by

Membedah Collevtive Bargaining Agreement  Dibuat Perusahaan Dengan KPI Dan Disetujui Dirjen Hubla

JAKARTA-Dari poskonya Masyarakat Pelaut NKRI di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, memasuki bulan puasa menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa di bulan suci Ramadhan 1441 Hijriyah. Mudah-mudahan para sahabat pelaut Indonesia dimana saja berada dan bagi yang menjalankan, senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan lahir batin, serta dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan YME. Amin.

Dalam pandangan Masyarakat Pelaut NKRI yang disampaikan melalui rilisnya kepada pers (11/4/2021) perihal profesi pelaut memang di negara yang lebih luas wilayah lautnya ketimbang daratannya, masih menghadapi perjuangan untuk perubahan dan perbaikan nasib kaumnya.

Pelaut sebagai awak kapal baik pemula maupun yang sudah lama berlayar, memiliki pekerjaan atas tanggungjawab besar dan penuh resiko tinggi. Tapi meskipun demikian masih rendah nilai harga pelaut dimata perusahaan angkutan laut atau pemilik atau operator kapal, termasuk perusahaan keagenannya, baik dikapal-kapal niaga nasional maupun internasional, seperti gaji yang sangat rendah, hak-hak dasarnya yang kurang terpenuhi dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Disamping itu kutipan biaya tinggi untuk naik kapal yang dominan ditangan broker dan calo, juga ikut menyertai. Bahkan sering terjadi penipuan, dapat kerjaan fiktif, terkadang masih terjadi adanya praktek perbudakan awak kapal, sampai pada tidak terbayarnya gaji oleh perusahaan. Sumbernya disebabkan oleh ketentuan-ketentuan perundang-perundangan nasional yang dinilai belum seimbang dan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Merujuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanatkan pekerja mendirikan serikat pekerja yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 UU Ketenagakerjaan. Maka untuk memperbaiki nasib pelaut yang rumornya “Sertifikat IMO Gaji Antimo” bisa disudahi, maka mau tak mau, harus mempunyai serikat pekerja profesi pelaut sendiri.

Dengan demikian perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 aquo, dapat diperjuangkan oleh serikat pekerjanya.

Apalagi adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21. Pastinya serikat pekerja tersebut semakin memiliki kekuatan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi pekerja yang menjadi anggotanya.

Materi dari bagian di UU Ketenagakerjaan itu kemudian untuk khusus pekerja profesi pelaut, dikeluarkanlah Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Dimana yang disebut serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Permenhub No. 84 Tahun 2013.

Selanjutnya perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan dengan pelaut yang dipekerjakan sebagai awak kapal disebut Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 aquo, mungkin akan menghadapi banyak tantangan manakala pelaut sebagai awak kapal mendapatkan suatu kasus jika tidak mempunyai serikat pekerja profesi pelautnya sendiri untuk memperjuangkan atas kasusnya.

Apalagi serikat pekerja profesi pelaut yang sesuai dengan ketentuan nasional itu membuat perjanjian kolektif atau PKB atau Collevtive Bargaining Agreement (CBA) dengan perusahaan angkutan laut atau pemilik atau operator kapal yang kedua pihak menandatangani dan diketahui oleh Dirjen Hubla sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Permenhub No. 84 Tahun 2013 tersebut.

Sehingga serikat pekerja bagi pelaut sangat penting, disamping untuk melawan sekat. Juga merupakan sarana atau wahana perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut dan keluarganya, bukanlah dianggap tidak ada gunanya. Banyak contoh seperti Singapore Organization of Seamen’s (SOS) atau All Japan Seamen’s Union (JSU), yang serikat pekerja profesi pelautnya sangat maju dengan tingkat kesejahteraan pelautnya juga maju.

Sebenarnya saat KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) yang dideklarasikan pada tahun 1976 masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) yang didirikan pada tahun 1966, tercatat sampai dengan bulan Juli 1975, PPI yang masih berkantor di Kompleks AIP Gunungsahari Ancol. Telah berhasil menyalurkan pelaut anggotanya ke kapal-kapal asing di luar negeri sebanyak 5.049 pelaut dalam berbagai jabatan seperti di perusahaan NedLloyd, HapagLloyd, Shell Tanker BV, Holland America Line (HAL) dan lainnya yang saat itu bergabung dalam Foreign Shipowners Employee Association (FSEA).

Dari situlah jika tidak keliru, mulai dibuatnya CBA antara KPI dan FSEA yang diketahui oleh Dirjen Hubla. Jadi, jauh sebelum diterbitkan Permenhub No. 84 Tahun 2013, tahun 1975 PPI/KPI sudah lebih dulu membuat CBA dan berjalan dengan lancar sampai FSEA tidak eksis lagi. Tapi representatif officenya di Jakarta dari masing-masing perusahaan angkutan laut di luar negeri tersebut, kemudian membentuk Concortium Indonesia Manning Agency (CIMA).

Atas pertimbangan ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, memang setiap perusahaan manning agent untuk merekrut pelaut untuk naik kapal diharuskan memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla Kemenhub. Baru bisa meneruskan untuk ownershipnya membuat CBA dengan KPI, yang kemudian disetujui oleh Dirjen Hubla.

Artinya tidak mudah untuk merekrut dan menempatkan pelaut untuk naik kapal jika tidak melalui prosedur yang sudah ada dalam ketentuan Permenhub No. 84 Tahun 2013. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, dari CBA itu sendiri serikat pekerja profesi pelaut KPI bisa eksis sampai saat ini. Pasalnya dalam konten perjanjian kolektifnya antara perusahaan dan KPI itu tertuang artikel kontribusi.

Dalam artikel kontribusi itu disebutkan kewajiban perusahaan setor kontribusi ke KPI sebesar 4% dari gaji pokok pelaut yang tidak dipotong dari gajinya pelaut. Sebaliknya dari penerimaan setoran kontribusi itu kemudian KPI berkewajiban menggunakan penerimaan kontribusi itu untuk melakukan kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan pelaut dan keluarganya. Kewajiban pihak perusahaan tetap mengalir secara rutin dan kontinyu melalui transfer ke rekening bank KPI yang sudah disepakati kedua pihak.

Pasalnya memang pihak perusahaan menempatkan pelaut Indonesia anggota KPI untuk menjadi awak kapal dikapal-kapalnya, menjadi wajib buat pihak perusahaan menyetorkan kontribusi ke KPI sesuai CBA. Begitu pula karena setoran kontribusi pihak perusahaan oleh organisasi KPI akan digunakan untuk kegiatan sosial dan kesejahteraan pelaut dan keluarganya, maka kewajiban pihak perusahaan menyetorkan kontribusi ke KPI tertunaikan.

Hanya saja sejak Pengurus Pusat (PP) KPI pasca Munaslub KPI tahun 2001 sampai saat ini pasca KLB KPI tahun 2017, kewajiban organisasi KPI dalam mengelola setoran kontribusi pihak perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan sosial dan kesejahteraan pelaut dan keluarganya itu yang tidak pernah ada dilakukan oleh PP KPI yang saat ini dikomandoi Presiden KPI Mathias Tambing bersama kelompok status quo dalam bangunan kekuasaan oligarkinya.

Itu sebab ketika Ricardo Hutabarat pertanyakan kepada Presiden KPI Mathias Tambing yang didampingi Wakil Sekjen KPI Hari Dwicahyo dan pengacara yang apa urusannya Hariman, apa yang sudah diperbuat oleh PP KPI kepada pelaut anggotanya? PP KPI Cikini itu tidak bisa menjawabnya sesuai dengan pertanyaannya, bahkan angkat kaki meninggalkan ruang rapat yang dipimpin Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman tanpa pamitan.

Agar para sahabat ketahui dan bersumber dari somasi kedua John Kadiaman, Ketua Pimpinan Kongres VII KPI tahun 2009. Bahwa dirinya menerima pesan singkat (sms) atasnama Iwan Setiawan dari nomor ponsel 087775054463 pada hari Minggu, 27 Agustus 2017 jam 08:42:46 WIB. yang didahului dengan ucapan terimakasih atas tanggapan rekan-rekan pelaut yang direpresentasikan kepada John Kadiaman.

Menurut Iwan Setiawan jika ditahun 1999 saja jumlah pelaut Indonesia yang perusahaannya ber-CBA dengan KPI berjumlah sekitar 20 ribu pelaut anggota. Dengan standard gaji terendah untuk pelaut pemula perbulannya US$ 400. Maka menurut hitungan Iwan Setiawan uang kontribusi yang diterima dari pihak perusahaan yang mempekerjakan pelaut Indonesia dikapal-kapalnya, mudah dikalkulasikannya.

Hitungannya sebagai berikut :
1). Kontribusi perseorangan pelaut 4% X US$ 400 (gaji pokok) X 12 (bulan) = US$ 3.840.000.
2). Jika kurs per 1 US$ adalah Rp. 13.000,- dan dihitung selama 16 tahun (dari 2001 sampai 2017). Maka terdapat perhitungan US$ 3.840.000 X 16 (tahun) X Rp. 13.000,- = Rp. 798.720.000.000,- atau sekitar Rp. 800 milyar.
3). Jumlah hampir Rp. 800 milyar itu (selama 16 tahun) merupakan penerimaan bersih organisasi KPI yang sudah dipotong biaya operasional dan upah karyawan termasuk honor PP KPI. Dan merupakan asset organisasi KPI, bukan harta warisan Mathias Tambing dan kelompoknya.

Dalam somasi kedua John Kadiaman itu juga mengabarkan info sepanjang Mathias Tambing menjabat Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI, kabarnya rekening bank KPI juga terbelah menjadi 3 (tiga) bank, yakni Bank BRI, Bank BCA dan Bank Permata.

Menurut John Kadiaman juga sepanjang Mathias Tambing menjabat Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI itu belum pernah ada laporan pertanggungjawaban keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI secara proporsional, transparan dan akuntabel. Neraca pembukuan yang harus dilaporkan kepada peserta forum kongres secara berkala pun tidak pernah ada yang bisa dibagikan. Ini dibuktikan saat Kongres VII KPI tahun 2009 yang John Kadiaman menjadi pimpinan kongresnya, hal laporan pertanggungjawaban keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI disampaikan begitu saja sehingga banyak peserta yang dalam tanggapannya menolak laporan pertanggungjawaban keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI yang disampaikan oleh PP KPI periode 2004-2009 saat itu.

Intinya CBA antara perusahaan dengan serikat pekerja profesi pelaut itu penting. Penting untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya pelaut sebagai awak kapal dikapal-kapal asing yang beroperasi di luar negeri, termasuk penting bagi serikat pekerja profesi pelautnya (KPI) bisa survive karena ada perjanjian setoran kontribusi pihak perusahaan ke KPI.

Ada tersirat asas keseimbangan. Satu sisi, untuk kepentingan kesejahteraan pelaut dan keluarganya. Disisi lainnya, untuk kepentingan eksistensi KPI sebagai wadah kehidupan berserikatnya pelaut agar tetap menjadi sarana bargaining position baik dengan perusahaan maupun dengan pemerintah. Semua itu tertuang sebagai manifestasi CBA. Semoga bermanfaat.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed