by

Pjs Bupati  Drs H Masrul Kasmy MSi Pimpin Mediasi Sengketa Tapal Batas Lahan Masyarakat Kalikapuk Dengan PT MAI

Rokan Hulu-Rapat mediasi permasalahan Tapal Batas Antara Perwakilan Masyarakat Kalikapuk Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusan, Kabupaten  Rokan Hulu  (Rohul) dengan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) Padang Lawas – Sumut, dipimpin langsung  Pjs Bupati  Drs H Masrul Kasmy MSi,

Kegiatan digelar di ruangan rapat Lantai III Kantor Bupati Rohul, Senin (23/11/2020) pukul 10.45 Wib, dihadiri, Kapolres Rokan Hulu AKBP Taufik Lukman Nurhidayat, SIK, MH Kapolres Padang Lawas yang diwakili  Kabag Ops Polres Padang Lawas KOMPOL Aswin Noor, Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Edi Sutomo, SH, MH, Kasat Intelkam Polres Padang Lawas AKP Abdul Bahri, Kasat Binmas Polres Rohul AKP Hermawan.

Kemudian  Kasat Sabhara Polres Rohul AKP Kamsir, Camat Tambusai Muamer Khadafi, Kapolsek Tambusai AKP Yulihesman, Staf Adwil Setda Rohul Arie Afiendi Plt Kepala Desa Batang Kumu M Ibrahim, pihak Pemda  Padang Lawas,  perwakilan dari masyarakat Kalikapuk Haris Daulay Ketua Forum Perjuangan Petani Kalikapuk (FOPPK) serta Pengurus FOPPK.

Rapat ini sendiri digelar terkait adanya rencana masyarakat Kalikapuk untuk melakukan pembuatan tapal batas lahan milik Masyarakat dengan pihak PT Mazuma Agro Indonesia pada Rabu  25 November 2020 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari FOPPK Nomor : 119/FOPPK-ROHUL/XI/2020 tgl 05 November 2020.

Dalam kesempatan itu, Pjs Bupati Rohul Drs H Masrul Kasmy M Si  berharap Pemkab Rohul  bersama dengan pihak keamanan pada rapat mediasi tersebut mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan tersebut dan untuk kedua belah pihak agar sama – sama menjaga Kamtibmas yang aman dan kondusif di lokasi sengketa.

“Untuk itu masing – masing pihak untuk fokus berpandangan kedepan dalam mencari solusi permasalahan tersebut,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kapolres Rokan Hulu AKPB Taufik Lukman Nurhidayat SIK, MH mengatakan mediasi tersebut dilaksanakan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tapal batas lahan milik masyarakat Kalikapuk dengan pihak PT MAI.

Kapolres menambahkan rencana kegiatan masyarakat Kalikapuk membuat Tapal Batas dengan menggunakan alat berat.

“Dapat kiranya dibatalkan, karena sangat berpotensi terjadinya bentrokan antara kedua belah pihak,” tambahnya.

Sementara Kabag Ops Polres Padang Lawas Kompol Aswin Noor SH menyampaikan agar kiranya masyarakat Kalikapuk agar bersabar dulu, untuk menentukan titik batas lahan antara masyarakat Kalikapuk dengan PT MAI, Pemerintah Kabupaten Rohul dan Palas akan mendesak pemerintahan yang lebih tinggi dalam penentuan tapal batas tersebut.

“Untuk sama-sama diketahui masyarakat bahwa kami bersama  dengan Pemda Rohul, Pemda Palas, Polres Rohul dan Polres Palas sangat serius menangani permasalahan ini sampai tuntas,” ucapnya.

Sedangkan Staf Adwil SetdaKab Rohul Arie  Afiandi  menerangkan kalau Tim Adwil SetdaKab Rohul telah turun langsung ke lokasi untuk mencari titik koordinat Batas antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumut dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2018, titik koordinat tersebut diambil bersama – sama dengan masyarakat Kalikapuk.

“Adapun hasil dilapangan diperoleh bahwa lokasi sengketa antara kedua belah pihak sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2018 berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumut,” terangnya.

Untuk salah satu perwakilan masyarakat Kalikapuk, Haris Daulay menyatakan memang benar kalau mereka sudah dipertemukan dengan pihak PT MAI, saat ini mereka menunggu keputusan tim identifikasi dari Gubernur Sumut, namun sampai sekarang masih tertunda pelaksanaannya karena Pademi Covid-19.

“Kami masyarakat Kalikapuk tetap bersabar, akan tetapi pihak perusahaan terus menggerogoti lahan masyarakat sementara lahan yang saat ini digerogoti perusahaan lebih kurang 200 Ha, itulah rencana kami ingin membuat parit sebagai batas antara lahan masyarakat dan lahan perusahaan,” katanya

Terhadap keputusan itu bahwa Masyarakat Kalikapuk masuk dalam Kabupaten Padang Lawas, masyarakat Kalikapuk sudah legowo menerimanya, tapi hak lahan masyarakat  jangan diambil alih pihak PT MAI.

“Kami meminta agar pemerintahan dan aparat melindungi dan memantau kami pada saat pembuatan parit pada 25 November 2020,” ucapnya.

Dari hasil mediasi tersebut, Pemkab Rohul akan mengirimkan surat ke Pemkab Padang Lawas untuk dapat menindaklanjuti Berita Acara pada  30 Januari 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Rohul  dan Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 136 / SETDA – KAK / 38.11 tangal 12 Agustus 2020 tentang penyelesaian permasalahan sengketa lahan Masyarakat Kalikapuk dengan PT MAI

(Adv/kmnf)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed