by

Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Atas  LPJ APBD Rohul TA 2020,  Upayakan Pembangunan  Sesuai Harapan Masyarakat

ROKAN HULU – Setelah  pandangan umum Fraksi terkait Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),  pelaksanaan APBD Kabupaten  Rokan Hulu (Rohu) Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (28/6/2021).

Kemudian, DPRD  Rohul kembali gelar Paripurna jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi, terkait Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/6/2021) di Ruang Paripurna DPRD Rohul.

Paripurna itu diikuti Bupati  H Sukiman, Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, ST Wakil Ketua DPRD Nono Patria Pratama, Andrizal,  Anggota DPRD Rohul.

Kemudian, dihadiri Sekretaris Daerah Rohul H Abdul Haris Lubis S Sos M Si,  para  Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), Wartawan, LSM dan lainnya.

Pada kesempatan itu, Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra ST,  jawaban atas pandangan umum dari Fraksi DPRD

Selanjutnya,  jawaban atas pandangan umum Fraksi, Bupati  H Sukiman menyampaikan ucapan terima kasihnya pada DPRD  atas penyampaian pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Terhadap, hal ini, dari Fraksi Gerindra yang telah memberikan saran dan masukan, Pemerintah memberikan jawaban bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan baik fisik dan non fisik sesuai harapan, dapat dirasakan  seluruh lapisan Masyarakat.

“Namun tentunya masih banyak kegiatan pembangunan yang harus kita laksanakan ke depan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran,” katanya.

Sementara, Fraksi Golkar, Pemerintah Daerah memberikan jawaban bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah akan berupaya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.


Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi defisit anggaran adalah dengan berupaya untuk lebih cermat dan lebih ketat dalam menyusun asumsi asumsi penerimaan di APBD. Kemudian   melakukan  optimalisasi atau pengurangan anggaran belanja di OPD dengan menyesuaikan asumsi penerimaan tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran agar dapat digunakan secara efesien dan efektif.

Kemudian Fraksi PDI P, Pemerintah Daerah memberikan jawaban bahwa segala masukan dan saran serta kritikan yang diberikan, pemerintah daerah menyampaikan faktor faktor penghambat realisi APBD Tahun Anggaran 2020.

Terutama dipengaruhi penurunan pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer Pusat, hal ini sangat dipengaruhi oleh wabah Pandemi Covid-19 yang melanda Negara.

Selanjutnya, Bupati H Sukiman  menyampaikan pada tahun 2020 pemerintah juga melakukan Refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19 sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Refocusing anggaran penanganan Covid-19 dilakukan pada anggaran di OPD teknis pelaksana maupun melalui anggaran belanja tidak terduga.

Pelaksanaan Refocusing anggaran juga diawasi oleh aparat Pengawas Internal Pemerintah dan juga diawasi  aparat penegak hukum.

Pelaksanaan anggaran Covid 19 dilaksanakan oleh OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Damkar, BPBD, Badan Kesatuan bangsa dan politik, Diskominfo serta Kecamatan.

Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kemasyarakat tentang wabah Covid-19 dan penegakan disiplin Prokes.

Untuk penyerapan anggaran pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan belanja dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Fraksi PAN, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah masih belum mencapai target, disebabkan  Pandemi Covid-19 dinilai menghambat aktifitas perekonomian masyarakat.

Sehingga berdampak pada pendapatan pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu di masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penagihan pajak daerah juga tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di antaranya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, melakukan pendataan ulang dengan mendatangi langsung wajib pajak serta pada tahun 2020.

Pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan kantor Direktorat pajak wilayah Provinsi Riau dan Dirjen perimbangan keuangan Republik Indonesia tentang kerjasama Optimalisasi pendapatan daerah dan pajak Pusat dan juga dilakukan upaya peningkatan pembayaran pajak secara Online atau Pajak Online.

Berikutnya, Fraksi PKS, Pemerintah Daerah mengucapkan juga rasa terimakasihnya atas apresiasi, pertanyaan dan saran yang diberikan, atas pandangan umum fraksi PKS ini telah dijawab juga pemerintah daerah melalui jawaban yang diberikan pada pandangan umum dari fraksi PAN.

Seterusnya, Fraksi MNB, Pemerintah Daerah memberikan jawaban bahwa BPK-RI melalui kepala perwakilan Provinsi Riau telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada pemerintah daerah dan kepada DPRD Rohul.

Tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut dikoordinasi melalui Inspektorat Rohul untuk disampaikan kepada BPK – RI.

Kemudian terkait dengan realisasi pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target, telah juga dijelaskan dalam menjawab tanggapan dari Fraksi PAN serta untuk penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana penjelasan atas jawaban pandangan umum dari Fraksi PDI P.

Terakhir, Fraksi Nasdem, Pemerintah Daerah memberikan jawaban bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mengurangi ketergantungan dengan pemerintah Pusat.

Untuk realisasi pendapatan asli daerah yang tidak tercapai telah juga dijelaskan dalam jawaban atas pandangan umum Fraksi PAN.

Selanjutnya untuk realisasi belanja Modal hanya 70.89% disebabkan karena Optimalisasi anggaran dan masih terdapat tunda bayar dari anggaran belanja Modal di 2020, untuk anggaran belanja tidak terduga realisasi menyesuaikan dengan kondisi dilapangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Setelah membacakan jawaban atas pandangan umum dari fraksi DPRD terkait Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Bupati H Sukiman berharap dalam pembahasan Ranperda nanti bisa memberikan hasil yang sempurna dan bisa ditetapkan menjadi Perda.

(JK/MC/adv).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed