by

Jika Belah Dada Pelaut KPI Yang Ada Untuk Menyelamatkan Dan Terpenuhinya Tuntutan Regenerasi Kepengurusan, Bukan Cari Kekuasaan

JAKARTA-Setelah hari Kamis, 19 November 2020 memantau diskusi webinar Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang digelar oleh PT Samudera Indonesia Ship Management (SISM), Penasehat Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) Binsar Effendi Hutabarat bersama sahabat dikomunitasnya Herman Abimanyu, Atjeng Suhendar, Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri diposkonya di Markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jakarta Timur 13310, menyampaikan rilisnya kepada pers (20/11/2020) dengan pernyataan tegas jika mau dibelah dada komunitas Pelaut KPI yang ada demi menyelamatkan serikat pekerja pelaut KPI tiada lain,

“Kami ini sudah purnalayar dan usiapun sudah lanjut. Namun demi memenuhi adanya tuntutan regenerasi kepengurusan di Pengurus Pusat (PP) KPI, maka itu harus diperjuangkan. Untuk sahabat muda pelaut ketahui, sejak kami bernama komunitas Pelaut Senior di awal Oktober 2015 serta sudah terdapat korban meninggal untuk memperjuangkannya seperti meninggalnya almarhum Frans Manderos disusul meninggalnya almarhum Ferdinan Cornelis, merupakan bukti jika mengemban misi menyelamatkan KPI bukan abal-abal”, ungkap Penasehat Binsar Effendi.

“Kami juga tidak punya kepentingan apapun selain ingin adanya perbaikan KPI untuk benar-benar bermanfaat bagi sahabat kaum pelaut Indonesia, utamanya pelaut-pelaut muda kita yang potensial”, imbuh Binsar Effendi yang juga Ketua Umum KKB ’66 serta Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Mabes Laskar Merah Putih (LMP) yang akunya demi perjuangan tersebut diberikan tempat di Markas Yake yang juga dipimpin Binsar Effendi untuk melakukan kegiatan atau tempat berkumpulnya.

Saat awal berjuang tutur Hasoloan Siregar (Solo) yang berharap negara hadir membenahi KPI serta Pemerintah memfasilitasi digelarnya KLB, itu juga ada dasar alasan yang kuatnya. Surat resmi dari Kemenkumham 29 Oktober 2015 telah dengan tegas menjelaskan jika organisasi KPI tidak terdaftar sebagai perkumpulan di data based badan hukum Kemenkumham. Surat itulah yang menjadi pemicu terbentuknya Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang diinisiasi Ketua Umum Forkami James Talakua dan pelaut muda Andri Yani Sanusi.

Pada April 2016 dilanjut Mei 2016, PPI menggeruduk kantor PP KPI di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat dengan massa pelaut dari Tanjung Priok yang titik kumpulnya di Taman Kebon Bawang sekitar 500 pelaut, bukanlah demo ecek-ecek. Demo yang disebut Aksi Damai itu bukan demo untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah. Demo itu adalah demo internal karena yang disambangi adalah Gedung KPI Cikini sebagai Rumah Besar Pelaut Indonesia, sebab itu disebut Aksi Damai.

“Tapi, apa, lacur? Aksi Damai yang keduanya justru massa PPI dihadapkan oleh pasukan aparat kepolisian berjumlah besar dengan disiapkan mobil barakuda, water canon, dan truk berkerangkeng. Bukan cuma itu pasukan yang konon dari Polda Metro Jaya itu, sebab nampak perwira Dirteskrimum PMJ ada ditengah pasukan itu, usai diberondongnya laras senjata berpeluru gas air mata yang membuat massa meski tidak bubar tapi merasa ketidakadilan ditampilkan oleh polisi terhadap massa PPI begitu arogannya”, lanjut Hasoloan Siregar yang juga aktivis KAPPI Angkatan 1966 Rayon PGT.

Bahwa kemudian belakangan ini PPI mengambil sikap untuk membentuk serikat pekerja pelaut sendiri dan bernama SP PPI, tutur Hasoloan Siregar, memang itu pilihan terbaik bagi para aktivisnya. Tapi awal perjuangan PPI dan saat berdarah-darah geruduk Gedung KPI Cikini itu, tiada lain hanya mengusung tuntutan Menuntut PP KPI Mundur dan Segera Gelar KLB. Artinya proses memperjuangkan untuk menyelamatkan KPI, bukanlah kaleng-kaleng.

Baik Hasoloan Siregar, Teddy Syamsuri maupun Joyke Dotulong atas usul James Talakua dan respons Ketua Umum IFMA Capt. Suarniati, secara door to door menemui para sahabat pelaut daerah yang punya mess di Jakarta Utara. Dari situ muncul nama FPIB (Forum Pelaut Indonesia Bersatu) dan pertemuan demi pertemuan dilakukan, sampai mendapatkan respon dari Pemred E-Maritim Capt. Zaenal Arifin Hasibuan, yang berkenan untuk menjadi corong perjuangan FPIB.

Sementara komunitas Pelaut Senior (sekarang Pelaut KPI) juga terus melakukan audiensi baik terhadap pejabat Ditjen Hubla Kemenhub saat itu Dirkapel Ir. Wibowo serta DPP INNI (Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia) yang diketuai Capt. Anton Sihombing, termasuk dengan manning agent Panatradamas yang digawangi Syaiful Bachri. Kesimpulannya, semua terkesan memberikan dukungan.

Hanya saja Teddy Syamsuri memberikan pandangannya jika yang seharusnya berjuang untuk menyelesaikan KPI itu adalah para perwira pelayaran niaga alumnus CAAIP (Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran) yang para seniornya adalah Pendiri KPI tahun 1976, bahkan saat masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) yang dibentuk tahun 1966. Kenapa demikian? Ujar Teddy Syamsuri, yah karena para perwira alumnus CAAIP itu adalah pewarisnya pendiri KPI yang mau tidak mau wajib memperjuangkan KPI yang nyaris kandas dikandaskan oleh PP KPI selama 19 tahun (2001-2020) ini.

“Bukan seharusnya kami di komunitas Pelaut KPI yang berkualifikasi rating ini yang begitu all-out tanpa lelah tapi tanpa pamrih ini, selain karena adanya klausul dalam Mukadimah Anggaran Dasar (AD) yang berbunyi KPI/PPI dibentuk dari, oleh dan untuk pelaut Indonesia. Dan dalam batangtubuhnya dinyatakan Kedaulatan KPI Ada Ditangan Pelaut. Hanya punya privilege sebagai kaum yang dibentuk oleh konsensus para pendiri, dan memiliki kedaulatan yang sah di KPI/PPI. Artinya yang sangat berhak memperjuangkannya adalah para pendiri atau pewarisnya. Namun demikian dan mungkin berjuang hanya caranya beda, itu memang yang kami, Pelaut KPI harapkan, karena toh muaranya sama, menyelamatkan KPI”, ucap Teddy Syamsuri yang juga aktivis KAPPI Angkatan 1966.

Baik Penasehat Binsar Effendi, Hasoloan Siregar, Herman Abimanyu, Atjeng Suhendar maupun Teddy Syamsuri yang sama-sama berjuang sejak bernama Pelaut Senior itu, senantiasa sama-sama berharap misi perjuangan yang dituangkan dalam Aspirasi Pelaut KPI 8 September 2020 yang diserahkan kepada Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt Jaja Suparman. Isinya ada tiga tuntutan, yaitu 1. Eksekusi PP KPI tanpa kompromi; 2. Gelar KLB harga mati; dan 3. Audit Asset KPI tidak bisa ditawar-tawar lagi, adalah aspirasi utuh yang sangat diharapkan didukung penuh oleh para perwira pelayaran niaga alumnus CAAIP baik secara personal maupun secara organisasi, serta berharap semakin banyaknya sahabat pelaut Indonesia lainnya untuk sama-sama berjuang dengan komunitas Pelaut KPI.

Bagaimanapun menurut hemat Ricardo Hutabarat yang juga aktivis komunitas Pelaut KPI sebagai pelaut yang masih aktif dan bekerja di kapal-kapal pesiar HAL (Holland America Lines), berpendapat jika perjuangan menyelamatkan KPI tidaklah mudah dan belum mencukupi hanya komunitas Pelaut KPI yang memperjuangkannya, tapi seluruh elemen pelaut Indonesia.

“Kita ini sudah vulgar menyebutkan titel profesor doktor yang jadi andalan titel Presiden KPI itu abal-abal. Kita juga kerap menyatakan jika Presiden KPI itu bukan pelaut, itu bukan hoax itu bersumber dari seniornya atau yuniornya di AIPI Makassar jika Presiden KPI itu sejatinya bukan pelaut. Masa harus kita diamkan, masa harus dibiarkan, sementara kerusakan KPI semakin menjadi-jadi. Tuh Wasekjen KPI hasil KLB 2017 konon tilep uang KPI sebesar Rp. 10 milyar cukup dipecat tanpa diproses hukum. Jika kita tidak punya rasa malu KPI diobok-obok oleh PP KPI yang serakah dan dzholim itu, rasanya dimana letak harga diri kita pelaut yang punya hak kedaulatan. Khususnya para perwira dari CAAIP yang merupakan pewaris sah para senior pendirinya, apa tidak tergerak yang demi legacynya wajib menyelamatkan KPI”, ujar Hasoloan Siregar menyudahi rilis Pelaut KPI dengan rasa cukup prihatin tapi tak mengendurkan semangat untuk terus berjuang bersama kawan-kawanya sampai tuntas.

(pr

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed