by

Perjuangan Teddy Syamsuri, Belum Kenal Menyerah Demi Naiknya Derajat Kaum Pelaut Meskipun Sudah Purnalayar

 

JAKARTA-Sepulangnya Teddy Syansuri dari Amerika Serikat usai berhasil memenangkan kasus kecelakaan kerja di kapal pesiar SS Atlantic perusahaan pelayaran Premier Cruise Line (PCL) yang home basednya di Port Cafe Canaveral Dade State melalui settlement antara pengacara perusahaan dengan George Pedroza (Kuba) dan Fred Rivkind (Israel) yang menjadi kuasa hukum Teddy Syamsuri dan berkedudukan di Miami Florida.

Dan sebelum pulang sempat diundang oleh Duta Besar RI untuk AS Abdul Rachman Ramly (mantan Dirut Pertamina) yang berkedudukan di Washington Distrik Columbia, untuk menerima pesan berupa surat resmi agar pelaut wanita dikeluarkan lagi Seamen Booknya guna memenuhi kebutuhan pelaut wanita untuk bekerja di kapal-kapal pesiar yang banyak diminta oleh perusahaan-perusahaan kapal pesiar di AS yang memintanya lewat Kedubes RI di AS. Sebagai amanat tak lama urusan keluarga, kedua surat pesanan AR Ramly untuk Menaker Cosmas Batubara dan Dirjen Hubla Fanny Habibie pun disampaikan. Bersyukur tak lama kemudian, Teddy Syamsuri mendengar jika Seamen Book untuk pelaut wanita dikeluarkan lagi oleh Ditjen Hubla Kemenhub.

Dana yang cukup besar dari hasil kemenangan kasusnya, Teddy Syamsuri membuka usaha untuk perekrutan dan penempatan awak kapal dengan perusahaan pelayaran di AS dan usahanya bernama Indonesia Enterprize. Hanya saja karena orang kapal yang tahunya kerja dan kerja. Di kapal pesiar SS Atlantic sendiri sebagai Boatman, untuk kejar overtime tak kenal hari libur. Pagi jam 4 sudah bangun, dan malam jam 21 baru selesai, begitu setiap harinya. Sebab itu saat pegang usaha, dirinya tak punya pengalaman apa-apa sampai usahanya itu tutup tanpa sebab musababnya.

Tidak ingin larut oleh dana sebesar itu dari AS semakin menipis, Teddy Syamsuri yang pernah menjadi Ketua KAPPI Angkatan 1966 Rayon SMPN Ciledug di Babakan Wilayah III Cirebon, justru tidak berminat lagi untuk berusaha. Mengingat apa kata kawannya jika bisnis itu “binatang” bila mau sukses. Nah ini yang membuat Teddy Syamsuri mengalihkan aktivitas dirinya kembali menjadi aktivis, kali itu aktivis yang ingin mengangkat harkat, martabat dan derajat kaum pelaut yang masih termarjinalkantermarjinalkan dari penilaiannya. Jika dulu ikut berjuang demi amanat penderitaan rakyat dengan memperjuangkan Tritura 10 Januari 1966, saat tahun 1991 berbekal malang melintang jadi awak kapal dan kelas rating, semangat untuk mempertahankan nasib pelaut bisa beralasan.

Bersama Binsar Effendi Hutabarat, Willy Kamari dan Amin Nabu yang dibantu oleh pengacara beken Henry Yosodiningrat serta aktivis senior Angkatan 66 Ekie Sjahruddin, membentuk organisasi bernama Pelmi singkatan dari Pelaut Muda Indonesia.

Debut awal audiensi dengan mantan Menlu Mochtar Kusuma-atmadja yang juga pakar hukum laut, dapat ilmu perbandingan yang disayangkan jika UU Pelayaran isinya begitu tipis, jauh dari UU Pelayaran Belanda yang isinya setinggi tubuh Muchtar Kusuma-atmadja yang saat itu buka kantor hukum internasional juga. Apalagi eksistensi pelaut di UU Pelayaran hanya tertuang dibeberapa pasal saja, dan itupun bukan skala prioritas bagi kepentingan pembangunan pelayaran niaga.

Kemudian bersama pendampingan Prof. DR. Marthin Thomas SH. MH dan DR!. Asikin Djanegara dosen Universitas Sahid dan mantan Direktur Pertamina Perkapalan, delegasi Pelmi memenuhi undangan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum {RDPU) dengan DPR komisi bidang perhubungan, dan waktu itu masih ada Fraksi ABRI yang hadir adalah seorang Laksamana Muda TNI-AL. Agendanya fokus pada aspirasi agar Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai Negara Kepulauan terbesar didunia yang oleh Unclos 82 diberikan keluasan lautnya yang bertambah karena masuknya wilayah perairan ZEE sehingga luas laut menjadi dua-pertiga dari luas wilayah yurisdiksi Indonesia, mendesak agar ada departemen yang khusus mengurusi laut yang potensial, termasuk pelautnya yang menjadi tulang punggung pembangunan kelautan.

Meskipun mindset bangsa Indonesia masih terjerat oleh mindset warisan kolonial Belanda yang berhasil menggiring bangsa pelaut menjadi bangsa agraris, bertepatan kebijakan pembangunan nasional pemerintahan Presiden Soeharto yang keluarga petani masih belum mau melihat potensi laut untuk kesejahteraan rakyat. Aspirasi Pelmi pun terhenti begitu saja namun tetap masih punya harapan kuat. Dan, bersyukur sesudah reformasi 1998 usai pemerintahan Presiden BJ Habibie yang pernah berujar bahwa Indonesia berdasarkan hasil penelitian NOAA merupakan Benua Maritim satu-satunya di dunia. Baru di pemerintahan Presiden Gus Dur dalam Kabinet Persatuan Indonesia terbentuklah Departemen Eksplorasi Laut pada tahun 2000 dan yang kini bernama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sayangnya jika kaum pekerja atau buruh dibina Kemenaker, kaum petani dibina Kementerian Pertanian, sedangkan kaum pelaut itu hanya dibina setingkat dirjen di Ditjen Hubla. Bahkan pada realitanya berada dibawah naungan Ditkapel, malah hanya diurus setingkat kasubdit saja yaitu Kasubdit Kepelautan.

Padahal sepengetahuan Teddy Syamsuri banyak mandatori dari IMO melalui berbagai konvensi internasionalnya yang wajib dipenuhi oleh pelaut dunia tidak terkecuali berlaku untuk pelaut Indonesia, dengan kewajiban mengikuti berbagai diklat dan harus dapat sertifikatnya. Bahkan belakangan ILO juga mengeluarkan MLC 2006 yang sudah diundangkan kedalam UU No. 15 Tahun 2016, sayangnya hak-hak dasar pelaut belum terimplementasi secara benar sampai saat ini. Masih banyak pelaut di kapal-kapal niaga nasional yang terima gaji dibawah UMR padahal sertifikat banyak dipegangnya.

Teddy Syamsuri dengan berbekal pengalamannya jika jadi awak kapal tahunya cuma kerja, dan jika off tahunya juga lebih mementingkan urusan keluarga atau rumah tangga saja. Maka sulit jika untuk hidup berserikat agar nasibnya bisa lebih baik lagi, karena yang pelaut tahu adalah naik ke kapal dan turun pulang ke rumah. Sebab, memang, karakteristik pelaut memang terbentuk secara alami dan manusiawi seperti itu.

Biar harus bayar mahal lewat broker untuk naik kapal, biar menghutangpun dilakukannya, asal bisa cepat naik ke kapal kembali. Biar punya serikat pelaut dan memiliki hak kedaulatan di serikat pelaut tersebut, biarlah pengurus yang ngurus, yang penting tidak di blacklist untuk berlayar lagi.

Kesederhanaan yang ada pada sebagian besar karakter pelaut Indonesia inilah yang kemudian menjadi eksklusif dan kalah bersaing dengan pelaut Philipina mesti jumlah pelaut Indonesia nomor dua di dunia setelah Philipina. Itu sebab devisa negara yang dipasok pelaut sampai Rp. 16 trilyun pertahun. Itulah sebabnya setoran kontribusi dari perusahaan pelayaran yang mempekerjakan pelaut Indonesia ke serikat pelaut bernama KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dari sejak 2001 sampai 2020 atau selama 19 tahun bisa tembus Rp. 800 milyar. Merupakan kekayaan KPI yang belum ada tandingan dengan serikat pekerja lainnya di republik ini. Artinya, apa yang kurang? Kok nasib pelaut masih ada saja rumor “Sertifikat IMO, Gaji Antimo”, kenapa?

Alih alih bicara hak-hak dasar pelaut yang sesuai aturan MLC 2006 bisa diimplementasikan, justru oleh regulasi yang baru yang namanya pelaut sebagai awak kapal asing di luar negeri, kemudian masuk ke kandang sebagai pekerja migran Indonesia. Maka harkat, martabak dan derajatpun langsung terdegradasi. Banyaknya sertifikat internasional, yang mestinya jadi pekerja profesional dan lex specialis dibikin terbonsaikan.

Jelas ada kekeliruan pihak Pemerintah dalam menjalankan misi Nawacitanya yang menyatakan negara hadir untuk kepentingan rakyatnya, tidak didapat apalagi dirasakan oleh kaum pelaut meskipun seiring dengan itu dan saat itu Presiden Jokowi mengumandangkan visi Poros Maritim Dunia, tapi kaum pelaut yang jadi ujung tombak tetap berada diposisi buritan.

Disinilah letaknya Teddy Syamsuri bersama sahabat pelaut yang berada dalam komunitas Pelaut KPI yang terdahulu disebut Pelaut Senior, tanpa kenal menyerah terus berjuang menyelamatkan organisasi KPI agar kembali pada khittah dan jatidirinya. Melalui pembenahan di organisasi KPI dulu diawali untuk menjadi pijakan memperjuangkan nasib pelaut ke depan. Sebab di KPI ada kewajiban memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan yang layak bagi pelaut dan keluarganya. Dari KPI dulu direformasi yang dibuat bebas, mandiri, terbuka, bersih, jujur, profesional, dan bertanggungjawab yang sesuai tuntutan regenerasi yang menjadi keniscayaan, bukanlah perjuangan yang tidak murni atau palsu. Baru bisa terbuka jalan keluar bagaimana meningkatkan derajat pelaut mengingat pejabat birokrat juga kesannya masih belum mau kenyamanan jabatannya hilang, lagak kehidupan borjuis dan kelazimannya itu tergerus yang sekian lamanya memposisikan urusan pelaut bak lahan basah, obyek penderita bahkan bisa dijadikan sapi perah. Sama tegak lurusnya dengan kelakuan yang sekian lamanya dipraktekkan oleh Pengurus Pusat (PP) KPI.

Semoga membuka kesadaran para sahabat pelaut yang ingin hidup lebih baik. Membuka kesadaran pejabat pemerintah yang berkompeten dan sebagai Pembina KPI eks officio untuk bisa concern atas ketermarjinalannya posisi pelaut selama ini. Dan semoga Aspirasi Pelaut KPI 8 September 2020 terkabulkan, mengingat diatas langit masih ada langit dan Tuhan tidak tidur.

(pR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed