by

KLB KPI 2017 Adalah “Kudeta Tersembunyi”, Dan Alihkan Bentuk Organisasi Serikat Pekerja Pelaut Menjadi Perusahaan Milik Pengurusnya

JAKARTA-Untuk sekedar memenuhi ungkapan Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman yang disampaikan oleh stafnya saat pertemuan dengan Masyarakat Pelaut NKRI pada 13 Januari 2021 di Ruang Rapat Ditkapel Gedung Karya II lantai 19 Kemenhub Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110, agar tidak lagi menoleh jauh kebelakang soal KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia). Maka diupayakan untuk sekedar menggugah hati nuraninya dengan masa Pengurus Pusat (PP) KPI yang sekarang ini, yang juga merupakan klarfikasi Masyarakat Pelaut NKRI melayangkan Tuntutan Reformasi Total KPI pada 17 Desember 2020 yang sudah final dan mengikat.

Presiden KPI Mathias Tambing yang bertitel profesor doktor tapi bukan pelaut, Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI I Nyoman Budiase yang punya kekayaan lebih dari Rp. 48 milyar, dan Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano yang akibat diduga nilep duit organisasi KPI sebesar Rp. 10 milyar lalu dipecat dari diganti Hari Dwicahyo tanpa melalui forum resmi. Baik Mathias, Budiase dan Sonny itu terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) KPI pada 15-17 Desember 2017 yang diselenggarakan di Hotel Sari Pan Pacific Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dan berhasil menggulingkan Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan yang terpilih dalam Kongres VIII KPI tahun 2014 di Hotel Fourseason Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merujuk hasil Munaslub KPI tahun 2001 yang ditetapkan pada 8 April 2001, yang merupakan hasil reformasi KPI yang diperjuangkan oleh pelaut anggota KPI yang reformis sejak akhir 1999. Dalam Pasal 23 angka 1 AD KPI dinyatakan Munaslub diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan yang mempunyai wewenang yang sama seperti Munas, dan bukan untuk menggulingkan Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan karena tidak berdasar dan kabur.

Tapi karena sudah terjadi tanpa ada perlawanan atas pelanggaran AD KPI tentang KLB, Masyarakat Pelaut NKRI pada akhirnya berkesimpulan jika KLB KPI tahun 2017 itu adalah “Kudeta Tersembunyi”. Itu sebab waktu itu semasa masih bernama komunitas Pelaut Senior pada 21 Desember 2017 melayangkan surat kepada Menkumham untuk menolak pendaftaran badan hukum serta kepada Kakanwil Naker DKI Jakarta untuk menolak pendaftaran serikat pekerja KPI hasil KLB tersebut. Meskipun gagal tapi itu sudah resiko perjuangan, yang memang membutuhkan waktu.

Latarbelakang digelarnya KLB KPI tahun 2017 sebenarnya berdasarkan surat komunitas Pelaut Senior No. 05/PS/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal Mohon Negara Hadir Benahi Organisasi KPI Melalui KLB. Yang sebenarnya juga ditujukan kepada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menaker M Hanif Dhakiri, serta Ditjen Hubla Kemenhub dan Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker.

Nampaknya gayung bersambut, Menko Maritim merekomendasikan permohonan komunitas Pelaut Senior ke Menhub. Menhub menurunkan ke Dirjen Hubla, dan Dirjen Hubla mendisposisikan ke Pelaksana Harian (Plh) Dirkapel Capt. Abdul Rochman. Pada 29 September 2017 Plh Dirkapel balas surat komunitas Pelaut Senior bernomor UM.002/62/11/2017 perihal Organisasi KPI.

Intinya surat resmi Plh Dirkapel itu akan menindaklanjutinya dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait permohonan negara hadir membenahi organisasi KPI melalui KLB yang dituntut oleh komunitas Pelaut Senior. Sayangnya surat resmi Plh Dirkapel tidak pernah diterima oleh komunitas Pelaut Senior, baru tahu belakangan saat membuka website Ditkapel DJPL.

Dalam KLB KPI tahun 2017 yang dibuka secara resmi oleh Plh Dirkapel, sama sekali tidak melibatkan komunitas Pelaut Senior, diundangpun tidak. Padahal penyelenggara KLB KPI adalah PP KPI hasil Kongres VIII KPI tahun 2014 yang menghasilkan terpilihnya PP KPI periode 2014-2019, dan kongres itupun diselenggarakan oleh PP KPI periode sebelumnya. PP KPI periode sebelumnya yaitu periode 2009-2014, PP KPI yang illegal karena tidak pernah ada pemilihan PP KPI baru saat Kongres VII KPI tahun 2009. Sebab itu dan sebagai turunannya, KLB KPI tahun 2017 juga illegal.

Itu sebabnya jika penyelenggara KLB KPI tahun 2017 adalah PP KPI yang dari awalnya illegal, komunitas Pelaut Senior memohon negara hadir untuk membenahi organisasi KPI melalui KLB. Dirjen Hubla dan jajarannya dibawahnya sebagai Pembina KPI eks officio mempunyai kapasitas dan otoritas untuk membentuk kepanitiaan KLB KPI tahun 2017 tanpa dilibatkannya PP KPI yang illegal.

Kemudian organisasi KPI yang harus dibenahi dengan cara-cara yang luar biasa itu, ironisnya justru menyasar dan dijadikan momentum konspirasi Mathias Tambing, Budiase dan Sonny untuk menggulingkan Capt. Hasudungan Tambunan. Itu jelas “Kudeta Tersembunyi”.

Dalam perkembangannya PP KPI hasil KLB KPI tahun 2017 yang illegal itu, pada November 2019 terkonfirmasi datang Nota Protes dari Ketua Komunitas Pelaut Makassar Daeng Sulle Banua. Pada posisi sebagai perwakilan pelaut anggota KPI yang diundang oleh PP KPI untuk menyaksikan acara peletakan batu proyek pembangunan Balai Diklat dan Perumahan Pelaut KPI. Yang akan dibangun diatas lahan seluas 50 hektar milik organisasi KPI yang dibeli sebelum tahun 2001 saat PP KPI dipimpin oleh Ketua Umum KPI Capt. Iskandar B Illahode seharga Rp. 10 milyar.

Lokasinya di Desa Poncol, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dengan tambahan dana Rp. 4 milyar sudah terbangun infrastruktur jalan, gardu PLN, instalasi air bersih, bedeng tukang dan mobil operasional. Jadi total sudah Rp. 14 milyar uang organisasi KPI digelontorkan semasa Ketua Umum KPI Capt. Iskandar B Illahode tersebut.

Entah ada apa lagi, acara peletakan batu proyek pembangunan tidak dilaksanakan cukup sekali. Ini sampai tiga kali. Acara peletakan batu pertama pada 16 Juli 2019 oleh Presiden KPI Mathias Tambing, peletakan batu kedua pada 3 September 2019 dan masih dilakukan oleh Presiden KPI Mathias Tambing. Hadir pada kedua acara adalah wakil pemerintah terkait, wakil ITF London, pengurus CIMA, pimpinan perusahaan manning agent, perwakilan pelaut anggota KPI termasuk dari Komunitas Pelaut Makassar, dan taruna dari Sekolah Pelayaran Menengah di Jakarta.

Pada acara peletakan batu ketiga pada 11 November 2019 bukan lagi dilakukan oleh Presiden KPI Mathias Tambing tapi oleh Wakil Presiden KPI Wassilan Trisno dan Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI Budiase. Disini hanya dihadiri oleh wakil pemerintahan dan beberapa pengusaha manning agent dan ada orang bule yang seolah-olah wakil ITF London tapi diduga dicomot dari Jl. Jaksa, Jakarta Pusat. Sedangkan perwakilan pelaut anggota dan taruna SMP tidak nampak, hanya berdasarkan alasan sekedar acara seremonial saja.

Dalam acara peletakan batu ketiga itu Wakil Presiden KPI Wassilan Trisno membanggakan jika KPI dengan kehadiran Mathias Tambing (yang bukan pelaut) sebagai Presiden KPI itu dan terpilihnya Budiase sebagai Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI telah memantapkan posisi organisasi KPI, sehingga membuka peluang bagi pelaut anggota KPI bersaing di pasar global.

Sedangkan kata sambutan Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI Budiase berulangkali menyatakan jika hitungan dari pihak konsultan, anggaran proyek Balai Diklat dan Perumahan Pelaut KPI bisa mencapai ratusan milyar. Dan menurut Budiase, pendanaannya sudah disiapkan oleh organisasi KPI melalui kerja sama kemitraan dengan pihak perbankan.

Tapi rupanya ibarat pungguk merindukan bulan, terkonfirmasi beberapa perwakilan pelaut anggota KPI yang pernah diundang dan hadir di acara peletakan batu pertama dan kedua, merasa tertipu oleh acara seremonial itu.

Para perwakilan pelaut anggota KPI mencurigai hanya sebagai pengalihan isu yang dilakukan oleh PP KPI, ditengah belum juga ada progres atas pembangunan Balai Diklat dan Perumahan Pelaut KPI tersebut. Para sahabat pelaut itu menduga baik Presiden KPI maupun Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI itu telah menghabiskan dan menghamburkan uang organisasi KPI diluar dari kepentingan untuk pelaut dan untuk kemajuan organisasi KPI. Sebaliknya diyakini justru untuk kepentingan pribadi pengurus.

“KPI sudah diambang KEHANCURAN dan harus secepatnya DISELAMATKAN” itu bunyi tertulis melalui pesan singkat (sms) Ketua Komunitas Pelaut Makassar Daeng Sulle Banua yang dikirimkan kepada PP KPI.

Menjadi sangat benar nota protes tersebut sebab berdasarkan Pasal 38 AD KPI tahun 2001 disebutkan jika keuangan organisasi KPI diperoleh dari kontribusi yang diterima dari pelaut anggota KPI melalui perusahaan-perusahaan pelayaran. Akan tetapi menurut Pasal 44 angka 3 ART KPI tahun 2001 ditegaskan bahwa kekayaan organisasi KPI tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara dalam Program Umum Organisasi KPI hasil Munaslub 9 April 2001 di BAB II C angka 5 mengenai sasaran program umum. Dengan jelas diterangkan jika sasaran program umum bidang Diklat diarahkan pada Proyek Muara Gembong yang perlu diverifikasi dan dijadwalkan kembali. Artinya jelas semua anggaran yang dikeluarkan oleh organisasi KPI adalah bukan untuk kepentingan pribadi pengurus, melainkan untuk sasaran program umum Proyek Muara Gembong perlu diverifikasi dan dijadwalkan kembali setelah mangkrak ditinggalkan oleh PP KPI periode 1997-2001.

Dengan dua peristiwa yang faktual itu, dimana KLB KPI tahun 2017 adalah “Kudeta Tersembunyi” dan Proyek Balai Diklat dan Perumahan Pelaut KPI di Muara Gembong yang belum ada progresnya itu dikesankan kian dialihkannya bentuk organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI menjadi perusahaan perseroan milik PP KPI, meskipun perlu diluruskan tetapi sangat mendekati kebenarannya.

Silahkan saja dua peristiwa yang kontekstual itu dan bukan lagi mengotak-atik masa lalu, karena baik Mathias Tambing maupun Budiase yang menjadi Presiden KPI dan menjadi Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI, adalah hasil ‘kudeta tersembunyi’ melalui KLB KPI tahun 2017 yang sampai saat ini masih berkuasa.

*Apakah berkenan untuk dianalisa oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel, apa dianggap benar atau hoax. Silahkan. Yang pasti sebagai jalan yang bijak yang mestinya diambil oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel adalah, penuhi Tuntutan Reformasi Total KPI dan akan selesai dengan disambut suka cita oleh para sahabat pelaut Indonesia dimana saja berada yang ingin organisasi KPI diselamatkan,” ujar Teddy Syamsuri yang sedang ada di posko Masyarakat Pelaut NKRI di Markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310 bersama Hasoloan Siregar, Atjeng Suhendar, Herman Abimanyu dan Penasehat Binsar Effendi Hutabarat.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed