by

Sekalipun Ada Hak Pelaut, Bansos Dari KPI, Diminta Tak Kunjung Diterima

JAKARTA-Sejak pemerintah pusat menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mencegah pandemi Covid-19 Delta yang lebih cepat menular, yang mulai diberlakukan pada 3 Juli 2021, lalu dilanjut pada 21 Juli 2021 sampai 26 Juli 2021. Yang menurut penjelasan Presiden Jokowi termasuk semi lockdown, tapi dalam kunjungannya ke berbagai pelosok sudah mendengar begitu banyak rakyat kecil merasa semakin susah.

Masyarakat Pelaut NKRI yang poskonya bermarkas di Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310. Juga banyak pelaut baik yang aktif maupun purnalayar dan baik pelaut anggota KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) atau yang pasif.

Baik yang berkunjung langsung ke posko maupun yang berkomunikasi melalui ponsel, terbanyak mengakui begitu beratnya beban hidup berkeluarganya karena harus tetap dirumah atau sedang dirumahkan.

Meminta Masyarakat Pelaut NKRI untuk menjadi sarana guna meminta bantuan sosial (bansos) baik berupa natura (sembako) maupun berbentuk tunai (BST).

Aspirasi bersifat permintaan para sahabat pelaut itu terjadi sejak diberlakukannya PPKM Darurat awal, dan sampai perpanjangan pada 26 Juli 2021 sudah terhimpun puluhan sahabat pelaut yang menyampaikan permintaannya.

Karena memang Masyarakat Pelaut NKRI merupakan wadah komunitas kejuangan serta atas pertimbangan demi perjuangan keadilan dan kemanusiaan, maka pada 29 Juli 2021 dibuat surat resmi perihal permintaan bansos dimaksud kepada organisasi KPI.

Sebagaimana diketahui bersama sejak organisasi KPI dideklarasikan pada 1976 bahkan saat organisasi PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) didirikan pada 1966, dalam mukadimahnya sejak awal sudah disebutkan jika organisasi KPI dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut Indonesia. Artikulasinya tidak kenal beda jabatan, tidak ada dikhotomi apalagi diskriminasi apa itu pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing atau di dalam negeri, secara otomatis adalah anggota KPI.

Yang membedakan adalah, pelaut anggota aktif dan pelaut anggota pasif. Itu sebab meskipun KPI sebagai organisasi profesi, tapi tergolong berbentuk serikat pekerja.

Hanya yang membedakan dinama depan organisasi KPI tidak ada embel-embel SP seperti SP-KPI. Atau tidak mengenal kategori apa itu KPI digolongkan setingkat federasi (FS), atau KPI setingkat konfederasi (KS).

Sebab ada pembagian awak kapal cargo, kapal tanker, kapal curah, kapal pesiar, sampai kapal ikan sekalipun, itu menurut mukadimahnya adalah pelaut anggota KPI yang berbentuk serikat pekerja.

Surat resmi Masyarakat Pelaut NKRI yang mewakili aspirasi para sahabat pelaut ditujukan kepada organisasi KPI yang beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat.

Sekaligus dikirimkan juga kepada Menko Maritim dan Investasi (Marves) Jenderal TNI Purn Luhut Binsar Panjaitan dan Menhub Budi Karya Sumadi untuk perhatian Dirjen Hubla Agus Purnomo.

Dikirim kepada Menko Marves bertepatan Luhut Binsar Panjaitan juga Ketua PPKM Jawa-Bali, yang concern terhadap rakyat yang terdampak, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar rakyat yang terdampak segera diimbangi dengan pemberian bansos.

Di samping Menko Marves juga mengkoordinasikan bidang pembangunan sumberdaya manusia (SDM) maritim, termasuk SDM pelaut didalamnya.

Dikirim kepada Menhub untuk perhatian Dirjen Hubla, atas pertimbangan pembinaan teknis SDM kepelautan yang juga sebagai mandatoris IMO (International Maritime Organization) ada diinstansi Ditjen Hubla cq. Ditkapel up. Kasubdit Kepelautan Ditkapel.

Itu sebab sejak tahun 1975 saat organisasi KPI masih bernama PPI, Dirjen Hubla berada pada posisi sebagai Pembina KPI eks officio sampai saat ini.

Kemenko Marves yang salah satu tupoksinya sebagai koordinator bidang pembangunan SDM pelaut, dan Ditjen Hubla Kemenhub serta jajaran dibawahnya sebagai Pembina KPI eks officio.

Menurut hemat Masyarakat Pelaut NKRI punya kewenangan dan kekuasaan serta kapasitas dan otoritasnya untuk bisa memerintahkan organisasi KPI memberikan bansos baik berupa sembako maupun BST terhadap para pelaut dan keluarganya yang sangat membutuhkan.

Sebab baik dalam AD/ART KPI maupun UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB), tujuan organisasi KPI dibentuk adalah disamping untuk memberikan perlindungan serta pembelaan hak dan kepentingan pelaut, juga memberikan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya.

Artinya, permintaan para sahabat pelaut itu adalah permintaan atas haknya yang sedang membutuhkan kesejahteraan kehidupan berkeluarganya, akibat terdampak PPKM baik saat diberlakukan tingkat darurat maupun diberlakukan ditingkat level kelonggaran yang dimulai sejak 27 Juli 2021 sampai 2 Agustus 2021, yang kemudian diperpanjang sampai 9 Agustus 2021.

Pada konteks yang relevan dan substansial inilah, surat resmi Masyarakat Pelaut NKRI perihal permintaan bansos para sahabat pelaut ditujukan kepada organisasi KPI. Bukan kepada Pengurus Pusat (PP) KPI. Sebab Masyarakat Pelaut NKRI sudah dengan tegas menyatakan jika PP KPI itu illegal sejak tahun 2009 pasca Kongres VII KPI, atau dari mulai PP KPI periode 2009-2014 yang cacat hukum.

Karena mengangkat dirinya sendiri, sementara kongresnya terjadi deadlock dan tidak ada pemilihan PP KPI yang baru untuk menggantikan PP KPI periode 2004-2009 yang sudah demisioner.

Karena tidak mengakui PP KPI sejak tahun 2009 pasca Kongres VII dan sampai saat ini pasca KLB KPI tahun 2017, tujuan surat resmi hanya untuk ditujukan kepada organisasi KPI.

Di sinilah peran baik Menko Marves serta Menhub untuk perhatian Dirjen Hubla, melakukan kebijakan kemanusiaan dan keadilan bagi pelaut untuk dengan kewenangan dan kekuasaannya memerintahkan organisasi KPI untuk segera memberikan bansos kepada para sahabat pelaut yang membutuhkan sekali akibat dampak PPKM di tengah pandemi Covid-19 yang semakin memberatkan beban hidup bersama keluarganya. Dan pemberian bansos itu sejatinya juga adalah hak yang dipunyai oleh para sahabat pelaut, bukan meminta-minta tanpa ada dasar dan landasan legitimasinya yang kuat, yang memperkuat permintaan itu sendiri.

“Sayangnya sekalipun ada hak pelaut, bansos dari organisasi KPI yang diminta melalui Kemenko Marves dan Dirjen Hubla yang punya kapasitas dan otoritasnya tidak kunjung juga diterima. Padahal Presiden Jokowi wanti-wanti agar rakyat yang terdampak harus segera diberikan bansos, apalagi ada haknya pelaut untuk diberikan oleh organisasi KPI. Apa memang sudah tertutup mata hati nuraninya, atau bagaimana? Padahal permintaan yang menjadi haknya ini, sangat terkait erat dengan kemanusiaan dan rasa keadilan,” pungkas Hasoloan Siregar merasa jengkel karena surat resmi Masyarakat Pelaut NKRI perihal permintaan bansos dari organisasi KPI untuk pelaut itu diantar langsung olehnya yang ditemani Ricardo Hutabarat dan Marianto.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed