by

Tuntutan Reformasi Total KPI Itu Final Dan Mengikat

JAKARTA-Delegasi Masyarakat Pelaut NKRI memenuhi undangan Dirkapel Ditjen Hubla Capt. Hermanta perihal klarifikasi tuntutan reformasi total KPI (Kesatuan Pelaut KPI) yang dipertemukan dengan delegasi Pengurus Pusat (PP) KPI yang menurut Staf Ditkapel belum diketahui siapa yang akan hadir dari PP KPI karena belum ada konfirmasinya.

Dari poskonya di Markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jakarta Timur 13310, Pelaut NKRI siap dengan tim yang sudah solid untuk menjelaskan perihal tuntutan reformasi total KPI yang terdiri dari 1) Eksekusi PP KPI tanpa kompromi; 2) Munaslub KPI harga mati; dan 3) Audit KPI tanpa tawar menawar.

Tiga butir tuntutan tersebut sudah final dan mengikat satu dengan lainnya. Hal tuntutan eksekusi PP KPI tanpa kompromi, berdasarkan PP KPI sejak tahun 2009 pasca Kongres VII KPI sampai saat ini adalah PP KPI illegal. Dengan demikian turunannya seperti PP KPI hasil Kongres VIII KPI tahun 2014 juga illegal, karena penyelenggara Kongres VIII KPI itu adalah PP KPI illegal.

Ditengah periodesasi PP KPI 2014-2019, pada tahun 2017 ada KLB KPI. Ini juga cacat hukum alias illegal oleh karena penyelenggara KLB KPI orangnya sama, PP KPI sejak 2009 yang illegal. Sehingga turunannya PP KPI hasil KLB KPI tahun 2017 termasuk illegal.

PP KPI sejak tahun 2009 itu illegal oleh karena dalam Kongres VII KPI yang deadlock tidak ada acara Pemilihan PP KPI periode 2009-2014 sesuai Tata Tertib Kongres VII KPI, bahkan acara Penutupan Kongres VII KPI juga tidak ada. Sebab itu Ketua Pimpinan Kongres VII KPI John Kadiaman menyatakan tidak pernah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tentang Penetapan dan Pengesahan PP KPI periode 2009-2014.

Dengan demikian adanya PP KPI periode 2009-2014 adalah pengurus yang mengangkat dirinya sendiri, yang sesuka-sukanya berkantor di KPI Pusat Cikini, dan sesuka-sukanya pula menerima dan menggunakan keuangan dan harta kekayaan yang menjadi aset organisasi KPI. Atas pertimbangan asas retroaktif, maka eksekusi PP KPI tanpa kompromi harus dilaksanakan sebelum kehancuran organisasi KPI semakin parah karena keberadaan PP KPI itu Illegal.

Hal tuntutan Munaslub KPI harga mati berdasarkan forum tertinggi di organisasi KPI ketika kelangsungan organisasi KPI dalam keadaan genting yang memaksa untuk diselamatkan akibat dirusak oleh PP KPI illegal sejak tahun 2009 sampai saat ini pasca KLB KPI tahun 2017. Adanya gelaran KLB KPI tahun 2017 sudah jelas tidak terpenuhi syarat diselenggarakan.

Peserta KLB dari beberapa daerah tidak tahu kenapa KLB KPI diadakan. Penyelenggara adalah PP KPI periode 2014-2019 yang termasuk illegal, tidak melibatkan pelaut pemohon yang direkomendasi oleh Menko Maritim ke Menhub dan didisposisikan ke Dirkapel saat itu untuk KPI gelar KLB memenuhi aspirasi dari pelaut anggota. Terjadi kelicikan, terjadi rekayasa sampai surat Dirkapel untuk pelaut pemohon perihal akan menindaklanjuti aspirasi pelaut pemohon KLB dalam waktu tidak lama, tidak pernah menerimanya.

Atas pertimbangan tidak pernah ada forum untuk kelangsungan organisasi KPI yang dalam keadaan genting yang memaksa untuk diselenggarakan secara bertanggungjawab, maka tuntutan Munaslub KPI harga mati merupakan forum kedaulatan tertinggi yang wajib dilaksanakan.

Hal tuntutan Audit KPI tanpa tawar menawar berdasarkan KPI sebagai organisasi serikat pekerja profesi pelaut dan merupakan perkumpulan berbadan hukum, keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurusnya serta harus dimiliki oleh organisasi KPI dengan rekening bank KPI sendiri. Yang mempunyai aset baik bergerak maupun tidak bergerak, hanya menjadi milik organisasi KPI yang serikat pekerja dan perkumpulan berbadan hukum, bukan aset milik pengurusnya.

Adanya sesuka hati Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI saat maju mencalonkan jadi Presiden K-SPSI di Kongres VIII tahun 2013 dengan mengambil duit organisasi KPI untuk dana pemenangan sebesar Rp. 2 milyar dan gagal terpilih menjadi Presiden K-SPSI. Adanya seenaknya sendiri menggelapkan uang organisasi KPI sebesar Rp. 10 milyar oleh Wakil Sekjen KPI tahun 2019 dengan tidak mempolisikan, tapi cukup diberi sanksi pemecatan.

Dan saat Pilkada 2020 dimana Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI mencalonkan diri untuk Calon Wakil Bupati Tabanan Bali, dalam rilis LHKPN ke KPU melaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 48 milyar lebih. Harus diusut atas kekayaannya terkait jabatan rangkapnya sebagai Sekjen rangkap Bendahara KPI, yang menjadikan keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI tidak terpisah atau bercampur dengan keuangan dan harta kekayaan pribadinya sebagai Sekjen yang pengguna anggaran rangkap jabatan Bendahara yang pengelola anggaran KPI, melanggar UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi payung hukum organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI.

Ketiga butir tuntutan Masyarakat Pelaut NKRI yang terangkum dalam Tuntutan Reformasi Total KPI sudah jelas baik tuntutan butir pertama, butir kedua maupun butir ketiga selain sudah final, juga mengikat yang harus dilaksanakan dalam satu pelaksanaan.

Termasuk jika hasil audit independen terbukti ada dugaan penyimpangan dan harus dipertanggungjawabkan, harus diusut ke ranah hukum untuk keadilan yang wajib ditegakkan.

Semua ini pada ujungnya menuntut sikap Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI eks officio sejak Dirjen Hubla tahun 1975 mengeluarkan SK tentang pengesahan PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) sebelum berganti KPI tahun 1976 sebagai organisasi tunggal pelaut Indonesia saat itu. Dan dalam komposisi DPP KPI periode 1976-1981 itu jelas nama Dirjen Hubla saat itu adalah Ketua Dewan Pembina KPI. Dengan demikian adalah kewajiban Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI eks officio untuk mengambil keputusan yang bijak serta bisa terpenuhinya Tuntutan Reformasi Total KPI secara komprehensif. Hal ini demi mewujudkan bentuk Negara Hadir untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat pelaut Indonesia umumnya dan pelaut anggota KPI khususnya yang diperjuangkan oleh Masyarakat Pelaut NKRI.

Jakarta, 22 Januari 2021.

atas nama dan atau mewakili
Masyarakat Pelaut NKRI,

Hasoloan Siregar (081380024579)

Teddy Syamsuri (087775763890)

Ricardo Hutabarat (081283366966).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed