by

Mahasiswa Dan Pemuda Gabungan Gerpaki Tantang Keberanian Penegak Hukum Atas Dugaan Pungli BPNPT Oknum Kades Samaenre

Bone-Puluhan Mahasiswa serta Pemuda Sulawesi Selatan yang bergabung dalam Gerakan Pemuda Dan Mahasiswa Anti Korupsi (Gerpaki) akan menggelar aksi unjuk rasa dengan sekaligus menyerahkan berkas hasil investigasi dugaan korupsi Pungutan Liar (Pungli).

Melalui program pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Masyarakat sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Samaenre, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Aksi tersebut akan dipimpinJendral Lapangan Andi Taufan, Aktivis Nasional dari Sul-Sel yang akan melakukan aksi demostran di beberapa titik sentral peneggakan hukum di wilayah hukum Sulawesi Selatan Senin (25/1/2021).

Berdasarkan surat penyampaian yang diperoleh, aksi demo itu akan dilakukan untuk menuntut agar beberapa kasus indikasi dugaan korupsi Pungutan Liar pada tahun 2019 yang merugikan peserta KPM di tubuh pemerintahan Desa Samaenre Kecamatan Tellu limpoe yang dinahkodai Suh sebagai Kepala Desa.

Lanjutnya, kuat dugaan sengaja tidak membagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan kartu sembako dari program tersebut. “Belum lagi agen yang notabenenya adalah karabat ataupun keluarga oknum kades melakukan spekulasi mengatakan kepada peserta KPM,” ujarnya

Diungkapkannya bahwa isi saldo KPM itu hangus yang terjadi pada tahun 2019, sehingga merugikan keuangan Negara, berdasarkan temuan investigasi dan laporan masyarakat Desa Smaenre yang merupakan warga miskin dari Program sembako tersebut agar segera ditindak lanjuti Kejaksaan tinggi Sul-Sel dan Kapolda Sulawesi Selatan.

Adapun rencana titik aksi di mulai dari di Depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan di depan kantor kejati sulsel tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Andi Taupan dalam keterangan Persnya yang juga sebahsi Ketua Bidang Advokasi dan pelaporan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi Sul-sel mengatakan bahwa kasus ini sudah seharusnya ditindak lanjuti.

”Kasus dugaan korupsi pungutan liar yang dilakukan oknum Kades Samaenre Kecamatan Tellulimpoe sudah meresah masyarakat miskin. Bahkan Oknum ini di duga melakukan konspirasi bentuk kemufakatan jahat dengan karabat ataubkeluarganya melenceng dari peran dan fungsi pemerintahan sebagai panutan dalam suatu daerah,” tegas Andi Taupan Jumat, (22/1/2021).

Pasalnya adanya dugaan spekulasi agar masyarakat yang mendapatkan BPNT dalam bentuk KPM tidak mendapatkan haknya dengan alibi isi kartu KPM hangus dalam waktu sebulan tidak berturut-terut pada tahun 2019 lalu.

Belum lagi oknum Kades Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe tidak membagikan kartu masyarakat yang merupakan peserta KPM, sehingga kuat dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam bentuk Pungutan Liar atau penggelapan dana BPNT bentuk KPM dari pemerintah pusat.

“Tidak ada yang mengatur bahwa Agen terlebih oknum Kades menyimpan kartu KPM,” cetusnya.

Sehingga atas insident tersebut telah dinyatakan menabrak aturan perundang-undangan tentang pencegahan saber pungli yang sangat meresahkan dan merugikan banyak masyarakat yang diatur peraturan pemerintah PP No 87 tahun 2016 tentang pengawasan Saber Pungli.

Andi Taupan menambahkan aksi ini kami akan lakukan semata-mata agar penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan koropsi dan pungli tersebut dengan membawa grand isu

”Copot, tangkap dan adili oknum Kades Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone yang diduga merugikan keuangan Negara dan merugikan masyarakat KPM sebagai penerima bantuan,” tegasnya.

“Karena kami dari GERPAKI secara tegas menolak segala bentuk korupsi menjadi bagian dari identitas kami sebagai equlaity before the law (semua manusia sama di mata hukum),” cetus Andi Taupan dengan nada keras

(pR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed