by

KPI Didirikan  Tokoh Atau Pimpinan Organisasi Pelaut Didominasi Senior CCAIP, Bukan  Orang-Perorangan

JAKARTA-Elvis M aktivis pelaut yang oleh Ketua Umum KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) Pusat Tanjung Priok almarhum Hanneman Surya diberikan tugas untuk memimpin KPI Cabang Tanjung Perak, Surabaya. Aktivis yang berjuang untuk mereformasi KPI sejak tahun 1996, menyatakan jika organisasi KPI yang berbentuk serikat pekerja untuk profesi pelaut Indonesia bukan hanya diperuntukkan bagi pelaut anggota semata-mata yang diklem merekalah yang berhak bicara soal KPI.

Tetapi menurut Elvis M juga diperuntukkan sebagai wadah bagi seluruh pelaut Indonesia. Tidak hanya bagi pelaut aktif yang disebut pelaut anggota, melainkan juga untuk pelaut pasif karena belum menjadi anggota. Bukan pula hanya untuk pelaut perwira niaga, melainkan juga untuk pelaut klasifikasi rating atau anak buah kapal (ABK). Bukan hanya untuk pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri, tetapi juga yang bekerja di kapal-kapal niaga nasional. Yang bekerja bukan hanya di kapal-kapal pesiar, tetapi semua jenis kapal baik tanker, cargo, curah, rigtender, maupun jenis ferry sekalipun.

Sepanjang mereka adalah awak kapal di kapal-kapal niaga, tutur Elvis M, sepanjang itu mereka berstatus pelaut dan itu adalah anggota KPI, baik aktif maupun pasif. Itu sebab surat keputusan (SK) Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno dikeluarkan bernomor : DLR.87/2/27 tanggal 29 Maret 1975 memutuskan Pengesahan PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) sebagai organisasi tunggal pelaut Indonesia.

PPI yang didirikan pada 28 November 1966 kemudian karena adanya SPI (Serikat Pelaut Indonesia) yang dibentuk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) pada 24 November 1975, dan demi menghindari dampak terpolarisasinya pelaut Indonesia dalam kepentingan-kepentingan diluar organisasi. Maka Pengurus PPI dan Pengurus SPI dengan didahului ikrar bersama pada 20 Februari 1976, berikutnya pada 27 April 1976 dideklarasikanlah penyatuan kedua organisasi itu menjadi KPI.

Dengan demikian KPI kendati dideklarasikan pada 27 April 1976, tetapi sejatinya sudah ada dan bernama PPI pada 28 November 1966. Sehingga organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI merupakan suatu organisasi yang memiliki sejarah panjang, hampir 55 tahun usianya dan mungkin paling tertua jika dibandingkan dengan serikat pekerja lainnya yang rata-rata terbentuk saat dibentuknya FBSI pada 20 Februari 1973 yang beranggotakan 20 organisasi serikat buruh lapangan pekerjaan (SBLP) diantaranya ada SPI yang menjadi anggota FBSI.

Perjuangkan panjang itu terkait langsung dengan berbagai dinamika sosial, politik, dan kemasyarakatan dalam setiap tahap perkembangan NKRI. Bahkan tercatat tidak lama setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pada tanggal 27 Desember 1949 sudah ada organisasi pelaut bernama Corps Koopvaardy Officieren (CKO).

Namun demikian atas dorongan dan semangat untuk meningkatkan diri dalam suatu wadah guna memperjuangkan kepentingan dan aspirasi bersama, menjadikan para pelaut Indonesia tidak bergeming dari komitmen untuk makna “persatuan”, solidaritas, dan perjuangan dalam wadah tunggal yang dulu disebut PPI dan kemudian dikenal dengan nama KPI sampai saat ini. Dalam sejarah panjangnya di periode 1955-1964 itu yang berstatus para perwira kapal-kapal niaga semakin bertambah banyak, dimaksud pelaut perwira Indonesia.

Dan mereka berupaya untuk membentuk organisasi-organisasi berlatarbelakang tingkat ijasah di ilmu pelayarannya dan berdasarkan kejuruan masing-masing. Itu sebab pada tahun 1955/1956 terbentuklah 4 organisasi perwira pelayaran niaga dilingkungan Jawatan Pelayaran seperti Ikatan MAMPB, Ikatan MPI, Ikatan Juru Mesin Voorlopig Deploma, dan Corps Casey & Alumni Akademi Ilmu Pelayaran (CCAIP) yang berdiri ditahun 1957 serta banyak anggotanya.

Menyusul ditahun 1961 terbentuklah IPPDN/IPBDN, IKKABAL, IPB, IKAPELLAD, IBM dan IPP. Namun atas dasar keinginan untuk mempunyai suatu corps atau wadah pemersatu bersama, maka oleh semua pelaut dari organisasi-organisasi pelaut kemudian mengadakan Musyawarah Pelaut pada November 1964 dan bertempat di Kampus AIP Gunungsahari Ancol Jakarta Utara. Dimana hasil musyawarah tersebut adalah dengan terbentuknya Front Pelaut Indonesia (FPI) yang merupakan afiliasi dari semua organisasi pelaut yang ada saat itu.

Dengan adanya pergolakan politik di tanah-air akibat meletusnya peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965, sehingga menyebabkan organisasi-organisasi pelaut semasa itu berkeinginan untuk mereformasi diri serta membentuk wadah tunggal dengan menghilangkan identitas organisasi masing-masing. Pasalnya FPI diisukan terlibat karena bermitra juang dengan SOBSI, serikat buruhnya onderbowed PKI.

Pada tahun 1966 dimana Letjend. KKO Ali Sadikin menjabat Menko Maritim, kemudian untuk menyelamatkan eksistensi pelaut Indonesia dari dugaan terlibat G30S/PKI. Menko Maritim Ali Sadikin memberikan anjuran dan sarannya agar sesegera mungkin masing-masing organisasi pelaut membuat pernyataan tertulis dalam bentuk “Deklarasi Bersama”. Atas muara anjuran dan sarannya Menko Maritim Ali Sadikin itulah maka IPB, DAAD, CPAD, IPP, IPPNKA, PELNI, JPB, PP DKI JAYA, KAPELLA, IKAPELLAD dan CCAIP yang jumlah anggotanya terbanyak itu pada 28 November 1966 mendirikan PPI sebagai wadah tunggal atau disebut Indonesian Seamens Union.

Ketika terbentuk DPP Paripurna PPI pada 9 Februari 1967 itu adalah Direktur AIP Capt. Istopo mengijinkan untuk kantor PPI menggunakan salah satu bekas gudang dekat kolam renang yang ada dalam Kompleks AIP. Baru pada tahun 1970-an, PPI mulai melakukan kegiatan penyaluran pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar negeri. Demikian juga pada 21 April 1970, PPI sudah terdaftar secara resmi di Depnaker dengan nomor urut 480 berdasarkan SK Direktur Binapenta No. 2/I/1970. Terdaftar sebelum FBSI terbentuk tahun 1973.

Untuk melegalkan pendirian PPI, adalah Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno mengeluarkan SK tentang pengesahan PPI sebagai wadah tunggal pelaut Indonesia. Maka bisa dibenarkan jika organisasi KPI adalah organisasi Angkatan Laut, pasalnya yang menganjurkan dibentuk PPI adalah Letjend. KKO Ali Sadikin dan yang mengesankan PPI sebagai wadah tunggal pelaut Indonesia berdasarkan SK Dirjen Hubla yang Laksda TNI-AL. Tapi sekedar yang menganjurkan dan menetapkan sebagai wadah tunggal, sebab para pendirinya adalah perwira pelayaran niaga sipil yang didominasi oleh senior CAAIP (dulu CCAIP).

Saat disahkan sebagai organisasi tunggal pelaut Indonesia, di bulan Juni 1976 organisasi PPI telah berhasil menyalurkan pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar negeri sebanyak 5.049 pelaut dalam berbagai jabatan, seperti sebagai awak kapal diperusahaan NedLloyd, HapagLloyd, Shell Tanker BV, Holland America Line (HAL) dan lainnya yang membuka representatif officenya atau manning agennya di Jakarta.

Dari sinilah dibuat Perjanjian Kerja Bersama atau Collevtive Bargaining Agreement (CBA) dibuat oleh perusahaan pelayaran asing yang saat itu bergabung dalam FSEA (Foreign Shipowners Employee Association) dan KPI, yang diluar dari Perjanjian Kerja Laut (PKL) atau Individual Working Contract (IWC) antara pelaut sebagai awak kapal dan manning agent yang mewakili perusahaan usernya. Jika CBA harus disetujui oleh Dirjen Hubla, sedangkan PKL harus disetujui oleh Syahbandar (KSOP), itu bedanya.

Sehingga saat masa Orde Baru yang represif itu yang namanya CBA menjadi dokumen bersifat rahasia, yang dilarang diketahui oleh pelaut. Sementara PKL bukan bersifat rahasia karena PKL itu sendiri dimiliki oleh pelaut yang menandatangani untuk kerja di laut. Itu pula sebabnya CBA sampai saat ini baik oleh KPI, manning agent yang mewakili perusahaan usernya, maupun Dirjen Hubla tetap eksklusif dan tidak bisa diakses ke publik agar menjadi inklusif sesuai dengan spirit Reformasi 1998 yang menuntut transparansi dan demokratisasi.

Padahal dalam CBA yang oleh Masyarakat Pelaut NKRI peroleh dari CBA antara KPI Tanjung Priok dan Samudera Indonesia yang berkantor di Singapore, ada klausul dalam sebuah pasal mengenai frasa “kontribusi”. Dan jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 26 angka 1d. AD KPI tahun 2001 menyatakan keuangan organisasi diperoleh dari Kontribusi yang diterima dari anggota melalui perusahaan-perusahaan pelayaran. Serta bunyi Pasal 44 angka 3 ART KPI tahun 2001 yang menyatakan Kekayaan organisasi KPI tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun baik bunyi AD KPI maupun bunyi ART KPI tahun 2001 yang sudah terang benderang itu tidak bisa juga diakses ke publik.

Sumber masalahnya karena di klausul dalam sebuah pasal mengenai kontribusi terdapat frasa digunakan untuk kegiatan sosial (kesehatan dan pendidikan) serta peningkatan kesejahteraan pelaut dan keluarganya. Tanpa beralasan kegunaan untuk kegiatan sosial dan kesejahteraan pelaut, mustahil perusahaan pelayaran, atau pemilik, atau operator kapal memenuhi untuk menyetorkan uang kontribusi kepada KPI.

Ada sesuatu yang memang ada dugaan begitu ketat dijaga oleh KPI, perusahaan manning agent dan Dirjen Hubla, untuk tidak sampai terbuka ke publik. Contoh soal adalah masih banyak crew kapal pesiar HAL yang manning agennya SBI, yang pada realitanya tidak diberikan kartu tanda anggota (KTA) KPI. Padahal bunyi Pasal 3 angka 2 ART KPI tahun 2001 menyatakan Pemohon yang telah diterima menjadi anggota KPI diberikan KTA KPI. Nah ini crew HAL bukan lagi pemohon, sudah jadi kontributor terbesar untuk KPI tapi disengaja atau tidak kemudian tidak diberikan KTA KPI.

Kembali pada pokok masalah yang menjadi aktivis pelaut reformis Elvis M dari Surabaya itu merasa concern atas banyaknya pandangan pelaut generasi penerusnya itu, yang memandang organisasi KPI hanya sebelah mata. Bahkan sudah banyak diantara pelaut generasi penerusnya, yang merasa organisasi KPI itu tidak ada manfaatnya. Padahal sejarah panjang KPI itu berdarah-darah. Yang didirikan oleh setiap pimpinan organisasi pelaut yang didominasi oleh senior CAAIP dijamannya, dan bukan didirikan oleh orang-perorang yang punya kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sedihnya lagi para alumnus CAAIP generasi sekarang ini, ujar Elvis M, baik yang masih berlayar, yang sudah ada karier didarat, yang jadi pejabat di Ditjen Hubla, yang jadi dosen di STIP atau kampus ilmu pelayaran niaga lainnya, maupun jadi pakar kepelautan, terkesan asyik bertopang dagu, memekakkan telinga, memejamkan mata dan dalam suasana kebatinan yang mungkin langka untuk mencerminkan sekedar apresiasi terhadap perjuangan para tokoh atau seniornya sebagai sesama alumni AIP (CAAIP).

Masyarakat Pelaut NKRI memang secara jujur merasakan apa yang dirasakan sahabat Elvis M yang pernah jadi penginjil dan juga menjadi nakhoda disebuah kapal niaga nasional, yang sahabat karib almarhum Hanneman Surya dan menghargai John Kadiaman yang saat menjadi Ketua Pimpinan Kongres VII KPI tahun 2009 pada Agustus 2017 melayangkan somasi kepada Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan saat itu dengan pernyataan PP KPI sejak 2009 itu illegal karena John Kadiaman tidak pernah mengeluarkan SK tentang Penetapan dan Pengesahan PP KPI periode 2009-2014, meskipun somasinya kandas di tangan Presiden KPI yang hasil KLB KPI bulan Desember 2017 bernama Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. yang menggulingkan Capt. Hasudungan Tambunan dalam rekayasa dan konspirasi jahatnya.

Artinya untuk menjadi diketahui dengan pemahaman dan pengertian yang bijak dari para sahabat pelaut yang disebut Elvis M sebagai pelaut generasi penerusnya, bahwa sesungguhnya organisasi KPI yang didirikan oleh para pimpinan organisasi kepelautan itu merupakan organisasi yang potensial, terlebih lagi sejak tahun 1981 sudah menjadi anggota afiliasi ITF (International Transportworkers Federation) dengan nomor 8151, pastinya kredibel dan profesional. Hanya saja sejak KPI gelar Munaslub KPI tahun 2001 yang merupakan hasil dari perjuangan pelaut reformis akhir tahun 1999 itu dan sampai saat ini, pasca KLB KPI tahun 2017.

Sifat KPI sebagai serikat pekerja profesi pelaut yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengenai sifat serikat pekerja/serikat buruh, telah dimusnahkan oleh Pengurus Pusat (PP) KPI begitu ganasnya. Baik saat almarhum Hanafi Rustandi menjadi Presiden KPI dari 2001 sampai 2014, Capt. Hasudungan Tambunan menjadi Presiden KPI dari 2014-2017, dan Mathias Tambing jadi Presiden KPI dari 2017 sampai saat ini hasil menggulingkan Capt. Hasudungan Tambunan tanpa ada dasarnya itu.

Artinya rusaknya organisasi KPI itu dirusak oleh pengurus KPI ditingkat pusat sejak Munaslub KPI tahun 2001 sampai saat ini pasca KLB KPI tahun 2017. Oleh sebab itu meskipun tidak punya kepentingan apapun apalagi untuk mengejar kedudukan atau kekuasaan di organisasi KPI, Masyarakat Pelaut NKRI itu tetap konsisten untuk mengemban misi perjuangan menyelamatkan organisasi KPI sampai kapanpun, sepanjang masih diberkati umur dan kesehatan.

Jika Tuntutan Reformasi Total KPI yang terdiri dari Eksekusi PP KPI tanpa kompromi, Munaslub KPI harga mati, dan Audit KPI tanpa tawar menawar suatu saat terkabulkan atas seijin dan ridho Tuhan. Untuk pengurus definitif melalui Munas IX KPI nantinya, setelah masa transisi hasil Munaslub KPI dengan kepengurusan yang juga bersifat transisi selesai, sudah harus diurus oleh generasi pelaut penerusnya demi memenuhi tuntutan regenerasi kepengurusan KPI sebagai suatu keniscayaan. Tidak lain dan tidak bukan.

Masyarakat Pelaut NKRI sangat mendambakan organisasi KPI kembali pada khittah dan jatidirinya yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut. Bukan diluar pelaut, seperti Mathias Tambing yang kini berkuasa secara oligarki sebagai Presiden KPI. Ditengah banyaknya kasus memprihatinkan yang menimpa pelaut Indonesia diberbagai kasus, yang masih jauh dari uluran tangan bijak Dirjen Hubla dan jajarannya sebagai Pembina KPI eks officio. Organisasi KPI harus tampil atau tidak perlu mengandalkan pihak pemerintah terkait, yang masih belum rela memberikan pelayanan terhadap pelaut sesuai perintah Presiden Jokowi.

Tampil sesuai dengan maksud tujuan organisasi KPI didirikan oleh para founding fathers dan yang sesuai dengan amanat UU SP/SB, agar memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pelaut dan keluarganya. Itu yang dengan segala hormat serta dengan segenap kerendahan hati, berkenan untuk bisa dipahami dan dimengerti oleh para sahabat pelaut Indonesia dimana saja berada. Jadikanlah KPI benar-benar “Rumah Besar Pelaut Indonesia”, karena didirikan saat nama PPI tahun 1966 dan dideklarasikan menjadi nama KPI tahun 1976 oleh para founding fathersnya adalah untuk tetap terjaganya makna persatuan serta selalu terpeliharanya komitmen kesatuan yang hakiki dalam kehidupan kebebasan berserikatnya profesi pelaut Indonesia.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed