by

IMM Tanggapi Penetapan Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Bima

Bima-“Kami sangat menghormati keputusan KPU yang telah bekerja secara profesional telah melolos berkas Indah Dhamayanti Putri IDP sehingga di tetapkan sebagai calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah,”  ungkap Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bima, Dimas Illiyin Abdullah, Kamis, (24/9/2020).

Menurutnya, apa yang dipersoalkan  IMM bukan persoalan pencalonan, apalagi dikaitkan dengan urusan politik.

IMM hanya mempersoalkan Dugaan ijazah palsu. Entah Indah Damayanti bupati atau bukan Bupati, kalau ia seorang figur publik, identitasnya harus jelas dan terpampang di ruang publik.

Menurutnya, Penetapan pasangan Calon bukan di jadikan tolok ukur bahwa sengketa telah selesai. Laporan ini bukan tidak bertendensi pada urusan politik.

“Kami tidak punya tendensi politik, Kami hanya ingin kebenaran terungkap melalui proses hukum,” ungkap Dimas.

IMM tetap mengawal proses demokrasi di Bima, termasuk proses pemilihan sebagai kelompok civil Society. Sementara proses hukum tetap berjalan sebagaimana laporan yang telah mereka ajukan di kepolisian Tetang dugaan pemalsuan dokumen (Ijazah SLTP & SLTPA).

“Pemalsuan dokumen untuk mendapatkan tiket sebagai syarat pencalonan pejabat publik merupakan tindak kejahatan terhadap negara demokrasi, dan menghina institusi pendidikan. “Maka dalam hal ini kami mengawal dan menjujung tinggi betul pemiluka yang Langsung,bebas, umum, rahasia dan adil. Demi melahirkan figur yang mempunyai kecakapan intelektual untuk membawa Bima yang lebih maju,” terang Dimas.

Di sisi lain, Dimas mengungkapkan bahwa seorang pablik figur yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik harus mampu menunjukan indeks prestasi selama dia menempuh pendidikan secara format. sebab memimpin daerah bukan hanya sekedar modal semangat, omong-kosong dan pengalaman saja tetapi membutuhkan gagasan – gagasan vuturistik melalui karya karya yang di peroleh di bangku pendidikan sebagai pembanding layak dan tidaknya sebagai pablik figur.

Pada perkara yang di persoalkan, bukan hanya semata semata mau berurusan penuh dengan KPU dan Bawaslu, tapi juga akan berurusan dengan lembaga kepolisian untuk memproses lebih lanjut laporan dugaan tindak pindana pemalsuan dokumen (ijazah).

“Kemudian juga kami akan tetap mengupayakan laporan itu dapat diproses lebih lanjut,” kata Dimas.

“IMM sudah mengirim pengaduan etik ke DKPP dan sedang menyusun Gugatan PTUN atas Putusan KPU. Kami sudah memaksimalkan segala usaha, membawa masalah ini ke DKPP untuk diadili secara etik,” katanya.

“Mengenai surat tanggapan KPU dan hasil verifikasi faktual yang di lakukan oleh Bawaslu belum bisa kami terima secara detail sebagai referensi, karna verifikasi faktual yang dilakukan tersebut kami anggap hanya sebuah opini, karna tidak ada bukti autontik yang bisa di pegang untuk meyakinkan kami bahwa KPU sudah melakukan hal permintaan kami. dan ini akan dijadikan sebagai bukti pendukung untuk di bawa ke DKPP dan PTUN,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui KPU Kabupaten Bima telah menetapkan Tiga Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima 9 Desember nanti, pada Rabu, (23/9/ 2020(.

Calon Tersebut adalah Hj Indah Damayanti Putri berpasangan dengan H. Dahlan M. Nor. Pasangan H. Syafruddin H. M Nur berpasangan dengan Ady Mahyudi dan Pasangan H. Irfan berpasangan dengan Herman Edison.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed