by

Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Kecil: Bebaskan Nelayan Pulau Bungin

Oleh: TISON SAHABUDDIN BUNGIN

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional terdapat di UU No. 1 Tahun 2014. Pasal 60 UU No. 1 Tahun 2014 memberikan hak kepada Masyarakat (termasuk juga nelayan tradisional) untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP3K.

Perda RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberi perlindungan hukum kepada Nelayan kecil diseluruh wilayah NTB untuk bebas menangkap ikan atau komoditas Kelautan dan Perikanan diseluruh wilayah NTB.

Kronologis peristiwa penangkapan nelayan oleh Pokmaswas yang berakhir dipenjara PSDKP Poto Tano yakni pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Pukul 07.00 Wita seorang nelayan bernama Saparuddin bersama keempat rekannya. Berangkat mencari melaut mencari nafkah dari Desa Pulau Bungin menuju Gili Kalong dengan menggunakan dua Perahu.

Perjalanan selama satu jam, tepat pukul 08.00 wita, Saparuddin bersama kawannya sampai di daerah tujuan dan istirahat sejenak untuk sarapan sebelum menyelam penangkapan Lobster alam.

Setelah sarapan, Saparuddin bersama keempat kawannya, langsung menyiapkan segala keperluan untuk menyelam penangkapan Lobster dan pukul 09.00 wita lansung lakukan menyelam.

Sekitar jam 13.00 Wita, Saharuddin dkk selesai menyelem dan beristirahat sejenak melepas Lelah setelah menyelam selama kurang lebih 5 Jam dari jam 09.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita.

Setelah beristirahat Saharuddin dkk berpindah tempat ke sebelah selatan Gili Namo untuk berteduh dari kecangnya angin. Setelah angin mulai reda, Saparuddin dkk pun bersiap – siap untuk pulang.

Pada saat itulah datang 3 buah perahu yang memuat 10 Orang yang berasal dari Desa Poto Tano menghampiri Saparuddin dkk. Mereka yang datang mengaku dari Pokmaswas Poto Tano.

Sepuluh orang Pokmaswas tersebut langsung menangkap bahkan memukul pakai kayu yang terdapat di atas perahu mereka.

Penangkapan dilakukan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu, ataupun penjelasan mengenai kesalahan apa yang sudah Saharuddin dkk perbuat. Kemudian, Saparuddin dkk bersama 2 buah perahu langsung di bawah ke Desa Poto Tano.

Sesampai di Desa Poto Tano, Saparuddin dkk langsung dibawa ke Kantor Desa Poto Tano untuk diintrogasi dan dilain tempat perahunya sudah di Tarik ke daratan tanpa sepengetahuannya, dan semua peralatan Nelayan yang ada di Perahu disita.

Adapun selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2020 Pukul 21.00 Wita (Malam Selasa), Saparuddin dkk langsung di BAP atau Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas Perikanan. Saharuddin dkk pun, langsung dinyatakan sebagai Tersangka yang melanggar Undang-Undang Perikanan.

Surat Panggilan sebagai tersangka sudah dilayangkan dengan Nomor: Pgl.007.2/PPNS-Kan/Lan.4/PW.510/II/2021 atas nama saudara Saparuddin yang harus memenuhi panggilan pada Hari Sabtu, 13 Februari 2021 pada pukul 14.00 WITA yang bertempat di Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Menghadap: Sapto Susilo, S.Pi (PPNS Perikanan)

Hal itu, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Pangkalan PSDKP Benoa Nomor : Print.027/PPNS-Kan/Lan.4/PW.510/II/2021 tanggal 12 Februari 2021.

Surat pemeriksaan diterbitkan di Sumbawa Barat, 12 Februari 2021. Yang tanda tangan surat panggilan juga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pangkalan PSDKP Benoa
Sapto Susilo, S.Pi dengan NIP. 197803292008011018.

Ada beberapa catatan dari kronologis dan surat panggilan tersangka, yakni: pertama, nelayan Saparuddin dkk tidak sedang melakukan penyelaman di Zona inti / Zona merah yang selama ini dilarang dan bukan mengambil terumbu karang dalam Zona Inti. Walaupun ada barang bukti berupa Sub Coral, Anemon yang hanya satu Coral. Bukan mengambil Terumbu Karang berton – ton sebagai tujuan penyelaman. Namun, dalam BAP ditangkap karena mengambil dan merusak Terumbu Karang.

Kedua, menangkap nelayan secara babi buta dan memukul nelayan oleh 10 orang anggota Pokmaswas merupakan bentuk arigansi dan persekusi terhadap nelayan.

Ketiga, jelang waktu pemeriksaan tanpa melakukan mediasi sesuai prosedur sebagaimana terdapat dalam sistem berantas IUUF, maka penetapan tersangka oleh Pengawas Perikanan tanpa persetujuan pimpinan. Tanpa melalui proses gelar perkara sebelumnya, sesuai yang tercantum dalam KUHAP.

Keempat, Pokmaswas dan Pemerintah Desa Poto Tano di duga melakukan peristiwa berantai dan melakukan kerjasama secara sengaja menangkap nelayan Penyelam Lobster dengan tuduhan mengambil terumbu karang.

Pada dasarnya, ada empat payung hukum perlindungan bagi nelayan kecil, yaitu: 1) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016); 2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan); 3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan 4) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).

Dari namanya saja dapat diketahui bahwa UU No. 7 Tahun 2016 berfungsi sebagai payung hukum utama untuk mewujudkan kesejahteran nelayan. UU No. 7 Tahun 2016 mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, dan pengawasan disertai dengan sanksi pidana.

Perlindungan bertujuan untuk membantu nelayan menghadapi kesulitan berkaitan dengan usaha perikanan. Sementara pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melaksanakan usaha perikanan. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, serta pengawasan.

Ketika berbicara tentang nelayan, tentunya tidak terlepas dengan isu perikanan. Terwujudnya perikanan yang berkelanjutan tentunya akan meningkatkan taraf hidup nelayan.

Nah, sebenarnya Pengawas Perikanan Poto Tano, apabila memahami UU tersebut, maka mestinya memberi perlindungan hukum bagi nelayan Pulau Bungin yang ditangkap secara sengaja tersebut.

UU Kelautan mengatur tentang perlunya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan hukum dalam industri perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebagai kelompok yang paling rentan, nelayan kecil dan nelayan tradisional membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum lebih.

Hal ini telah diakomodir dalam UU Perikanan dimana nelayan kecil diberikan kebebasan untuk tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), tidak dikenakan pungutan perikanan, dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dalam bentuk skim kredit, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penumbuhkembangan serta perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional terdapat di UU No. 1 Tahun 2014. Pasal 60 UU No. 1 Tahun 2014 memberikan hak kepada Masyarakat (termasuk juga nelayan tradisional) untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K.

Permen KKP No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahujn 2014 juga menekankan pentingnya alokasi ruang 0-2 mil laut untuk ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Bebaskan nelayan Pulau Bungin yang ditangkap secara sewenang – wenang tanpa lakukan gelar perkara terlebih dahulu. Apalagi, cara penangkapannya dilakukan persekusi dan memukul.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed