by

Mohon Pertamina Laksanakan Kepastian Hukum Dan Tegakkan Keadilan Bagi Ahli Waris Disengketa Tanah Depot BBM Bitung

JAKARTA-Hari Kamis sore, 4 Maret 2021 Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) Binsar Effendi Hutabarat kedatangan tamu mantan Wakil DPRD Sulawesi Tenggara Johannes Jangin. Sang tamu mengenalkan diri sebagai sahabat Alfred Alexius Wawoh SH. kuasa hukum ahli waris Dotu Simon Tudus, merasa berkepentingan untuk menyambungkan pesan Alexius kepada Ketua Umum eSPeKaPe.

Johannes dalam menyampaikan pesan kepada Binsar Effendi Hutabarat karena dimungkinkan besar sengketa tanah ahli waris yang dibangun depot bahan bakar minyak (BBM) di Bitung bisa difasilitasi oleh Ketua Umum eSPeKaPe ke PT Pertamina (Persero) sejak Pertamina bangun depot BBM tahun 1964, sudah 57 tahun yang sampai saat ini belum terselesaikan untuk diperoleh kepastian secara win-win solution.

Binsar Effendi Hutabarat selain Ketua Umum eSPeKaPe juga Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) serta Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Mabes Laskar Merah Putih (LMP) setelah secara rinci hal ihwal dan kronologinya dikisahkan oleh Johannes, merasa terpanggil sebagai kewajiban dan tanggungjawab moralnya selaku stakeholder Pertamina yang ikutserta merintis, membangun, dan membesarkan Pertamina. Tentunya kepastian hukum dan keadilan masyarakat seperti yang dirasakan oleh ahli waris harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pertamina secara win-win solution.

Memang belakangan ini Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia tanah, dan Kapolri sudah memerintahkan setiap Kapolda seluruh tanah-air untuk membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Menjadi dorongan tersendiri untuk ahli waris dari kuasa hukumnya meminta opsi untuk Presiden Joko Widodo atau Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melalui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Idham Azis untuk memerintahkan Pertamina menyelesaikan kasus sengketa di Depot BBM Bitung.

Namun opsi tersebut oleh Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat belum menjadi pilihan, yang dipilih adalah melakukan pendekatan secara internal sebagai sesama keluarga besar Pertamina. Konteksnya juga belum kearah diduga ada mafia tanah dalam sengketa itu, selain itu berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) no. 1 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Bitung Tengah pada 1978 luasnya tanahny hanya lebih kurang 184.704 meter persegi yang oleh ahli waris Dotu Simon diberikan SHM itu atasnama Barnetje Rawung. Yang diharapkan bisa terselesaikan dengan baik.

Dalam kronologinya Pertamina membangun Depot BBM Bitung sejak 1864 itu diatas tanah ahli waris sama sekali tidak ada pembebasan ganti ruginya. Berapa kali dilakukan musyawarah oleh ahli waris dengan pihak Pemda Sulawesi Utara, tetap saja tidak berhasil. Itu sebab pada tahun 1994, sudah 30 tahun Depot BBM Bitung dibangun, ahli waris akhirnya menempuh jalur hukum menggugat Pertamina dan Gubernur Sulut melalui PN Menado dengan perkara nomor 368/Pdt.G/1994/PN-MDO. Didapat amar putusan mengabulkan gugatan ahli waris serta menghukum Pertamina dan Gubernur Sulut untuk membayarkan ganti rugi setiap tahun Rp. 50 juta selama 27 tahun, dan menghukum Pertamina untuk mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris dalam keadaan kosong.

Entah karena apa, baik Pertamina maupun Gubernur Sulut ajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Tetapi dengan amar putusan Hakim Agung pada 20 Desember 2004 menolak perkara nomor 237PK/PDT/2003. Maka ahli waris sejak Oktober 2005 meminta PN Bitung untuk melakukan eksekusi karena sudah berkekuatan hukum tetap, tapi PN Bitung selaku eksekutor tetap berupaya agar kasus tersebut diselesaikan secara damai.

Merasa dipingpong ahli waris pada Maret 2006 melakukan demo dengan memblokir ruas jalan masuk bagi mobil-mobil tangki pengangkut BBM yang membuat distribusi BBM terganggu dan perekonomian daerah sempat lumpuh selama 6 jam. Sehingga Gubernur Sulut dan Kapolda Sulut turun untuk melakukan negosiasi dengan ahli waris. Pada 6 April 2006 Gubernur Sulut melayangkan surat kepada Direktur Utama Pertamina Arie Sumarno nomor 538/479/sekr perihal penyelesaian masalah pembayaran tanah ahli waris di Depot BBM Bitung, tapi pihak Pertamina tidak menanggapi surat Gubernur Sulut itu.

Bahkan sedihnya pihak Pertamina menurut kronologi yang dibuat kuasa hukum ahli waris, melalui kuasa hukum Jaksa Pengacara Negara melakukan perlawanan hukum, tapi PN Bitung memutuskan perlawanan hukum dari Jaksa Pengacara Negara kuasa hukum Pertamina ditolaknya. Ketua PN Bitung pada 20 Maret 2007 mengeluarkan surat pemberitahuan yang dalam tenggang waktu 3 bulan untuk Pertamina melakukan pembayaran dan mengosongkan obyek sengketa.

Binsar Effendi Hutabarat tanpa harus bersikap parsial atau memihak salah satunya, karena Pertamina bagaimanapun harus eSPeKaPe Kawal harga mati pada satu sisi yang tentunya tidak harus tercemari citranya hanya oleh masalah yang tidak sulit untuk diselesaikan dengan baik. Tapi juga demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan atas pertimbangan putusan MA atas perkara nomor 237PK/PDT/2003 yang diputuskan pada 20 Desember 2004 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggugugat oleh pihak siapapun pada satu sisi lainnya.

Namun mengingat dengan jelas dalam amanat konstitusi negara Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan yang dikandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat, bagaimanapun Pertamina yang badan usaha milik negara (BUMN) dan milik pemerintah sebagai pemegang saham penuh di Pertamina, hasil-hasilnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Janganlah Pertamina keluar dari amanat konstitusi negara dengan melecehkan kepastian hukum yang tetap dan sesuka-sukanya meremehkan rasa keadilan rakyat seperti yang diperjuangkan oleh ahli waris atas tanah sengketa di area Depot BBM Bitung yang sejak tahun 1964 tidak pernah Pertamina perhatikan untuk penyelesaiannya”, ujar Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat.

Sambil menyampaikan niat organisasinya yang merupakan keluarga besar Pertamina akan melakukan pendekatan internal dalam mengapeal opsi kuasa hukum ahli waris Alexius yang diterima dari Johannes Jangin dengan pejabat Pertamina yang berwenang dan kompeten.

“Jika Pertamina bisa membuat warga Tuban yang tanahnya dibebaskan Pertamina untuk membangun kilang petrokimia itu membuat warga Tuban sangat gembira dan bahagia yang disebut telah menerima ganti untung itu. Kenapa untuk ganti rugi saja dengan nilai harga yang layak berdasarkan taksiran Appraisal independen yang disepakati bersama, baik oleh ahli waris melalui kuasa hukumnya maupun oleh pihak Pertamina. Ironisnya kok Pertamina, perusahaan yang terkaya di republik ini dibuat susah sendiri, dan rakyat dibikin menderita begitu lamanya? Jika masih saja Pertamina betahan dengan argumentasi yang menyengsarakan rakyat, mau tidak mau eSPeKaPe bersama ahli waris dari kuasa hukumnya akan turun aksi demo di Kantor Pertamina Pusat. Mohon dicatat. Keselamatan rakyat diutamakan dan keselamatan Depot BBM Bitung juga dijaga karena itu area yang vital dan strategis yang dikuasai oleh negara. Jadi, win-win solution itulah jalan tengah yang harus dijadikan pertimbangan bijak pejabat Pertamina yang berkompeten, jika tidak ingin dibidik dugaan telah terjadi mafia tanah terdahulunya,” pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat yang didampingi Sekretaris Yasri Pasha Hanafiah dan Pendiri Teddy Syamsuri serta pengacara LMP Lucky.

(pR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed