by

Zainal Karim: Terkait Pinjaman Daerah, Jangankan 200 Milyar, 1 Triliunpun Silahkan

Morotai – Ketua Komisi I DPRD Pulau Morotai H Zainal Karim nampak berbeda pendapat dengan sejumlah DPRD Morotai terkait dengan Pinjaman Daerah senilai Rp 200 Milyar.

Hal tersebut disampaikan H Zainal ketika hearing bersama Samurai Malut Distrik Unipas bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Morotai yang berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD, Senin (26/10/2020)

Sebelum Hearing, Samurai Malut Distrik Unipas Morotai menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan selain menolak UU Omnibus Law, Samurai Malut juga menyentil soal Pinjaman Rp.200 Milyar.

Pada hearing yang sedang berlansung, nampak juga sejumlah Fraksi di DPRD Morotai menolak terkait Pinjaman 200 Milyar, seperti yang disampaikan Fraksi PKS oleh Suharli Lohor dan Fraksi GAN (Gerindra-PAN) yang disampaikan oleh Fadli Djaguna.

Akan tetapi, Ketua Komisi I DPRD Morotai H Zainal Karim, berbeda pendapat dengan beberapa Anggota DPRD Morotai pada hearing dengar pendapat tersebut.

Dia bahkan sangat menyetujui terkait Pinjaman Daerah Rp.200 Milyar dengan Alasan Pemulihan Ekonomi.

“Pinjaman Daerah 200 Milyar, kalau saya setujuh, saya agak beda sedikit kalau itu terkait persoalan Pemulihan Ekonomi, jangankan Rp.200 Milyar bila perlu ambil diatas 1 Triliun, demi untuk pemulihan ekonomi Morotai,” bebernya

Menurut H Zainal, Negara Indonesia sampai sekarang mempunyai hutang sudah tidak terhitung, melalui Rilis Bank Dunia itu sebanya 400 Milyar US Dolar. Hal itu mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto sampai saat ini kan tidak perna habis.

“Jadi kalau pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi saya setujuh, sisa tinggal DPRD mengawal hal itu pada saat pembahasan, Coba kita lihat hutang Negara Indonesia ini bahkan sampai saya dan anda-anda ini habis hutang negara tidak perna habis,” jelasnya

Lebih Lanjut kata H Zainal, Negara Cina yang begitu kaya tapi saat ini dalam rilis mereka melakukan peminjaman sebanyak 2,1 Triliun.

“Untuk itu, kalau untuk Pemulihan Ekonomi kenapa hanya 200 Milyar, bila perlu kasih banyak, tinggal DPRD yang mengawal, Rakyat mana yang miskin, yang kekurangan di poles ke situ kalau saya seperti itu,” tuturnya.

“Jadi karena hal ini untuk pemulihan ekonomi jadi silahkan teman-teman di Badan Anggaran mengawal hal tersebut,” ucapnya.

(oje)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed