by

Membedah Serikat Pekerja Pelaut Yang Rusak Dan Melanggar UU SP/SB

JAKARTA-Soal serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) bukan saja terkategori hanya untuk pekerja/buruh industri pabrikan, melainkan juga ada serikat pekerja profesi pelaut yang bekerja diatas bejana terapung yaitu kapal dan terus bergerak tidak pada satu tempat karena berlayar, dari pelabuhan satu ke pelabuhan satu lainnya sebagai awak kapalnya.

Akan tetapi terkait sesama sumber daya manusia yang jadi pekerja, maka SP/SB merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Hal ini tidak hanya untuk pekerja/buruh didarat, tetapi juga pekerja pelaut yang waktunya banyak tersita di matra laut.

Dengan mengingat Konvensi ILO (International Labour Organization) nomor 98 tahun 1949 tentang dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diratifikasi dalam UU No. 18 Tahun 1956. Maka pada 4 Agustus 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengesahkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB. Dan dari UU SP/SB itulah menjadi payung hukum setiap organisasi serikat pekerja/serikat buruh tak terkecuali merupakan payung hukum serikat pekerja pelaut. Sebagai satu contoh adalah menjadi payung hukum serikat pekerja profesi pelaut yang bernama KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia), sekalipun KPI dideklarasikan tahun 1976 bahkan lebih jauh lagi saat masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) yang didirikan tahun 1966.

Saat komunitas Pelaut KPI berkumpul di Markas Yake hari Rabu, 11 November 2020 sore hari, tidak ada agenda khusus yang dibicarakan diposko di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jakarta Timur 13310 selain sekedar membedah eksistensi serikat pekerja pelaut dan pada konteks ini adalah serikat pekerja KPI.

Teddy Syamsuri membuka mulai dari bunyi Pasal 1 angka 1 UU SP/SB yang menyatakan SP/SB dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh. Sama artinya dengan KPI dibentuk dari, oleh dan untuk pelaut Indonesia yang kalimat tersebut sudah dicantumkan pada mukadimah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) KPI sejak bernama PPI. Bahkan SP/SB menurut Pasal 5 ayat (1) UU a quo ditegaskan berhak dibentuk oleh setiap pekerja/buruh dan menjadi anggota SP/SB. Artinya KPI berhak dibentuk oleh setiap pelaut dan menjadi anggota KPI.

Hal ini ditentukan karena Gus Dur sebagai Bapak Demokrasi menegaskan dalam Pasal 3 UU a quo maka SP/SB harus mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU a quo serta sesuai dengan konsideran pertimbangan diundangkannya UU a quo, SP/SB harus bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Dan ketentuan itu semua harus diberlakukan oleh serikat pekerja pelaut KPI sebagai payung hukum, sementara AD/ART KPI bisa berubah sesuai perkembangan serta yang dihasilkan dari suatu forum munas/kongres yang berlangsung secara periodik. Tapi AD/ART KPI tidak boleh atau dilarang melenceng dari apa yang menjadi ketentuan yang termaktub dalam UU SP/SB.

Seperti mereka, Pengurus Pusat (PP) KPI, utamanya yang dari KLB tahun 2017 menjadi Presiden KPI. Tak pernah berhenti mengklem jika pelaut di komunitas Pelaut KPI adalah bukan anggota KPI. Karena klem membabibuta hanya karena mereka berpegang teguh AD/ART KPI, untuk dipertemukan saja agar jelas, mereka menolaknya. Padahal yang punya hak kedaulatan di KPI adalah pelaut yang secara eksplisit dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) begitu jelas. Bukan oleh mereka yang pengurus, yang harusnya melayani pelaut yang keberadaannya sebagai pembentuk KPI. Apalagi yang berjabatan Presiden KPI itu banyak dugaan dari para sahabat pelaut, bahwa dirinya sejatinya bukanlah pelaut. Ini adalah pelanggaran berat terhadap UU a quo.

Pada Pasal 17 ayat (1) UU a quo jelas menyatakan pekerja/buruh dapat berhenti menjadi anggota SP/SB dengan pernyataan tertulis. Hal terkait pernyataan tertulis minta berhenti dari anggota KPI, komunitas Pelaut KPI biar diminta bersumpah menyatakan tidak pernah minta berhenti menjadi anggota KPI dengan pernyataan tertulis.

Lanjut Teddy Syamsuri, SP/SB yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Dan pemberitahuan dimaksud dengan dilampirkan antara lain AD/ART serta susunan dan nama pengurus SP/SB, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU a quo. Hanya saja tidak cukup hanya terdaftar di instansi pemerintah dibidang ketenagakerjaan sajasaja, termasuk serikat pekerja pelaut KPI.

Sebagai serikat pekerja pelaut, KPI adalah badan hukum publik yang menjalankan kewenangannya dalam rangka kepentingan umum pelaut. Sebagai badan hukum yang organisasinya dan strukturnya dikuasai oleh hukum perdata, termasuk organisasi yang tidak mencari laba sebagai subyek hukum selaku Badan Hukum Perdata. Yang diskualifikasi sebagai badan hukum jika mempunyai harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan mempunyai organisasi teratur dan karena itu harus dicatat juga dalam Badan Hukum Ditdata Ditjen AHU Kemenkumham.

Dengan demikian tidak kemudian karena sudah tercatat di instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan lalu tidak perlu dicatat di Badan Hukum Kemenkumham. KPI sendiri untuk mensahkan AD/ART hasil Munas II tahun 1987 mendapatkan legalitas hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. C2-4555.HT.01.03.TH.89 tanggal 20 Mei 1989, menyusul masuk dalam Tambahan Berita Negara nomor 54 tanggal 7 Juli 1989. Jadi sudah ada tercatat dalam badan hukum legal, sebagaimana ormas yang sama komunitasnya dengan serikat pekerja/serikat buruh yang sama-sama berbentuk perkumpulan harus tercatat di instansi pemerintah bidang dalam negeri tapi harus tercatat berbadan hukum di Kemenkumham.

Pada konteks adanya perubahan AD/ART dan pengurus SP/SB oleh Pasal 21 UU a quo ditentukan SP/SB memberitahukan kepada instansi pemerintah paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perubahan AD/ART. Mereka, PP KPI periode 2014-2019 hasil Kongres VIII bulan Desember 2014 ketika komunitas Pelaut KPI (saat itu masih gunakan atasnama Pelaut Senior) minta klarifikasi keabsahan KPI kepada Menkumham pada awal Oktober 2015, didapat balasan dari Dirdata Ditjen AHU Kemenkumham akhir Oktober 2015 juga. Dengan tegas menyatakan KPI tidak terdaftar dalam Badan Hukum Kemenkumham. Dari bulan Desember 2014 saat Kongres VIII KPI dan sampai surat resmi dari Kemenkumham akhir Oktober 2015, hampir jedah waktu satu tahun, KPI tidak terdaftar. Padahal jelas diatur Pasal 21 UU a quo memberitahukan kepada instansi pemerintah paling lama 30 hari sejak perubahan AD/ART hasil Kongres VIII KPI tahun 2014 itu. Artinya selama hampir satu tahun (Desember 2014-Oktober 2015) KPI tidak mempunyai legal standing atau illegal.

Sebaliknya saat Kongres VII KPI tahun 2009 yang deadlock, bubar tanpa penutupan, dan tidak ada pemilihan pengurus baru. Mereka, PP KPI periode 2004-2009 yang sudah demisioner mengangkat dirinya sendiri sebagai pengurus baru periode 2009-2014 padahal tidak ada pemilihan pengurus karena deadlock. Begitu juga mengangkat dirinya sendiri tanpa SK tentang Penetapan dan Pengesahan dari Pimpinan Kongres VII KPI. Sudah jelas illegal. Kalau pun ada terdaftar di Badan Hukum Kemenkumham tetap saja PP KPI periode 2009-2014 itu illegal, karena tanpa dasar hukum yang kuat.

Demikian dirusaknya serikat pekerja pelaut KPI oleh mereka, PP KPI sejak tahun 2001 pasca Munaslub sampai tahun 2020 ini pasca KLB KP tahun 2017. Dan, keberadaan komunitas Pelaut KPI yang punya hak kedaulatan sejak tahun 2015, sejak menamakan diri Pelaut Senior, terus menerus berjuang untuk menyelamatkan serikat pekerja pelaut KPI agar kembali pada khittah dan jatidirinya, yang merupakan legacy yang luar biasa diwariskan oleh para pendiri yang didominasi oleh tokoh pelaut dan perwira pelayaran niaga alumni CAAIP tersebut.

Dirusak bukan cuma sektor tata kelola pengorganisasiannya, tetapi juga disektor tata kelola aset serikat pekerja pelaut KPI yang terkaya itu untuk dijadikan “jarahan”, “bancakan”, dan untuk kepentingan dirinya pengurus sendiri dan kelompoknya. Pada konteks ini mari dibaca secara seksama Pasal 32 UU SP/SB, disitu jelas ditegaskan hal keuangan dan harta kekayaan SP/SB harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya SP/SB. Dengan adanya dugaan perbuatan nilep uang KPI sekitar Rp. 10 milyar oleh Wakil Sekjen KPI hasil KLB 2017, kemudian Presiden KPI tanpa melalui Rakernas langsung memecat Wasekjen tersebut.

Ironisnya Presiden KPI yang konon lebih dulu mempolisikan Wasekjen khabarnya menarik pelaporannya dan mencukupi dengan sanksi pemecatan, karena Wasekjen kabarnya akan lakukan konperensi pers membuka borok-borok Presiden KPI. Ini sangat jelas indikasi keuangan dan harta kekayaan KPI yang harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurusnya berdasarkan Pasal 32 UU SP/SB telah dilanggar habis. Jika terpisah, kenapa saat Wasekjen ancam buka boroknya Presiden KPI, pelaporan ke kepolisian ditarik atau dicabut. Artinya, keuangan dan harta kekayaan KPI membuktikan tidak terpisah dengan keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurusnya, baik Presiden KPI, Wasekjen KPI maupun PP KPI lainnya.

Demikian ini sekedar agenda pertemuan komunitas Pelaut KPI yang membahas dan membedah eksistensi serikat pekerja pelaut khususnya serikat pekerja pelaut KPI, yang jelas-jelas sejak PP KPI tahun 2001 sampai saat ini, 19 tahun, payung hukum UU No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB dilanggar habis mulai dari hak kedaulatan pelaut, sifat dan tujuan KPI, pengurus illegal dan pernah tidak terdaftar dalam Badan Hukum Kemenkumham, sampai hal keuangan dan harta kekayaan KPI yang tak pernah transparan dilaporkan kepada pelaut anggota, serta saling lempar tanggungjawab.

(PR)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed