Aktivis Mujahid PA 212 Damai Hari Lubis, SH MH Kembali mendesak Pemerintah dan Presiden Jokowi untuk menunda Pilkada 2020. Aktivis itu  menegaskan, kasus pandemi corona (COVID) di Indonesia semakin menanjak bahkan bukan saja masyarakat umum yang terinfeksi tetapi sudah menular ke pejabat – pejabat setingkat  Menteri di Kabinet.

“Tentu hal ini termasuk fenomenal kasus terbaru Kemenag Positif COVID19,” katanya

“ Bukti penanganan yang tidak cakap  serta bahayanya penanganan Covid 19 19 yang tak serius termasuk tingkah pola atau kebijakan yang melanggar atau lalai terhadap regulasi / Protokeler yang dibuat oleh Pemerintah sendiri,” ujarnya.

Feedback salah satunya kegiatan Jokowi, membagi – bagikan sembako dengan cara melempar sembako dan bagi- bagi duit dipinggi jalan raya kepada beberapa warga yang ada disekitar lokasi, berikut fakta awal akibat lalainya dalam memenuhi aturan regulasi, nyata adanya korban Covid 19 sampai dengan saat ini yang mencapai ratusan ribu orang.

“Kemudian sudah terdapat korban diantaranya Pejabat Kabinet RI yakni Menhub dan Menag, juga ada yang meninggal dunia  yaitu Pejabat Sekda  Propinsi DKI dan Camat Kelapa Gading. Namun aneh Kebijakannnya yang banyak diprotes Para Tokoh Bangsa ini bertambah,  oleh karena Jkw  Tetap dibawah kekuasaannya akan  menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, “ jelas Damai kepada media, Rabu (23/9/2020).

Pejabat daerah hingga pejabat dalam Kabinet akan terus bertambah Terinfeksi Covid, Pilkada 2020 Serentak tak ditunda, Pertanda Penanganan Protokol Covid Pemerintah tak Serius, terang damai. Yang tentunya semakin beresiko  bertambah Klaster serta korban Covid 19.

“ Ditambah resiko sosialisasi dan kerumunan dari pada penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut. Para Korban yang dicontohkan tersebut diatas adalah subjek yang berpredikat pejabat,  yang diperkirakan  memiliki  fasilitas medis atau media kesehatan yang lengkap dan mumpuni, namun faktanya terkena ?” imbuhnya.

Maka bagaimana dengan rakyat yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, semisal rakyat korban PHK atau rakyat kecil lainnya. Semestinya Jokowi memahaminya dan segera menunda Pilkada Serentak 2020 dengan memerintahkan  Mendagri atau KPU untuk menunda Pilkada Serentak 2020, demi faktor  Kemanusiaan atau Faktor Menghindari Penularan Covid 19  yang serentak pula.

(**/MI)

 

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed