by

Masukan, Kritik, Saran, Solusi Untuk Gubernur NTB

“Terkait Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)

Bismillahirrahmanirrahim

Izinkan saya memberikan masukan kepada Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah. Tentu kapasitas saya sebagai staff khusus Gubernur NTB Bidang Politik, Pemerintahan, Kelautan dan perikanan. Tugas saya memberi masukan, saran dan mengawal proses regulasi terkait tugas serta tanggungjawab.

Selain itu, kapasitas saya sebagai pemerhati nelayan, Pembudidaya, Petani Garam, Petani Rumput Laut, Petani Lobster, Petambak dan Pemberdayaan masyarakat pesisir. Tentu, harus respon aktif atas terbitnya Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB.

Saya sangat bangga memiliki Gubernur NTB seperti Dr. Zulkieflimansyah. Tetapi, perlu diketahui Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB perlu penyesuaian dengan regulasi diatasnya. Karena kebijakan nasional hingga hari ini, melarang untuk ekspor Benih Lobster. Setelah tertangkapnya Edhy Prabowo dalam kasus monopoli Ekspor Benih Lobster.

Lagi pula, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah fokus pada pembudidayaan lobster secara nasional dan penangkapan Lobster Muda. Bukan pada penangkapan untuk ekspor benih lobster.

Karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB, sebagai berikut:

A. Saran Kebijakan:

1. Gubernur NTB harus membuat dan menerbitkan PERDA (Peraturan Daerah) pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) khusus pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga mempercepat akselerasi pembangunan NTB Gemilang disekitar masyarakat pesisir. Tujuan dari BUMD khusus Kelautan dan Perikanan ini mempercepat proses redistribusi kemampuan sumberdaya menjadi nilai ekonomi yang produktif.

2. Dasar pembentukan BUMD itu sudah tertuang dalam rapat pleno DPRD NTB terkait penambahan anggaran untuk BUMD dan pembentukan BUMD Baru dimasing-masing sektor rill yang dapat menggerakkan potensi ekonomi.

3. Kebijakan mendorong pembangunan masyarakat pesisir NTB harus mempertimbangkan kegiatan sosial ekonomi nelayan, Pembudidaya, Petani Garam, Petani Rumput Laut, Petani Lobster, Petambak dan Pemberdayaan masyarakat pesisir NTB. Maka, tidak bisa BUMD dibuat hanya satu saja yang tersentralisasi ke PT. Gerbang NTB Emas. Mesti, harus ada BUMD Khusus yang mengcover seluruh kegiatan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

4. Penataan zona ekonomi perikanan tangkap, Pembudidaya, Petani Garam, Petani Rumput Laut, Petani Lobster, Petambak dan Pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal ini untuk mendorong dan mengukur kemampuan industrialisasi kelautan dan perikanan.

5. Kebijakan evaluasi terhadap beberapa regulasi yang dianggap kontra produktif terhadap nilai investasi, nilai ekonomi dan aktivitas kegiatan pada perikanan Tangkap, Pembudidaya, Petani Garam, Petani Rumput Laut, Petani Lobster, Petambak dan Pemberdayaan masyarakat pesisir NTB. Seperti Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penganggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumberdaya Perikanan.

6. Kedua regulasi tersebut: Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penganggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumberdaya Perikanan, bertentangan dengan prinsip pengelolaan ekonomi pesisir, belum ada perlindungan terhadap nelayan kecil, Pembudidaya, Petani Garam, Petani Rumput Laut, Petani Lobster, Petambak dan Pemberdayaan masyarakat pesisir NTB.

7. Perizinan tetap dikendalikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai ejawantah UU Omnibuslaw atau dipusatkan di Kementerian. Namun, perlu dibenahi tata kelola lobster dengan jalan keluar transfer kewenangan tata kelola kepada daerah sehingga daerah dapat mengelola dibawah Badan Usaha Milik Daerah. Tujuannya menghasilkan PAD dan bagi hasil.

B. Rencana dan Spesifikasi Regulasi Kebijakan:

1. Segera membuat Perda pembentukan BUMD baru disektor kelautan dan perikanan untuk permudah pelaku usaha: investasi dan pengelolaan potensi ekonomi untuk PAD NTB sehingga kegiatan sentra – sentra kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta infrastruktur lain yang tersedia terkelola dengan baik.

2. Revisi Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penganggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumberdaya Perikanan, yang sesuai dengan empat payung hukum perlindungan bagi nelayan kecil, yaitu: 1) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016); 2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan); 3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan 4) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).

3. Terbitkan Peraturan Daerah (Perda) baru terkait perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil, Pembudidaya, Petani Garam, Petani Rumput Laut, Petani Lobster, Petambak dan Pemberdayaan masyarakat pesisir NTB, sesuai dengan payung hukum perlindungan bagi nelayan kecil, yaitu: a) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016); b) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan); c) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan d) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).

Keterangan Gambar: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)
Keterangan Gambar: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)

C. Dampak Terbitnya Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020

1. Pergub No 88 Tahun 2020 isinya hampir sama dengan Permen KKP No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster. Namun bedanya pada wilayah NTB. Sebagaimana kita ketahui, Permen 12 tahun 2020 sudah dicabut sehingga menyebabkan benih lobster dilarang sekarang. Kalau Pergub No. 8 tahun 2020 ini tidak segera dicabut dan direvisi, maka dapat dikatakan berbahaya, dengan beberapa sebab akibat:

a). Masih legalnya penangkapan Benih Lobster wilayah NTB. Sementara kebijakan pusat sudah dilarang. Tentu hal ini akan berakibat fatal pada stakeholders nelayan penangkap benih lobster karena dianggap bertentangan dengan proses penegakan hukum dibidang perikanan.

b). Pergub No. 8 tahun 2020 dapat dikatakan berbahaya abouse of power dari Gubernur NTB karena pergub masih berlaku, sementara bertentangan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari Pergub ini sudah pasti digunakan oleh para penyelundup untuk Monopoli dan Ekspor benih ilegal tanpa PNBP.

c). Pergub No. 8 tahun 2020 starting point tak bisa mengatur ekspor benih karena belum ada regulasi PNBP dari Kementerian Keuangan. Sementara, isi substansi dari Pergub No. 8 tahun 2020 pun mengatur ekspor dan mengiriman. Hal ini sangat rentan digunakan oleh kelompok tertentu.

d). PP PNBP Benih Lobster hingga sekarang belum disahkan oleh Menkeu. Sehingga menyebabkan benih lobster dilarang sekarang. Kekhawatiran yang muncul ketika potensi black market, ilegal dan Over fishing terjadi sangat besar-besaran. Pergub No. 8 tahun 2020 melegalkan para pemain (mafia) Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah NTB sebagai daerah empuk penyelundup dan black market serta monopoli.

e). Pergub No. 8 tahun 2020 bertentangan dengan UU OMNIBUSLAW dan salinan (turunannya) dimana perizinan seluruhnya berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu yang sangat berbahaya sekali, pembelian, penampungan dan eksportir tanpa panduan regulasi pusat. Bisa dikatakan ilegal dan berdampak pada hukum. Sementara Pergub tidak bisa mengatur hal tersebut diatas. Perlu diketahui, kedudukan keputusan Dirjen lebih kuat dari PERDA karena pertimbangan UU CIPTA KERJA, UU Perikanan, UU Kelautan, UU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak.

2. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penganggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumberdaya Perikanan, bertentangan dengan aktivitas kegiatan nelayan Lobster tangkapan Alam yang memakai kompressor. Maka beberapa hal menjadi catatan masukan dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020, adalah:

a). Revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 8 Tahun 2020 karena kompressor dianggap merusak. Padahal logika kompressor dipakai, sejatinya untuk pernafasan dalam proses menyelam saat lakukan aktivitas penangkapan Lobster Alam.

b). Apabila kompressor masih dianggap bertentangan yang dipakai oleh nelayan lobster, maka pemerintah harus ada solusi efektif dengan membuat resolusi kebijakan pembuatan tabung elpiji yang bisa bercabang untuk pernafasan penyelaman. Tentu terobosan tabung elpiji harus bergaransi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

c). Pemerintah Provinsi NTB bisa melakukan pengadaan Ceamber sebagai alat pemulihan tubuh penyelam bagi nelayan lobster yang nantinya bisa ditempatkan di seluruh rumah sakit – rumah sakit di wilayah Provinsi NTB.

d). Kompressor hanya sebagai alat pernafasan ketika menyelam. Selama ini kompressor yang dipakai nelayan menjustifikasi merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Maka, karena itu untuk menjaga nilai ekonomi, investasi dan perdagangan hasil kelautan dan perikanan NTB. Mestinya, kompressor tetap dilegalkan dengan syarat pengawasan yang ketat dan efektif.

Sekian dari Masukan, Kritik, Saran, Solusi untuk Gubernur NTB. Semoga apa yang masyarakat inginkan dari pemerintah daerah dapat tercapai secara baik dan benar.

Sumber:

1. Gubernur Terbitkan Pergub No 88 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Lobster di NTB → https://www.garismerah.com/2021/02/gubernur-terbitkan-pergub-no-88-tahun.html

2. Jalan Keluar Tata Kelola Lobster, https://monitor.co.id/2021/01/01/jalan-keluar-tata-kelola-lobster/

3. Rusdianto Samawa: Saya sudah peringatkan Menteri Edhy. https://lokadata.id/artikel/rusdianto-samawa-saya-sudah-peringatkan-menteri-edhy

4. Rusdianto Samawa: Saya sudah peringatkan Menteri Edhy, https://lokadata.id/artikel/rusdianto-samawa-saya-sudah-peringatkan-menteri-edhy

5. Selamatkan Bisnis Lobster dari Monopoli! https://samudranesia.id/selamatkan-bisnis-lobster-dari-monopoli/

6. Ekspor Benih Lobster Dihentikan, KKP Panik, https://samudranesia.id/ekspor-benih-lobster-dihentikan-kkp-panik/

7. Ekportir Benih Bening Lobster; Tidak Boleh Monopoli dan Potensi Penyimpangan Sangat Terbuka Lebar, https://newslintasulawesicom.wordpress.com/2020/05/12/ekportir-benih-bening-lobster-tidak-boleh-monopoli-dan-potensi-penyimpangan-sangat-terbuka-lebar/

8. ANLI Dukung Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, https://jurnalfaktual.id/berita/anli-dukung-pemerintah-lanjutkan-kebijakan-ekspor-benih-lobster/

9. Menolak Menutup Kran Ekspor Benih Lobster, https://jurnalfaktual.id/opini/menolak-menutup-kran-ekspor-benih-lobster/

10. Ini Temuan KPPU Soal Kejanggalan Monopoli Ekspor Benih Lobster di KKP, http://money.kompas.com/read/2020/12/02/110226926/ini-temuan-kppu-soal-kejanggalan-monopoli-ekspor-benih-lobster-di-kkp

11. Pengawasan Ekspor Benih Lobster, Aparat Bisa Tangkap Nelayan yang tak Terdaftar, https://kommari.org/blogs/seputar-maritim/pengawasan-ekspor-benih-lobster-aparat-bisa-tangkap-nelayan-yang-tak-terdaftar.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed