by

INDIKASI MARK UP DI LINGKUNGAN KKP PANGANDARAN


JAKARTA-Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran Tugas Perbantuan.

Anggaran dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (TP 03) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu sebesar Rp25.065.764.000, dan telah direalisasikan per 31 Desember 2015 sebesar Rp22.428.998.684 atau 89,48 persen.

Berdasarkan realisasi tersebut, di antaranya terdapat realisasi pekerjaan Pembangunan Pengerukan PPI Cikidang sebesar Rp11.878.976.000. Pekerjaan ini dilaksanakan PT Bantar Indah Perkasa sesuai Kontrak Nomor 027/669/DKPK/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan SPMK Nomor 027/669.a/DKPK/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 98 (sembilan puluh delapan) hari kalender sejak tanggal 25 September sampai dengan 31 Desember 2015.

Namun, dari laporan yang diperoleh, terdapat pelaksanaan pengerukan daerah dalam tidak dilakukan sesuai dengan analisa harga satuan dan metoda pelaksanaan yang ditawarkan. Sampai dengan minggu ke 9, pekerjaan pengerukan daerah dalam dilakukan dengan hanya menggunakan excavator backhoe short arm.

Sehingga, untuk pembayaran volume pekerjaan galian dalam BPK LHP Kepatuhan – LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 110 sampai dengan minggu ke 9, seharusnya menggunakan harga satuan pekerjaan galian dengan menggunakan excavator short arm senilai Rp 21.030 untuk setiap 1 m3 galian.

Hal ini mengakibatkan terdapat adanya indikasi mark up atas pembayaran pekerjaan senilai Rp2.363.812.906. Maka, perlu kiranya hal ini diselidiki oleh aparat hukum, karena atas permasalahan tersebut, kepala satuan kerja terkait tidak sependapat dengan temuan ini.

Padahal, auditor negara pun tidak sependapat dengan tanggapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran, karena temuan tersebut benar adanya.

Maka Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tegas memberikan teguran secara berjenjang kepada Eselon I dan Kepala Satker terkait.

Agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang dikelolanya. Dan, memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PPK atas ketidakcermatan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.

Untuk diketahui, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah menyetorkan kembali kelebihan sebesar Rp2.363.812.906 ke kas negara. Tapi, unsur pidananya tidak boleh lenyap begitu saja. Sepertinya publik pun akan sepakat, bahwa Kejaksaan harus tetap mengusut kasus ini. (Anhar R)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed