by

Masyarakat Pelaut NKRI Soroti Jabatan Wakil Sekjen KPI Tak Kompeten Dalam Momentum Kembali Ke Fitri 1 Syawal 1442 H

JAKARTA-Masyarakat Pelaut NKRI dari poskonya di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, di Hari Raya Iedul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah melalui media sosial Facebook dan WhatsApp sudah menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1 Syawal 1442 H “Mohon Ma’af Lahir dan Bathin” kepada para sahabat pelaut Indonesia dimana saja berada baik melalui akunnya maupun grupnya yang disampaikan oleh Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI, Binsar Effendi Hutabarat.

Agar para sahabat pelaut Indonesia dimana saja berada yang concern terhadap organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI, permohonan ma’af yang disampaikan oleh Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi tetap juga disampaikan kepada Pengurus Pusat (PP) KPI tanpa terkecuali sebagai bentuk hubungan antara manusia (hablum minna naas).

Namun soal memperjuangkan untuk menyelamatkan organisasi KPI itu beda, tidak ada kompromi dan tawar menawar, sudah final, mengikat dan harga mati sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Reformasi Total KPI 17 Desember 2020.

Isinya jelas. 1). Eksekusi PP KPI tanpa kompromi. 2). Munaslub KPI harga mati. Dan, 3). Audit KPI tanpa tawar-menawar. Dan dalam implementasinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah dalam hal ini Dirjen Hubla Kemenhub sebagai Pembina KPI eks officio serta bentuk negara hadir untuk menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi Masyarakat Pelaut NKRI, dan wujud pemerintah terkait berkewajiban melayani masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

Setelah mengupas sosok Presiden KPI Mathias Tambing yang sedot uang organisasi KPI untuk dana dia maju jadi kandidat Presiden KSPSI di Kongres VIII tahun 2012, termasuk adanya bangunan eks gedung kantor KPI Cabang Tanjung Priok yang dijadikan istana megah dan dibuat kantor lembaga hukumnya di Jl. Kebon Baru Semper.

Sedikit mengulas adanya laporan kekayaan Sekjen KPI I Dewa Nyoman Budiase ke KPU saat maju jadi Cawabup Tabanan Bali sebesar lebih dari Rp. 48 milyar, sangatlah mustahil jika gunakan gugatan terbalik. Dan, tidak digunakannya ranah hukum ketika Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano diduga menggelapkan uang organisasi KPI sebesar Rp. 10 milyar lebih itu, tapi dicukupi hanya dengan pemecatan tanpa melalui forum resmi.

Kini dalam rilisnya kepada pers (13/5/2021), Masyarakat Pelaut NKRI sedikit menelisik Wakil Sekjen KPI Harry Dwicahyo yang menggantikan Sonny Pattiselano sesuka-sukanya.

Dikisahkan apa adanya tentang Harry Dwicahyo yang benar dia termasuk pelaut senior yang banyak kawannya termasuk di Masyarakat Pelaut NKRI, tidak dibantah kebenaran itu. Tapi bedanya, Masyarakat Pelaut NKRI ingin mengembalikan KPI pada khittah dan jatidirinya. Sedangkan Harry Dwicahyo yang putra Sudiono mantan PP KPI di era Capt. Azwar Nadlar, justru maunya berhadapan dengan kawannya di Masyarakat Pelaut NKRI. Bersikap hedonistik dan nampak siap jadi pecundang Presiden KPI Mathias Tambing bahkan nampaknya siap berada di baris terdepan. Luar biasa.

Dari sejak dideklarasikan KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) tahun 1976 mengganti nama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) yang didirikan pada tahun 1966, Pengurus Pusat (PP) KPI itu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dan mumpuni sampai PP KPI periode 1992-1997 dibawah ketua umum Capt. Azwar Nadlar yang menakhodai KPI selama 3 periode.

Belakangan pasca KLB KPI tahun 2017 yang berhasil mengkudeta Capt. Hasudungan Tambunan dari jabatan Presiden KPI yang dirampas oleh Prof. DR. Mathias Tambing, MSi. diparuh tahun 2019 jabatan Wakil Sekjen Sonny Pattiselano yang diduga menilep uang organisasi KPI sampai Rp. 10 milyar dan cukup dipecat tanpa proses hukum dan langsung diganti Harry Dwicahyo tanpa melalui forum resmi. Kompetensi apalagi profesionalitas PP KPI jatuh derajatnya atau terdegradasi begitu buruknya. Mungkin karena bisa berbahasa Inggris yang tanpa gramarpun tak soal, Harry Dwicahyo jadi pilihan pengganti Sonny Pattiselano dengan jabatan Wakil Sekjen KPI. Tapi kompetensi apalagi profesionalismenya sama sekali “zero capabel”, karena konon dia adalah mantan Koki.

Dengan demikian pantaslah organisasi KPI dijauhi bahkan jadi bahan ejekan sebagian besar pelaut Indonesia yang mengetahui atau mengenal sosok Harry Dwicahyo. Tidaklah salah juga jika Hasoloan Siregar kerap bilang “PP KPI Abal-abal”.

Jika dibiarkan karena KPI bukan diurus oleh ahlinya, maka tinggal menunggu waktu kehancurannya, tak perduli para tokoh pendiri terdahulu menyumpahinya.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed