by

Bukan Legalitas KPI  Dicari Tapi Tuntutan Ketidakpuasan Pelaut Harus Diperhatikan Pejabat Ditkapel

JAKARTA-Hari Senin kemarin sore, 26 Oktober 2020 adalah hari rutinitas aktivis komunitas Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) bertemu di poskonya di Markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310. Hadir Hasoloan Siregar atau Solo, Ricardo Hutabarat, Andi Muslih, Hemanto yang sama-sama dari HAL, Teddy Syamsuri, dan Penasehat Binsar Effendi, yang masih membahas pertemuan delegasi Pelaut KPI dengan Kasubdit Kepelautan Ditkapel Ditjen Hubla Capt. Jaja Suparman diruang rapat Gedung Karya II Kemenhub Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 pada hari Jum’at pekan lalu, 23 Oktober 2020.

Termasuk memfinalisasi konsep surat resmi Pelaut KPI yang sudah lebih dulu didraft oleh Ricardo Hutabarat, perihal menyikapi hasil pertemuan 23 Oktober itu yang intinya sangat mengecewakan dan membuat Hasoloan Siregar dan Ricardo Hutabarat berang. Sebab kurang sepantasnya dalam momen pertemuan yang resmi dan atas undangan pihak Ditkapel sendiri, saat berdialog yang namanya Kasubdit Kepelautan Ditkapel duduknya berpangku kaki, kesannya mengecilkan padahal ada Capt. Farhan Kambey yang ikut dampingi Ricardo Hutabarat adalah seniornya Capt. Jaja Suparman sesama alumni STIP. Sudah itu bukan bertatap muka layaknya orang bersilaturahmi, Capt. Jaja Suparman malah asyik membuka-buka buku atau arsip yang dibawanya, kesannya cuek saja.

Yang lebih menyakitkan, beber Hasoloan Siregar, Kasubdit Kepelautan Ditkapel itu saat masuk ruangan pertemuan ikut masuk dan duduk orang lain yang bukan staf Ditkapel, tidak punya kepentingan untuk bertemu, terlebih lagi orang itu Hasoloan Siregar kenal adalah seorang broker dari Tanjung Priok. Apa urusannya Capt. Jaja Suparman menghadirkan seorang broker tersebut, ini kan amat sangat menyakitkan.

“Kurang ajarnya lagi sang broker bisa diijinkan untuk ngomong, dan omongannya juga sangat menyudutkan delegasi yang diasumsikan berjuangnya tidak murni. Dia itu tahu dari mana dan ujug-ujug ngomong yang ngawur. Terus terang, kami cukup kecewa atas penyikapan Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman terhadap kehadiran kami yang justru diundang untuk datang sampai dua kali itu”, ujar Hasoloan Siregar menahan amarahnya seraya memgumpat pastinya sikap pejabat aparat birokrat seperti Capt. Jaja Suparman dihadapan rakyatnya bila Presiden Jokowi dengar, bisa-bisa dan mungkin diperintahkan Menhub Budi Karya Sumadi untuk segera memutasi dia.

“Padahal, jujur, kami komunitas Pelaut KPI amat sangat menghormati dan menghargai pejabat Ditkapel yang baru dipimipin oleh Capt. Hermanta yang dikenal orang baik itu sejak menjabat KSOP Tanjung Priok. Namun dengan adanya penyikapan yang kurang melayani publik yang merupakan tupoksinya, mudah-mudahan saja tidak membuahkan rasa pesimis kami untuk terus berjuang bahkan memacu untuk ditingkatkan”, lanjut Hasoloan Siregar.

Hermanto juga ikut urun rembug jika Kasubdit Kepelautan Ditkapel menunjukkan copy surat dari Kemenkumham yang diterimanya dari Presiden KPI Mathias Tambing berbentuk organisasi KPI di tahun 2016 terdaftar di data based Badan Hukum Ditdata Ditjen AHU Kemenkumham, artinya tutur Kasubdit Kepelautan Ditkapel bahwa ada legalitas KPI yang update.

Hasoloan Siregar langsung menyela jika saat Capt. Jaja Suparman berkata begitu, Hasoloan Siregar langsung menyodorkan copy surat dari Kemenkumham tertanggal 29 Oktober 2015 yang ditujukan kepada nama Hasoloan Siregar sendiri, yang intinya perihal bahwa setelah di check ke data based Ditdata Ditjen AHU Kemenkumham yang namanya organisasi KPI tidak terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham. Menurut Hasoloan Siregar nampaknya Capt. Jaja Suparman terkesan merasa terkejut juga padahal copy surat resmi Kemenkumham itu sudah ada disatu bundel Aspirasi Pelaut KPI 8 September 2020 terdahulu yang diserahkan kepada Kasubdit Kepelautan Ditkapel tersebut.

Teddy Syamsuri sedikit nemberi komentar jika pada konteks adanya surat terdaftar KPI di Kemenkumham tahun 2016 yang diperlihatkan oleh Capt. Jaja Suparman itu merupakan kesalahan kurang telitinya pihak Kemenkumham. Sebab Kongres VIII KPI yang digelar di Hotel Fourseason Kuningan Jakarta Selatan itu diadakan di bulan Desember 2014.

Saat Pelaut KPI (saat itu masih bernama Pelaut Senior) meminta klarifikasi keabsahan organisasi KPI yang berbadan hukum di Kemenkumham pada 6 Oktober 2015, dan dapat balasan begitu cepat. Itu dimaksud untuk keabsahan organisasi KPI saat pasca Kongres VIII tahun 2014, dan terbukti tidak terdaftar. Kemudian ada update terdaftar di tahun 2016 sementara kongresnya digelar tahun 2014, ini kan pihak Kemenkumham kurang teliti yang ironisnya ditelan langsung dikedepank oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel yang artinya juga ikut kurang teliti.

Bagi Teddy Syamsuri bisa-bisa saja kekurangan ketelitian pihak Kemenkumham yang kesannya juga diikuti oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel, karena bukanlah rahasia umum jika organisasi KPI adalah organisasi serikat pekerja terkaya ketimbang serikat pekerja lainnya di republik ini. Konon karena ada duit yang tidak berseri, segalanya bisa diatur. Apalagi waktu itu Mathias Tambing masih menjabat Sekjen rangkap Bendahara KPI itu sudah punya titel setingkat dewa, profesor doktor, serta jadi fungsionaris ditingkat depinas sebuah kino Golkar yang cukup disegani, sangatlah mudah untuk mengurusi hal seperti legalitas KPI yang tidaklah rumit. Itu sebab, Teddy Syamsuri secara pribadi sangat mendukung diundangkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang pastinya akan mengurangi praktek-praktek yang tidak sehat itu,

Selesai membahas hasil pertemuan 23 Oktober lalu, dan bersyukur tidak mengendurkan semangat Pelaut KPI dalam mengemban misi memperjuangkan organisasi KPI sebagai Rumah Besar Pelaut Indonesia dari ancaman kehancurannya ditangan Pengurus Pusat (PP) KPI yang sejak KLB tahun 2017 dikendalikan habis oleh Mathias Tambing sebagai Presiden KPI. Kendati pelaut dari HAL yang berjumlah ribuan bekerja di beberapa kapal-kapalnya adalah kontributor terbesar di organisasi KPI dilihat sebelah mata oleh Presiden KPI Mathias Tambing yang pernyataannya dikutip oleh Capt. Jaja Suparman, bersyukur tidak mempengaruhi Ricardo Hutabarat untuk mundur selangkah, sebaliknya nampaknya Ricardo Hutabarat ingin segera gaspol saja.

Sesudah naskah yang sedikit di revisi itu selesai, kemudian disepakati untuk segera dilayangkan melalui media WA dengan tujuan kepada Dirkapel Capt. Hermanta dan Kasubdit Kepelautan Capt. Jaja Suparman, yang tembusannya juga gunakan WA ketujuan Durjen Hubla Kemenhub dan Deputi I Kemenko Marinves bidang Kedaulatan Maritim, persiapan untuk memilih opsi berikutnya meskipun opsi terburuk mungkin akan menjadi pertimbangan selanjutnya.

“Agar clear dan tidak terus menerus menaruh kepercayaan hanya bersifat secara parsial, kami minta pihak Ditkapel undang seluruh PP KPI utamanya Presiden KPI Mathias Tambing untuk berhadapan langsung dengan delegasi Pelaut KPI secara terukur. Mari pihak Ditkapel yang memfasilitasi dan memediasi, bisa menyaksikan langsung, mana yang benar dan mana yang dzholim? Mana yang murni dan jujur, dan mana yang abal-abal serta illegal sejak Kongres VII KPI tahun 2009 di Bandara Sheraton Hotel Cengkareng Banten. Termasuk minta kehadiran Sonny Pattiselano yang jabat Wasekjen hasil KLB KPI 2017 yang konon cukup dipecat tanpa melalui ranah hukum atas diduganya menilep duit KPI yang konon sampai menyentuh Rp. 10 milyar, untuk dihadirkan guna memperjelas amburadulnya PP KPI ngurus organisasi milik pelaut Indonesia tersebut”, kata Hasoloan Siregar tandas menyudahi keterangannya kepada pers (27/10/2020).

(Pr

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed