by

Pelaut NKRI Soroti Pengacara Kantor Hukum Prof DR Mathias Tambing, MSi, Dinilai Justru Senang Memberangus Aspirasi Anggota KPI

JAKARTA-Di hari kedua Iedul Fitri 1442 Hijriyah, Masyarakat Pelaut NKRI dari poskonya di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310 kembali mengirimkan rilisnya kepada pers (14/5/2021). Kali ini menyoroti sikap dan perilaku pengacara yang biasa disebut bernama Heriman dari Kantor Hukum Prof. DR. Mathias Tambing, MSi. yang miliknya Presiden KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dan kantornya itu berada dalam Gedung KPI Pusat Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat.

Entah sejak kapan ada kantor hukum berada di dalam kantor Pengurus Pusat (PP) KPI, tidak diketahui secara pasti tapi papan namanya terpampang di depan Gedung KPI Pusat Cikini. Entah untuk maksud tujuan apa ada kantor hukum yang punya Presiden KPI Mathias Tambing berada di dalam kantor KPI Pusat Cikini. Adakah keterkaitannya antara organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI dengan kantor hukum itu, Masyarakat Pelaut NKRI juga tidak tahu.

Tapi yang pasti diawal tahun 2016 sebelum adanya demo Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) di bulan April 2016, yang menuntut PP KPI mundur dan segera gelar KLB. Ada 5 orang pelaut senior anggota KPI yang sudah purnalayar tapi berkontribusi bernama M. Amin Nabu, Hasoloan Siregar, Joko Saliyono, Teddy Syamsuri dan Kusnadi dilaporkan oleh pengacara Heriman ke Polres Metro Jakarta Pusat saat masih beralamat di Jl. Salemba Raya. Laporannya kelima pelaut Komunitas Pelaut Senior itu telah melakukan pencemaran nama baik terhadap PP KPI melalui media sosial facebooknya.

Dibulan Agustus 2019 kembali Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri dilaporkannya dengan tuduhan yang sama ke Polres Metro Jakarta Pusat yang sudah berkantor di kawasan Kemayoran. Namun dalam surat dari Kanitreskrim meminta datang untuk klarifikasi, yang bersyukur tidak dilanjutkan karena penyidik melihat kasusnya hanya bersifat kritikan dari pelaut sebagai anggota KPI yang punya hak kedaulatan di organisasi serikat pekerja profesi pelaut tersebut. Jadi hak pelaut menyampaikan kritikan yang dijamin konstitusi negara, sama saat diperiksa diawal tahun 2016 juga tidak ada kelanjutannya.

Dengan demikian nampak jelas adanya kantor hukum yang punya Mathias Tambing yang Presiden KPI itu sepertinya punya tugas dari yang punya kantor hukum tersebut untuk meredam setiap adanya gerakan pelaut yang dianggap mengusik kenyamanan Mathias Tambing yang berkuasa di KPI itu, dengan mudahnya dilaporkan ke polisi agar terlapor menjadi kecut dan tak lagi melakukan pergerakan yang menjadi hak kebebasan pelaut dalam kehidupan berserikatnya.

Pada paruh tahun 2019 itu juga seorang sahabat sesama komunitas Pelaut Senior bernama Herman Abimanyu saat mau menemui Presiden KPI Mathias Tambing diruang kerjanya di kantor KPI Pusat Cikini untuk tujuan meminta honornya sebagai anggota Majelis Perwakilan Anggota (MPA) KPI berdasarkan SK Munaslub KPI tahun 2001 sampai tahun 2019 atau selama 18 tahun yang ditetapkan menerima honor perbulannya sebesar Rp. 1 juta, tapi tidak pernah Herman Abimanyu terima honor itu. Baru mau naik ke lantai dimana Presiden KPI Mathias Tambing berkantor di ruang kerjanya, dihadang oleh pengacara Heriman yang akunya ditugaskan untuk setiap pelaut yang mau temui Presiden KPI Mathias Tambing harus lebih dulu melaporkan ke kantor hukum punya Mathias Tambing.

Herman Abimanyu pasti tidak terima atas perlakuan pengacara Heriman karena tidak ada urusannya dengan mereka, tapi sang pengacara malah menarik tangan Herman Abimanyu sampai terkilir dan ditarik tubuh tua renta dan jalannya juga tertatih-tatih itu sampai keluar gedung KPI Cikini. Dengan demikian nampak makin jelas untuk memberangus setiap gerakan pelaut yang bakal mengusik kenyamanan sang Presiden KPI Mathias Tambing, maka pengacara Heriman itu jadi “herder”-nya agar pelaut gagal bisa temui Mathias Tambing diruang kerjanya.

Ditahun 2019 terkonfirmasi dari Capt. Habel Tandiseru yang akunya sama-sama satu almamater di AIPI Makassar dengan Mathias Tambing, yang akunya berasal satu daerah yang sama-sama dari Tana Toraja, yang akunya pula sesama jemaat di satu gereja di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Justru sangat kecewa dengan seniornya itu yang jabat Presiden KPI oleh karena tidak mau menerima laporan Capt. Habel Tandiseru. Padahal dengan adanya papan nama kantor hukum punya Mathias Tambing yang Presiden KPI, diharapkan laporannya bisa diterima.

Terlepas ada kantor hukum yang tidak diketahui secara pasti apakah sewa kantor di gedung KPI Cikini atau tidak? Hanya mereka yang tahu, apalagi Mathias Tambing itu Presiden KPI yang berkuasa penuh dalam kelompok status quonya PP KPI yang absolut dibawah komandonya. Dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) disebutkan serikat pekerja itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Artinya tanpapun ada kantor hukum, organisasi KPI wajib memberikan perlindungan serta pembelaan hak dan kepentingan terhadap pelaut, sebagaimana diamanatkan oleh UU SP/SB.

Kekecewaan yang mendalam Capt. Habel Tandiseru sangat dibenarkan karena laporan tidak diterima yang artinya PP KPI tidak bertanggung jawab. Sejak tahun 2019 Capt. Habel Tandiseru sudah melaporkan ke KPI Pusat Cikini atas kematian sahabatnya Chief Engineer Markus Patanda karena sakit akibat kelelahan bekerja yang diluar jam kerja dan jam lembur seperti diberlakukan kerja rodi saat bekerja di kapal MT Prima Lautan II milik perusahaan PT Soechi Lines Group Tbk. Dengan demikian PP KPI yang dikomandoi oleh Presiden KPI Mathias Tambing sangat menyakitkan bukan saja keluarga almarhum CE Markus Patanda tapi juga bagi pelaut khususnya pelaut anggota KPI. Padahal disiplin ilmu Mathias Tambing sudah master hukum, dan dia punya kantor hukum yang berkantor di dalam kantor KPI Pusat Cikini. Lalu, apa peran dan fungsi pengacara Heriman yang begitu ganas jika ingin memberangus pergerakan pelaut yang kritis? Sementara ada laporan yang seharusnya dibela sebagai pengacara yang anak buah Mathias Tambing menjadi bungkam, malah berbalik menolak laporan Capt. Habel Tandiseru.

Masyarakat Pelaut NKRI menyoroti adanya kantor hukum didalam kantor KPI Pusat Cikini, dengan dijadikannya pengacara Heriman sebagai “herder”-nya Presiden KPI Mathias Tambing. Ini suatu bentuk kekuasaan Mathias Tambing yang Presiden KPI yang terlewat jauh melanggar UU SP/SB yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab itu, yang oleh Mathias Tambing bersama kelompok status quonya kemudian mengunci habis sifat berdasarkan UU SP/SB itu menjadi otoriterian dengan kekuasaan oligarkinya.

Masyarakat Pelaut NKRI belum tahu persis kantor hukum Mathias Tambing itu punya klin atau tidak dengan urusan diluar kasus pelaut. Gaji pengacara yang beberapa orang termasuk pegawainya, juga tidak tahu dari mana sumber pendapatannya untuk menggaji mereka. Termasuk apakah kantor hukum itu menyewa di gedung KPI Cikini, itu juga gelap tak diketahui secara pasti.

Namun Masyarakat Pelaut NKRI yang terdiri dari pelaut senior maupun yang masih aktif sebagai anggota KPI yang berkontribusi, yang punya hak kedaulatan di organisasi KPI. Boleh dong memprediksi jika semua urusan finansial untuk operasi kantor hukum punya Mathias Tambing yang Presiden KPI itu bisa jadi disedot dari anggaran atau keuangan organisasi KPI, kenapa tidak?

Pasalnya ‘kan sudah jelas, sejak Kongres VI KPI tahun 2004 sampai saat ini pasca KLB KPI tahun 2017 tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI yang secara neraca pembukuan akuntabel serta yang dibuka secara berkala dan transparan di forum kongres secara demokratis, yang bisa dilihat atau dibaca oleh pelaut anggota secara bertanggungjawab. Tidak pernah ada, dan somasi kedua John Kadiaman sebagai Ketua Pimpinan Kongres VII KPI tahun 2009 pada Agustus 2017 tertulis juga hal laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi KPI yang dalam Kongres VII KPI tahun 2009 tidak ada.

Menjadi hak pelaut anggota KPI untuk minta klarifikasi hal adanya kantor hukum didalam gedung KPI Cikini itu, untuk apa? Kan berbagai kasus pelaut yang perlu dibantu dan dibela oleh PP KPI tak pernah ada.

Jadi jika hanya untuk tujuan memberangus pelaut kritis dengan senang melaporkannya ke polisi, memangnya Heriman itu siapa? Meski jabatannya pengacara hukum, tapi yang dijadikan obyeknya siapa? Kantornya didalam gedung KPI Cikini, kok pelaut yang punya gedung KPI itu dijadikan musuh mereka?

Ini juga ironis jika Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman kok dalam pertemuan antara PP KPI dan Masyarakat Pelaut NKRI yang diwakili oleh Hasoloan Siregar dan Ricardo Hutabarat, yang diundang resmi oleh Dirkapel Capt. Hermanta. Kok dari PP KPI boleh hadir pengacara Heriman, lalu apa korelasinya? Apalagi Heriman sempat ngebacot jika urusan dengan Hasoloan Siregar sudah selesai. Padagal pihak polisi itu tidak lagi menindaklanjuti laporan pengacara Heriman, sebabnya itu bersifat kritikan. Dan polisi berkesimpulan, menjadi sah dari pelaut yang punya kedaulatan di organisasi KPI untuk menyampaikan kritikannya. Kok dibilang Heriman selesai. Selesai apanya? Harusnya Kasubdit Kepelautan Capt. Jaja Suparman mempertanyakan adanya kantor hukum didalam gedung KPI Cikini, atau minta dibubarkan saja karena tidak ada manfaatnya sama sekali.

“Sudah banyak kebobrokan yang diperbuat oleh PP KPI yang dikomandoi oleh Presiden KPI Mathias Tambing bersama kelompok status quonya, kenapa mesti Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI eks officio terus menerus membiarkannya, ada apa? Memang pembuat persetujuan CBA antara perusahaan dan KPI harus ditandatangani oleh Dirjen Hubla dan distempel institusinya berdasarkan Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, apakah karena ada kenyamanan atas disetujui CBA tersebut, Wallahualam Bhisowab,” cetus Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi Hutabarat yang didampingi oleh Hasoloan Siregar, Ricardo Hutabarat, Marianto dan Teddy Syamsuri.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed