by

PT Grama Bazita Kembali Gelar  Sidang  PKPUS Dengan Agenda Voting

 Jakarta – PT Grama Bazita kembali menggelar acara sidang Pembuatan Kebijakan Penangguhan Utang Sementara (PKPUS) dengan agenda voting dan dihadiri oleh kreditur, debitur serta Hakim Pengawas definitif dan Tim Pengurus PKPUS PT Grama Bazita di ruang Soebekti 2, PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Rabu (9/6/2021).

Kuasa Hukum kreditur, Gunawan Raka SH MH mengatakan, permohonan kreditur dalam PKPUS dihitung selama 45  hari dan pada hari ini sudah diambil putusan, bahwa rencana perpanjangan waktu ditolak dari 38 Kreditur yang hadir hari ini memberikan suara menolak rencana perpanjangan waktu dengan 2 Kreditur setuju.

“Lalu setelah itu dilaksanakan, disambung kemudian dengan membahas proposal perdamaian,” jelas  Gunawan Raka SH MH kepada Para wartawan .

Dikatakannya, proposal perdamaian pun hari ini sudah dilaksanakan voting dan sebanyak 36 suara yang teregistrasi dan 35  Kreditur tidak menerima atas proposal perdamaian dan hanya 1  Kreditur menerima. “Konsekuensi hukumnya adalah dalam PKPUS, Hakim Pengawas definitif akan menjatuhi putusan final atas hasil rapat PKPUS hari ini. Mungkin akan dibacakan pada Kamis (10/6/2021) putusan final Hakim Pengawas definitif dan Tim Pengurus yang akan melaporkan dan Hakim Pengawas definitif kepada Hakim Pemutus untuk memberikan putusannya pada perkara ini,” jelasnya.

“Kalau berdasarkan Undang-Undang (UU) Kepailitan, pertama, dalam hal tidak ada perpanjangan, maka otomatis pailit dan kedua, dalam hal proposal perdamaian itu ditolak oleh kreditur, maka otomatis pailit,” terangnya.

Artinya, imbuhnya, menurut UU Kepailitan, tidak ada alasan apa pun, Kamis (10/06/2021) dibacakan, bahwa status PT Grama Bazita harus diputuskan pailit dan dibacakan dalam sidang Majelis Hakim untuk memutus perkara pemohon. “Sejak pembacaan putusan Majlelis Hakim, maka dijatuhkan pailit dan tidak ada PKPU Tetap atau PKPUT. Segala kewenangan, hak dan aset yang dimiliki oleh debitur pailit secara otomatis dalam penguasaan kurator yang ditunjuk,” paparnya.

“Dikembalikan nanti aset, keweangan dan hak akan dijadwalkan kembali dan kurator akan menginventarisasi seluruh aset milik debitur pailit untuk kemudian dilakukan penjualan dan pelelangan dan hasilnya akan dibagikan kepada kreditur berdasarkan hak-hak yang termaktub dalam UU Kepailitan,” ungkapnya.

Menurutnya, semua kreditur punya hak atas bagian dari harta yang diperoleh oleh kurator. “Bagi kreditur yang setuju dan kalah suara, aset debitur harus dilelang untuk kreditur yang setuju pailit,” terangnya.

“Semua itu berdasarkan UU Kepailitan tetapi ditolak perpanjangan proposal perdamaian dan ditolak proposal perdamaian dan pailit otomatis. Itu lah yang harusnya tertuang dalam sidang Kamis (10/6/2021) dan akan kita monitor,” urainya.

Untuk langkah pidananya, sambungnya, kemarin ada 4 laporan dan pihaknya sudah berkoordinasi ke Polda Metro Jaya (PMJ) tetapi karena laporan tersebut tersebar di berbagai unit, maka butuh waktu untuk menginventaris hasil laporan. “Hasilnya, nanti akan kita laporkan ke media,” tandasnya.

(dd/Anhar Rosal)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed