by

Pjs Bupati Masrul Kasmy Ikuti Rakor Anev Pilkada Dengan Mendagri Secara Virtual

ROKAN HULU – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs H Masrul Kasmy M.Si, Rabu (30/9/2020) mengikuti Rapat Koordinasi Analisa Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama Mendagri Tito Karnavian melalui Video Conference (Vidcon), yang digelar di Ruang Vidcon Diskominfo Rohul.

Dalam Vidcon itu, Pjs Bupati Masrul Kasmy, didampingi Kadis Kominfo Rohul Drs Yusmar M.Si, Kasatpol PP dan Damar Rohul Ridharmanto S.Ip, Kepala BPKAD Rohul Suharman S.Pi, Kaban Kesbangpol Rohul Musri M. S.Sos dan para Kabid.

Pada Rakor Anev, Mendagri membahas mengenai Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Didalamnya ditekankan menjaga keamanan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Selain itu, Mendagri ikut mengevaluasi mengenai penyerapan anggaran setiap daerah, mengevaluasi Pemda yang sudah melaksanakan rakor dengan stakeholder dalam pelaksanaan Pilkada serentak, netralitas ASN dalam Pilkada, serta pencegahan Covid 2019 dan penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

“Instrumen sanksi diberikan apabila terbukti tidak netral, tolong ambil posisi netral, jika tidak tentu Paslon lain menjadi antipati kepada kepala daerah, rangkul semua pihak, apalagi dalam kampanye dimasa Pandemi ini dilakukan secara daring,” kata Mendagri

Mendagri juga menekankan kepada Kepala daerah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan bisa berkoordinasi dengan BPKP dan programkan untuk membantu percepatan penanganan Covid-19.

“Sementara untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa koordinasikan dengan KPU dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dimasing-masing daerah,” tambah Tito

Terkait arahan dan petunjuk Mendagri agar Pjs Bupati Netral di Pilkada serentak 2020, Pjs Bupati Rohul Drs H. Masrul Kasmy M.Si mengaku sudah menjadi komitmennya sejak awal untuk netral di Pilkada Rohul 2020, demi terciptanya Pilkada Rohul yang aman dan sukses serta serius dalam pencegahan Covid-19.

Terkait NPHD Pilkada Rohul 2020, Masrul Kasmy menjelaskan sesuai laporan dari Kepala BPKAD Rohul, untuk anggaran KPU senilai Rp 28.5 Milyar, Bawaslu Rohul 14.5 Milyar, Untuk  Pengamanan Polres dan TNI Rp 6 Milyar, 5 Milyar untuk Polres dan 1 M untuk TNI, total keseluruhan Rp 49 Milyar.

Sementara untuk pencegahan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, Ia mengaku terus berkoordinasi dengan Polres dan intsansi terkait dalam upaya mensosialisasikan dan penerapan disiplin Protokol Kesehatan.

“Apalagi dengan Perbup Nomor 41 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 di Kabupaten Rohul, razia masker terus gencar dilakukan oleh Satpol PP dan Tim Ops Yustisi gabungan dari instansi terkait,” ujarnya

“Berdasarkan laporan dari Kasatpol PP, Hingga Selasa (29/9/2020) dari Operasi Yustisi Covid-19 gabungan yang digelar Satpol-PP dan Damkar, Polri, TNI, Dishub serta tim gabungan lainnya terjaring 335 warga dari 11 Kecamatan tak memakai masker, Ops Yustisi ini terus gencar kita laksanakan, dengan harapan bisa memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin disiplin, agar dapat menekan penyebaran Covid-19,” harap Masrul Kasmy.

 (HG/MC/Kominfo)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed