by

Pelaut Indonesia Tuntut 2 TKA Illegal Pada Menaker Untuk Segera Dideportasi

JAKARTA-Dengan judul rilis dari Masyarakat Pelaut NKRI yang vulgar kepada pers, Selasa (13/4/2021) tiada lain, demi menjaga marwah bangsa Indonesia yang bangsa besar, agar tidak mudah dilecehkan apalagi diinjak-injak bangsa lain. Jika menuntutnya melalui organisasi KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dan bukan langsung kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang merupakan saluran resmi dan sebenarnya sebagai serikat pekerja profesi pelaut Indonesia, KPI dibawah Presiden KPI Mathias Tambing percuma saja dan malah sebaliknya penuntut menjadi sakit hati nantinya.

Adalah sahabat pelaut yang dari akun facebook Nicholas Sahea menuliskan jika kedua orang Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan notifikasi atasnama Khan Kamran Mahmood asal Pakistan dan atasnama Sawney Karanpreet Sigh asal India yang bekerja di PT. Soechi Lines Group Tbk yang beralamat di Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. Kedua TKA tersebut duduk sebagai Manager Rekruiting dan atau mengurusi personalia, pastinya melanggar Pasal 46 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari sisi jabatan dari perusahaan pemberi kerja PT Soechi Lines Group Tbk.

Kemudian sesuai pekerjaan kedua TKA, yang asal Pakistan sebenarnya bekerja di PT Sukses Maritime Lines dan yang asal India sebenarnya bekerja di PT Adiraja Armada Maritim, tapi kenyataannya kedua TKA tersebut bekerja di PT Vector Maritime sehingga melanggar Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menetapkan TKA dapat dipekerjakan hanya dalam jabatan tertentu dan waktu tertentu, dalam pengertian bisa juga disebut bukan dipekerjakan untuk perusahaan yang berbeda.

Menurut postingan Nicholas Sahea pernah direkrut dan yang dipakai hanya ijasah saja, kendati namanya dalam crew list kapal tertulis jabatan Nakhoda, padahal Nakhoda yang sebenarnya adalah pelaut asing sesama asal TKA yang manajer rekruiting itu. Nicholas Sahea pun menolak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Disamping itu menurut sepengetahuannya, masalah gaji tidak sama antara pelaut Indonesia dengan pelaut asing seperti pelaut asing yang jadi Nakhoda yang menggunakan ijasah Nicholas Sahea. Itu gajinya lebih tinggi dari gaji yang harus diterima Nicholas Sahea.

Dia menginformasikan hal itu, karena ternyata bukan satu saja laporan didapat atas adanya dua orang TKA di PT Soechi Lines Group Tbk itu yang mengecilkan bahkan menghinakan eksistensi pelaut Indonesia yang dikenal rajin kerja didunia.

Pada 5 April 2021 ada audiensi dari Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dit PNK JSTK) Kemenaker dengan Capt. Habel Tandeseru dan ibu almarhum Chief Engineer Markus Patanda. Dari pihak Kemenaker dalam audiensi adalah Nikson Sinambela, Firman S dan Rihat Purba yang menerima laporan dari Capt. Habel Tandeseru dan Ibu almarhum C/E Markus Patanda.

Tuntutannya sama, yaitu mendesak kedua TKA yang illegal di PT Soechi Lines Group Tbk itu segera di deportasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tanpa syarat serta mencabut ijin kerja mereka di Indonesia selama-lamanya. Meskipun demikian ada tambahan dari Ibu almarhum Markus Patanda yang meminta pertanggungjawaban PT Soechi Lines Group Tbk atas kematian suaminya diatas kapal MT. Prima Lautan II.

Kematian karena sakit dampak dari kelelahan akibat dari diterapkan praktek kerja rodi yang melebihi ketentuan jam kerja dan jam lembur (over time). Yang pertanggungjawabannya itu oleh ibu almarhum diminta kepada Manajer Rekruiting yaitu kedua TKA Illegal itu, seperti mereka mengklaim tidak ada asuransi tapi yang ada hanya santunan saja. Padahal kapal-kapal armada tankernya menjadi kapal charter Pertamina, mustahil pelaut sebagai awak kapalnya tidak ada asuransi.

Dari konsideran Capt. Habel Tandeseru dalam surat resminya yang ia tandatangani bersama tandatangan tangan ibu almarhum Markus Patanda dan aktivis Pelaut NKRI Ricardo Hutabarat, ditulis adanya pelanggaran bersifat diskriminasi gaji antara pelaut Indonesia dengan pelaut asing di kapal MT Se Express yang berbendera Indonesia.

Kemudian sikap intimidasi dengan perintah agar ditinggalkan dokumen asli dan pakaian dikapal MT Prima Tangguh meskipun Capt. Habel Tandeseru sudah habis kontrak dan harus turun dari kapal. Dengan ancaman tidak akan dibelikan tiket pesawat jika dokumen asli dan pakaian tidak ditinggalkan dikapal.

Bahkan dari konsinderannya juga tertulis terjadi perampokan bonus anak buah kapal (ABK) dengan cara intimidasi yang mengancam akan diturunkan jika ada ABK yang melawan aturan yang dibuat oleh TKA Sawney Karanpreet Sigh asal India itu. Termasuk TKA Illegal itu atas perintah Khan Kamran Mahmood asal Pakistan yang menjabat manajer rekruiting, sesukanya membatalkan perjanjian kerja laut (PKL) dan ingkar janji dengan cara membuat laporan bersifat fitnah dan pencemaran nama baik ke Management Owner. Termasuk diskriminasi penempatan Nakhoda yang berasal pelaut dari Pakistan.

Tuntutan agar kedua TKA Illegal segera di deportasi dijadikan inti dari surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PNK JSTK Kemenaker Bernawan Sinaga, SH. MSi. pada tanggal 12 April 2021. Yang kembali diterima surat tersebut oleh Staf Dit PNK JSTK Kemenaker Nikson Sinambela dan Firman. Dengan Ricardo Hutabarat yang mewakili Masyarakat Pelaut NKRI berpesan kepada pejabat Kemenaker, akan gelar demo pelaut apabila tuntutan yang substansial dan prinsipal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kemenaker. Ini masalah harga diri yang sangat mahal untuk dijaga dan dipertahankan.

Apabila perlu diminta pertanggungjawabannya kepada PT Soechi Lines Group Tbk memang harus juga, dan bisa cabut Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Karena jika tidak segera mendeportasi kedua TKA Illegal yang dipekerjakannya, maka pihak perusahaan bisa kena delik pelanggaran Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai tindak pidana kejahatan. Jadi jelas, pihak perusahaan juga jangan cuci tangan dan harus bertanggungjawab.

(pR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed