by

Pelaut NKRI Layangkan Nota Protes Ke Menhub, Merasa Dilecehkan

JAKARTA-Ketiga orang atasnama dan atau mewakili Masyarakat Pelaut NKRI, Hasoloan Siregar, Teddy Syamsuri dan Ricardo Hutabarat, sudah siapkan surat resmi Nota Protes yang ditujukan kepada Menhub Budi Karya Sumadi dengan tembusan untuk diketahui kepada Presiden Joko Widodo dan Dirjen Hubla Agus Purnomo. Demikian rilisnya disampaikan kepada pers (25/1/2021).

Menurut Teddy Syamsuri di posko Pelaut NKRI di Markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jakarta Timur 13310, dilayangkannya surat nota protes hanya untuk tidak terulang lagi pelecehan oleh pejabat Pemerintah terhadap rakyatnya. Sesuai perintah yang berulangkali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar pejabat Pemerintah harus menjadi pelayan rakyat, dan bukan sebaliknya.

Betapa tidak pihaknya, Masyarakat Pelaut NKRI, merasa dilecehkan oleh Dirkapel atasnama Dirjen Hubla yang secara resmi mengundang untuk hadir melalui surat resmi tanggal 18 Januari 2021 dengan klasifikasi penting. Yang bagi pihak Pelaut NKRI merasa harus datang, apalagi dalam surat yang sama diminta kehadiran KPI Cikini, yang menurut Capt. Habel jika Presiden KPI Mathias Tambing datang akan ia kuliti habis. Sementara Hasoloan Siregar atau Solo akan menekankan pengambilan sikap konkret dari Dirkapel yang atasnama Dirjen Hubla soal tuntutan Reformasi Total KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) pada kapasitas sebagai Pembina KPI eks officio.

Sedangkan Ricardo Hutabarat lebih menjurus pada apa yang telah diberikan oleh Pengurus Pusat (PP) KPI kepada pelaut yang berhak dilindungi, dibela dan disejahterakan untuk pelaut dan keluarganya. Kemudian bagaimana sikap Dirkapel selaku Pembina KPI eks officio dapat menyikapinya secara benar.

Pada prinsipnya menurut Hermanto, tuntutan Reformasi Total KPI itu sudah final dan mengikat. Tidak ada kompromi untuk lengserkan PP KPI. Tidak ada jedah untuk Munaslub KPI harga mati. Dan, tidak ada tawar menawar untuk Audit KPI agar seluruh aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik serikat pekerja profesi pelaut KPI tidak habis dijarah PP KPI.

Akan tetapi kesiapan untuk hadir dalam pertemuan dengan Dirkapel atasnama Dirjen Hubla dan dipertemukan dengan PP KPI Cikini menjadi buyar begitu rupa. Karena Dirkapel atasnama Dirjen Hubla tidak hadir tanpa konfirmasi yang jelas, dan PP KPI Cikini yang mewakilipun tidak datang tanpa ada alasan yang jelas pula. Padahal pertemuan disiapkan di ruang rapat Ditkapel Gedung Karya II lantai 19 Kemenhub, bukan ditempat lain dan pada posisi sebagai tuan rumah. Bisa-bisanya 6 orang delegasi Masyarakat Pelaut NKRI yang tamu diperlukan seperti itu, padahal Dirkapel yang mengundangnya dan atasnama Dirjen Hubla pula. Jelas sangat mengecewakan.

Pihak Pelaut NKRI dalam hadir sudah menyiapkan bahan-bahan yang untuk diserahkan kepada Dirkapel yang atasnama Dirjen Hubla, termasuk mempersiapkan rilisnya agar tidak ngawur dalam menanggapi tuntutan Reformasi Total KPI yang jadi aspirasi Pelaut NKRI sejak September 2020 yang sudah disampaikan kepada Kasubdit Kepelautan Ditkapel. Tapi menjadi sia-sia karena pengundang justru tidak hadir, dan yang ingin dimaksud klarifikasi dari PP KPI Cikini juga tidak datang. Namun demi menghormati pihak yang diberi tugas untuk menerima kehadiran 6 orang delegasi Pelaut NKRI, biarpun Staf Ditkapel yang enggak jelas itu tetap diikuti.

Hanya saja karena jelas jomplang, tidak seimbang, dipertemukannya pihak Pelaut NKRI dengan Staf Ditkapel, suasana yang kurang kondusif tidak bisa dihindarkan. Pasalnya menurut Penasehat Pelaut NKRI Binsar Effendi, Staf Ditkapel yang jadi pimpinan pertemuan itu kesannya mendikte. Bahkan seperti lebih dulu menjustifikasi pembenarannya sendiri, kesannya tidak memberikan ruang untuk interupsi.

Untuk diketahui Penasehat Pelaut NKRI Binsar Effendi itu adalah Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) serta juga Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Mabes Laskar Merah Putih (LMP), jadi jika disandingkan dengan Staf Ditkapel yang memimpin pertemuan tentunya bukan levelnya.

Begitupun Teddy Syamsuri yang Ketua Umum Lintasan ’66 dan juga Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi Jabodetabek, merasa benar-benar kehadirannya terlecehkan karena yang menerima bahkan memimpin pertemuan itu hanya Staf Ditkapel yang bukan kelasnya.

Sudah tiga kali diundang justru ditemui oleh yang mengundang. Saat memperjuangkan tuntutan Reformasi KPI tahun 1999, Dirjen Hubla Laksda TNI Soentoro dan Sesditjen Hubla Capt. Wala yang menerima. Saat Pelaut Senior baru bergerak diundang oleh Dirkapel Ari Wibowo dan Capt. Ferry Akbar menerimanya secara resmi. Dan masih bernama Pelaut Senior, diundang Koorsahli Menhub Mayjend TNI Purn. Buyung Lalana atasnama Menhub Budi Karya Sumadi, juga diterima langsung oleh mantan Danjen Komar TNI-AL tersebut. Tapi kali ini sekelas Dirkapel bahkan diwakilkan kepada Staf Ditkapel untuk menerima kehadiran delegasi Pelaut NKRI, memang terasa sekali sebagai pihak yang dikecilkan.

Menurut Hasoloan Siregar yang aktivis KAPPI Angkatan 1966 Rajon PGT, juga merasa dikecilkan saat bersama Ricardo Hutabarat dan Hermanto memenuhi undangan untuk pertemuan dengan Kasubdit Kepelautan Ditkapel. Dimana saat bertemu tapi Kasubdit Kepelautan Ditkapel bersikap acuh tak acuh padahal sebagai pihak yang mengundang, kurang ajarnya malah Kasubdit Kepelautan Ditkapel itu mengikut sertakan oknum broker atau calo pelaut Tanjung Priok masuk ke ruang pertemuan yang sama sekali tidak ada urgensinya.

Dan menurut Capt. Habel memang merasakan kekecewaan juga karena ditengah anaknya sedang ada dirumah sakit, disempatkan hadir yang diharapkan Presiden KPI Mathias Tambing hadir tapi tidak hadir. Harusnya pihak Ditkapel mengkonfirmasikan dengan alasan belum ada konfirmasi kehadiran KPI Cikini maka pertemuan ditunda misalnya. Ini malah disatu sisi kehadiran delegasi Pelaut NKRI diterima oleh Staf Ditkapel yang tidak kontekstual, disisi lainnya tidak ada rasa marah jika PP KPI Cikini yang juga diundang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Harusnya Staf Ditkapel marah, sebab posisi Dirkapel atasnama Dirjen Hubla sebagai pihak yang mengundangnya tidak dianggap oleh PP KPI Cikini.

Semua akumulasi kekecewaan, kekesalan, kejengkelan dan rasa marah itulah yang dalam evaluasi pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 kemarinnya, disepakati untuk membuat surat resmi Masyarakat Pelaut NKRI perihal Nota Protes yang ditujukan kepada Menhub Budi Karya Sumadi. Dengan nota protes diharapkan jangan terulang lagi sikap pejabat Kemenhub yang menganggap tamu yang diundang itu cukup diterima oleh tuan rumah dengan cukup diwakilkan yang justru tidak ada relevansinya sesuai agenda pertemuan yang tertuang dalam surat resmi undangan Dirkapel atasnama Dirjen Hubla tersebut.

“Terus terang buat saya yang terbiasa menghadapi pejabat tinggi setingkat menteri sekalipun, dan pada saat ada momentum tertentu. Rasanya saat diterima oleh Staf Ditkapel yang katanya ditugaskan untuk mewakili baik Dirkapel maupun Kasubdit Kepelautan, sebenarnya tidak ingin menemui atau menolaknya. Tapi pada posisi sebagai tamu yang diundang, serta merta ikut bersama sahabat delegasi untuk masuk ke ruangan pertemuan, hanya sekedar menghormati saja. Tapi toh yang terjadi memang sudah diduga sebelumnya. Kericuhan pun tidak bisa dihindarkan. Mohon Menhub Pak Budi Karya Sumadi terapkan benar-benar itu reformasi birokrasi dengan ditunjang oleh revolusi mental terhadap jajaran dibawahnya”, pungkas Teddy Syamsuri yang siap mengirim surat nota protesnya menyudahi rilisnya kepada pers.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed