by

Tersangkut Masalah Hukum, ISPI Sarankan Presiden Jokowi Reshuffle Suharso Monoarfa

JAKARTA,- Direktur Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar angkat bicara, terkiat wacana reshuffle jilid II di Kabinet Indonesia Maju. Dia meminta agar, Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle pada Menteri yang sudah jelas terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Deni berpendapat, saat ini di lingkaran Istana, terdapat banyak Menteri yang terlibat dan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Salah satunya, kata Deni, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

“Dalam melakukan Reshuffle, baiknya Presiden Jokowi ini, jeli. Hal utamanya adalah, Presiden ya, harus melakukan Reshuffle pada Menteri-Menteri yang itu jelas terindikasi kasus korupsi, salah satunya Kepala Bappenas itu,” kata Deni, Minggu (18/4/2021) saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon.

“Publik tahu, bahwa Kepala Bappenas ini, pernah dipanggil KPK sebagai saksi, kasusnya itu seputar dugaan Gratifikasi. Ini artinya bahwa, ternyata ada Menteri di Kabinet, yang itu tersangkut masalah hukum,” pungkasnya

Informasi, pada 16 November 2020 lalu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memanggil politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan, terkait laporan dugaan gratifikasi yang diterima Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN atau Kepala Bappenas.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Ali Fikri seperti dikutip dari banyak sumber mengatakan, laporan terhadap Digarap Monoarfa itu, saat ini masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan, laporan yang disampaikan tersebut, masuk tanah KPK.

Sementara itu, ISPI tambah Deni, mendukung penuh langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Dia menjelaskan, dirinya juga percaya bahwa, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, bisa mengusut tuntas kasus gratifikasi tersebut.

“Secara prinsip, kami percaya KPK bisa mengusut tuntas kasus gratifikasi yang itu jelas melibatkan Kepala Bappenas, Suharso. Dalam waktu dekat ini, kami akan bawakan datanya ke KPK. Prinsipnya ya, untuk menambah data dan informasi kepada KPK. Karena kami mendukung dan percaya KPK,” tutupnya.

Seperti diketahui, Suharso Monoarfa dilaporkan ke KPK, atas dugaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat jet pribadi, saat dirinya kunjungan ke Medan, Aceh, Jambi dan Surabaya. Informasi tambahan, saat ini Suharso Monoarfa selain menjabat sebagai Menteri PPN atau Kepala Bappenas, dia juga adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

(R

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed