by

Pembenahan KPI Tugas Pemerintah Demi Memberikan Perlindungan, Pembelaan dan Kesejahteraan Layak Bagi Pelaut dan Keluarganya

JAKARTA-Di tengah-tengah dinamika peta perpolitikan nasional setelah pada 5 Oktober 2020 DPR menyetujui dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang muncul pro dan kontra dikalangan masyarakat antara yang menerima dengan menunggu terbukanya perluasan lapangan kerja dan yang menolak karena demi memenuhi aspirasi yang dianggap merugikan.

Adalah komunitas Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) yang diluar dari adanya dinamika antara pro dan kontra UU Ciptaker, yang oleh Presiden Jokowi menyarankan agar bagi yang menolak untuk menggugatnya ke jalur konstitusional melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebenarnya belum ada sentuhan langsung terhadap eksistensi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing diluar negeri, sehingga bagi komunitas Pelaut KPI hanya berharap NKRI yang harga mati, Pancasila sudah final, ditengah-tengah musibah global pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, bangsa kita ini tetap sehat, aman, rukun dan damai.

Diposkonya di Markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310, pelaut aktif HAL Ricardo Hutabarat, eks pelaut Shell Tanker Hasoloan Siregar, pelaut senior eks kapal pesiar PCL Teddy Syamsuri dan Penasehat Pelaut KPI Binsar Effendi sambil memantau adanya demo penolakan UU Ciptaker bertepatan satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi untuk periode keduanya, tetap berkumpul secara terbatas untuk evaluasi atas kegiatan perjuangan komunitasnya dalam misi menyelematkan organisasi KPI yang sudah ikut berkontribusi agar kembali pada khittah dan jatidirinya.

Memang pelaut anggota KPI didominasi oleh pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing diluar negeri, sebab itu domainnya sepertinya tidak dipayungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan domain untuk pekerja industri didalam negeri. Melainkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang kemudian digantikan dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Namun demikian sementara pengamat pekerja profesi pelaut dengan cukup beralasan, memperdebatkan status profesi pelaut dipersamakan dengan PMI. Apalagi khusus untuk posisi tenaga kerja maritim itu sudah diundangkan dalam UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006 yang manifesnya adalah mengenai hak-hak dasar pelaut.

Dengan begitu ruwetnya regulasi yang ada untuk mengurusi keberadaan pekerja profesi pelaut Indonesia, Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal mungkin bisa dijadikan jalan tengah. Dimana dalam Permenhub itu ada klausul Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau disebut Collective Bargaining Agreement (CBA) antara serikat pekerja pelaut dengan perusahaan pemilik kapal atau operator kapal atau perusahaan pelayaran. Hal ini guna memberikan pegangan bagi pelaut atau awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing diluar negeri, dimana PKB atau CBA itu kemudian diapproved oleh pejabat Pemerintah dalam hal ini pejabat Dirjen Hubla Kemenhub.

Memang di Permenhub itu tidak disebutkan nama serikat pekerja yang mana, sebab fatsun regulasi memang tidak pernah ada yang mencantumkan nama karena berlaku umum. Hanya saja menurut hemat Pelaut KPI jika membaca sejarah organisasi KPI secara utuh dan benar meskipun ada larangan pihak Pemerintah mencampuri urusan serikat pekerja sebagaimana yang diatur oleh dua Konvensi ILO dan sudah Indonesia ratifikasi, sejarah tataplah sejarah.

Jangan sekali-kali melupakan sejarah atau Jasmerah sebagai warisan pidato Bung Karno yang tetap relevan itu, menurut hemat Pelaut KPI juga harus menjadi acuan untuk cari solusi atas masih semrawutnya eksistensi pelaut Indonesia yang jauh tertinggal dengan eksistensi pelaut Philipina yang serikat pekerjanya begitu kuat dan Presidennya juga sangat mendukung oleh sebab pemasok devisa dinegaranya dari pelautnya begitu besar.

Oleh para founding fathers KPI benar-benar dibikin serikat pekerja tersebut untuk kuat sebab tenaga kerja profesi pelaut itu terkategori lex specialis. Itu sebab saat KPI masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) oleh para pendiri yang banyaknya dari tokoh atau senior CAAIP kemudian berhasil mengukuhkan bentuk persatuan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing diluar negeri dengan Pemerintah pada konteks ini Dirjen Hubla, pada 29 Maret 1975 mengeluarkan surat keputusan (SK) No. DLR.87/2/27 tentang Pengesahan PPI Sebagai Organisasi Tunggal Pelaut Indonesia. SK Dirjen Hubla Laksamana Muda TNI Haryono Nimpuno sampai saat ini belum didengar dicabut. Bahkan dengan adanya Permenhub No. 84 Tahun 2013, sepertinya memperkuat jika dimaksud dalam sebutan serikat pekerja di Permenhub tersebut adalah serikat pekerja KPI, yang sebelumnya bernama PPI itu.

 

Terlebih lagi saat baru bernama KPI, tahun 1981 menjadi anggota ITF dengan anggota afiliasi nomor 8151. Menyusul Menteri Kehakiman memasukkan organisasi KPI dalam Tambahan Berita Negara No. 54 tanggal 7 Juli 1989. Itulah menurut komunitas Pelaut KPI merupakan sejarah organisasi KPI yang sebenar-benarnya serta yang sejak KPI dideklarasikan pada tahun 1976 hingga tahun 2001 dipimpin oleh tokoh atau senior eks pelaut perwira dari CAAIP. Dan organisasi KPI jalan sesuai dengan program kerjanya, serta bisa bangun kantor Pengurus Pusat (PP) KPI sendiri, resmikan Poliklinik Baruna Medical Center sendiri dan akan bangun Kampus Diklat Pelaut KPI sendiri diatas lahan seluas 50 hektar tapi mangkrak karena terindikasi dikorupsi.

Dengan demikian khittah organisasi KPI sangatlah jelas untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan yang layak bagi pelaut dan keluarganya. Sementara jatidirinya jelas juga merupakan pembinaan Pemerintah terkait yang bukan berarti Pemerintah terkait itu mencampuri urusan internal organisasi KPI. Ini dibuktikan saat periode PP KPI pertama (1976-1981) adalah Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno menjadi Ketua Dewan Pembina KPI dan Menkeh Oetojo Oesman adalah anggota dewan pembina tersebut.

 

Hal ini berarti jika dihubungkan dengan banyak kasus pelaut Indonesia diluar negeri yang mengenaskan dan terakhir kasus seorang nakhoda niaga Indonesia yang berurusan dengan hukum di Thailand, seharusnya dari pendapat Pelaut KPI pihak Pemerintah terkait apalagi pada posisi sebagai Pembina eks officio harus menitahkan serikat pekerja profesi pelaut KPI untuk memberikan pembelaan. Sebab hal itu sudah menjadi kewajiban organisasi KPI yang dipayungi UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sayangnya organisasi KPI sejak tahun 2001 sampai saat ini dikuasai oleh pengurus oligarki yang terus menebar gaya premanisme serta gunakan cara KKN untuk berkolaborasi dengan para pihak yang berkompeten atau yang berwenang, maka jadilah organisasi KPI mandul, jadi bancakan para pihak, dengan rekening bank yang harusnya satu rekening organisasi KPI tapi terbagi dengan rekening beberapa oknum pengurus tanpa terkendali penggunaannya. Rusak, dan nasib pelaut Indonesia yang sedang menghadapi kasus di luar negeri menjadi sulit dicari siapa yang harus membela atau memperjuangkannya.

“Maka pembenahan organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI bukan harus lepas dari tanggungjawab pihak Pemerintah apalagi yang kapasitasnya sebagai Pembina KPI eks officio. Tugas Pemerintah terkait dalam hal ini Dirjen Hubla dan jajarannya adalah pihak yang berkewajiban untuk segera membenahi, salah satunya agar bisa bantu Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai kasus pelaut Indonesia diluar negeri. Tak ada dikotomi apalagi diskriminasi apakah itu pelaut anggota KPI atau bukan anggota? Ingat sejatinya para pendiri membentuk KPI adalah dari, oleh dan untuk pelaut Indonesia sendiri. Jangan dipolitisasi lagi. Mohon kepada Dirjen Hubla dan jajarannya janganlah terkesan kurang perduli atas adanya Aspirasi Pelaut KPI yang sebenarnya adalah bahan masukan untuk para pejabatnya membenahi organisasi KPI yang rusaknya sudah parah itu”, pungkas Ricardo Hutabarat yang bersama Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri serta Capt. Farhan Kambey, Chief Engineer H Suryo dan Capt. Darul Makmur mudah-mudahan bisa hadir memenuhi undangan Kasubdit Kepelatihan Ditkapel pada hari Jum’at, 23 Oktober nanti.

(pR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed