by

Tekad Melawan Oligarki Politik Pengurus KPI Demi Kembalinya Jatidiri Serikat Pekerja Pelaut Indonesia

JAKARTA-Ricardo Hutabarat pelaut aktif kapal pesiar Holland America Line (HAL) dan Teddy Syamsuri eks pelaut kapal pesiar Premier Cruise Line (PCL) bersama Penasehat Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) Binsar Effendi saat menyampaikan ucapan “Selamat Ulang Tahun Ke-73” kepada Menko Maritim dan Investasi Jenderal TNI Purn. Luhut B Panjaitan di poskonya di Markas Yake di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310, melalui rilisnya kepada pers (28/9/2020) sempat mencetuskan suatu tekad.

Tekad itu oleh Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas DKI Jakarta, adalah untuk melawan kekuatan oligarki politik Pengurus Pusat (PP) KPI demi menyelematkan organisasi KPI yang berbentuk serikat pekerja itu untuk kembali kepada jatidirinya, sebagaimana yang menjadi konsensus saat para Founding Fathersnya mendirikan serikat pekerja profesi pelaut itu.

Ditahun 1966 saat masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia), lalu setelah melebur dengan SPI (Serikat Pelaut Indonesia) berganti nama KPI ditahun 1976, bukanlah berorientasi pada politik praktis sebab yang diutamakan adalah independensi.

Mereka, PP KPI, belakangan ini, tutur Teddy Syamsuri. Mulai menampakkan taringnya jika kekuasaan unlimited yang resistensi terhadap tuntutan reformasi KPI sendiri ditahun 1999 itu, adalah mereka yang lahir dari kekuatan oligarki politik, dan ternyata bukan pengurus KPI yang lahir dari kreativitas demokrasi arus bawah.

Presiden KPI dari gelaran rekayasa KLB di Hotel Pan Sari Pacific, Jakarta Pusat diparuh Desember 2017, dari awalnya berkelindan di ormas kino Golkar sampai jadi fungsionaris di tingkat Depinas. Di ruang kerjanya di KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat, justru didominasi asesori lambang KSPSI yang dinakhodai Yorrys Raweay.

Sedangkan Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI juga dari gelaran KLB 2017 yang berhasil menggulingkan Capt. Hasudungan Tambunan alumnus PLAP/STIP dari jabatan Presiden KPI hasil Kongres VIII tahun 2014 di Hotel Fourseason Kuningan, Jakarta Selatan, dan dialihkan kepada Mathias Tambing yang bukan pelaut. Dalam Pilkada 2020 maju menjadi calon Wakil Bupati Tabanan, Bali, karena dari awalnya sebelum menjadi Sekjen rangkap Bendahara KPI, yang bersangkutan sebagai Ketua DPD sebuah partai politik yang dikenal bervisi restorasi di Tabanan, Bali.

Oleh sebab itu menurut pandangan Teddy Syamsuri, mereka harus menarik kekuatan turbo dengan membangun KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) sebagai tenaga untuk memberi perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan mereka untuk tetap berkuasa tanpa batas dan menutup pintu terhadap tuntutan regenerasi kepengurusan KPI sebagai suatu keniscayaan.

Mereka sangat mengerti apa yang ada dalam kehidupan pelaut yang tak mau tahu soal kehidupan berserikatnya, yang perlu bisa naik kapal setiap waktu dibutuhkan. Tak perduli apa itu KPI?

Terlebih ketika Presiden KPI Hanafi Rustandi sudah meninggal sebelum KLB 2017, mereka terkesan semakin membabibuta dalam menguasai organisasi KPI. Wakil Sekjen dari gelaran KLB KPI 2017 itu konon diduga nilep uang organisasi sekitar Rp. 10 milyar, mereka bukan mempolisikannya tetapi mencukupi hanya dengan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Wakil Sekjen KPI.

Presiden KPI yang bukan pelaut demikian juga Wakil Sekjen KPI yang bukan pelaut, ironisnya begitu saja dibiarkan kendalikan organisasi KPI seenakudelnya oleh pengurus KPI lain yang murni pelaut. Bahkan terkesan cenderung mendukung habis mereka dan nampaknya condong mau diadu-domba untuk berhadapan dengan Pelaut KPI. Sangat nemprihatinkan, memang.

Sudah begitu akut kerusakan organisasi KPI dibuat oleh mereka, para sahabat pelaut yang pemegang kedaulatan yang sah di organisasi KPI tetap saja terkesan belum mau berjuang bersama-sama Pelaut KPI untuk menyelamatkan dari sifat serikat pekerjanya KPI yang sudah mereka buat bak perusahaan milik mereka sendiri. Namun demikian patut dimaklumi, dan Pelaut KPI terus jalan untuk memperjuangkan misi menyelamatkan organisasi KPI tersebut dari kekuatan oligarki politik mereka.

Disadari, bukan hal mudah memang untuk membabat oligarki politik yang kokoh dan berakar dalam mereka menguasai organisasi KPI..

Sebab sejak Munaslub KPI tahun 2001, konspirasi busuk itu sudah mereka garap. Itu sebab tidaklah keliru jika kehadiran Pelaut KPI, lalu mereka jadikan musuh bersama atau common enemy. Mereka gunakan oknum pengacara kantor hukum yang mereka dirikan itu terus menteror dengan beberapa kali melaporkan personal Pelaut KPI kepada aparat kepolisian, meskipun hanya berbekal aduan dugaan pencemaran nama baik.

“Oknum pengacara itu juga dijadikan palang pintu jika ada pelaut ingin menemui mereka, dan jarang bisa dikabulkan. Yah, itulah zombie koruptor pemakan bangkai keringat pelaut merajalela memporakporandakan organisasi KPI. Namun kami, Pelaut KPI yakin, pada waktunya kebenaran hakiki yang akan menjadi pemenangnya. Gusti Allah mboten sare, maka atas seijin serta ridho-Nya mudah-mudahan saja mereka lengser dari kepengurusan KPI dan harus bertanggungjawab terhadap keuangan dan harta kekayaan yang merupakan asset organisasi KPI yang menjadi bancakan mereka selama 19 tahun. Mereka harus bertanggungjawab hal itu, ini negara hukum, ” pungkas Teddy Syamsuri seraya berharap pihak pemerintah terkait dalam kapasitas sebagai Pembina KPI eks officio untuk tidak mudah terkecoh oleh justifikasi pembenaran mereka yang memang sangat licik itu.

(PR)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed