by

RATUSAN WARGA CINTA DAPAT-LANGKAT MERAUNG, RUMAH DAN LAHAN DIHANCURKAN PIHAK PT LNK 

 

 

LANGKAT- Ratusan warga Dusun Cinta Dapat,  Desa Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat-Sumut, meraung dan menangis, melihat dan lahan pertanian mereka dihancurkann pihak Managemen PT PN II Kabupaten Langkat, bekerjasama dengan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK), Rabu (13/9).

 

Meski sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhoni Sitepu menilai itu, sebagai bentuk tindakan arogan, cacat hukum, tidak prosedural, kenapa mediasi dilakukan di Polres Binjai.

 

“Seharusnya persoalan rakyat di bawah ke DPRD, kita hukum rimba ditegakkan di negeri ini,” kata Jhoni Sitepu saat itu.

 

Dia, bahkan, menilai kalau,  HGU PT PN II Nomor : 1 Tahun 1991 , Dia menjawab, itu masih cacat hukum diduga permainan mafia tanah, sebab masyarakat sudah lama di sana serta memiliki alas hak yang jelas, sejak 20 Juni 1979.

 

Sementara itu, Surya asal warga Cinta Dapat-Langkat, kini warga sebagian sudah mengungsi,  karena sejumlah rumah sudah dirusak perusahaan.

“Kami minta tolong kepada semua pejabat di Negeri ini yang memiliki nurani tolonglah, kami saat butuh pertolongan, rumah kami dihancurkan dan lahan pertanian kami diporak-porandakan,” katanya lagi.

 

Lanjutnya, hari ini dua rumah warga sudah rata dengan tanah, sebagai rakyat mohon perhatian dari pemerintah, sebab kini sebanyak 12 alat berat mengganas dan meghancurkan pemukiman warga.

 

“Kami gak tau lagi, kemana minta tolong, mengapa nasib kami begini, apakah pemerintah tidak peduli dengan, kami dengar kata Bapak Presiden Joko Widodo lahan konflik di Indonesia ini akan diserahkan pada masyarakat,” tukasnya.

 

Seperti sebelumnya, diberitakan, di beberapa media online, Anggota DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai, Jokowi harus melakukan pembenahan sistem dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

 

” Presiden sudah memulai dengan memberikan grasi terhadap Eva Bande. Tapi, itu saja belum cukup. Presiden harus lebih radikal lagi soal penyelesaian konflik agraria,” ujar dia, pada kesempatan yang sama.

 

Pertama, lanjut Masinton, Presiden harus membentuk lembaga ad hoc khusus untuk penyelesaian konflik agraria. Lembaga tersebut harus berada di bawah kendali Presiden langsung agar penyelesaiannya tidak berat ke pengusaha, tetapi juga kepada warga.

 

Kedua, Presiden diminta menginstruksikan Polri dan TNI untuk membentuk standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian konflik agraria.

 

Masinton berpendapat, pada kenyataannya, kehadiran Polri dan TNI bukan menyelesaikan persoalan, melainkan berpihak pada perusahaan swasta untuk mengkriminalkan petani.

 

“Setiap ada investasi, pasti ada rakyat yang jadi korban. Ini yang harus ditinjau. Kita memang butuh investasi, tetapi investornya juga bukan VOC bentuk baru yang semena-mena ambil tanah rakyat,” ujar Masinton.

Ketiga, Masinton meminta Presiden untuk membebaskan ratusan petani dan aktivis agraria yang menjadi korban kriminalisasi konflik agraria.

 

 

“Reforma agraria harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah,” kata Jokowi ketika membuka ratas soal reforma agraria di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).

 

Hal itu menjadi penting karena semangat reforma agraria ialah terwujudnya keadilan penguasaan tanah kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wilayah dan sumber daya alam.

 

Jokowi meminta kementerian atau lembaga terkait, terutama Kementerian Agraria di bawah kendali Sofyan Djalil mengambil langkah percepatan implementasi reforma agraria. Mereka juga diminta mewujudkan kebijakan one map policy. Tak hanya itu, sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan harus dilakukan untuk menghindari multitafsir yang menyebabkan sengketa agraria.

 

Kementerian dan lembaga juga harus segera mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah. Terutama, hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.

 

“Jadi kawasan hutan juga sama, arahnya sekarang ke fungsi. Fungsi tentu saja terhadap manfaat bagi masyarakat,” tegas mantan Gubernur DKI ini.

 

Selain itu, Presiden juga meminta adanya edukasi serta penguatan masyarakat memperbaiki tata guna lahan sehingga lebih produktif. Ia juga sudah memberi target kepada BPN agar pembuatan sertifikat tanah dilakukan besar-besaran.

“Tadi angkanya sudah diberikan pada saya. Berapa biaya yang diperlukan. Tapi saya kira, kalau kita kerja sama dengan pemkab/pemkot, akan mempercepat,” terang dia.

 

Program itu bisa difokuskan pada satu sampai tiga provinsi. Namun, harus ada penambahan jumlah provinsi per tahunnya.

 

“Paling tidak kita bisa pensertifikatan lima juta per tahun, lompatannya sangat besar,” ucap dia.

 

Jokowi menyadari masih ada kekurangan di sana sini terkait reforma agraria. Salah satunya kekurangan juru ukur. Namun, ia optimistis kekurangan ini segera teratasi. (rajapaluta/kompas.com/metrotvnews)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed