by

MAHASISWA TENTANG KERAS WACANA PRESIDEN JOKOWI BUAT VERSI BARU FLIM G30S/PKI

 

JAMBI – Usulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), terkait rencana membuat versi baru film penghianatan G30S/PKI, mendapat penolakan keras dari mahasiswa di Provinsi Jambi.

 

Mahasiswa menilai, langkah itu malah berbahaya bagi sejarah. Bahkan, rawan pembengkokan dan manipulasi dari oknum tak bertanggungjawab.

 

Ketua Dema Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi, Arpah, berpendapat, ia ingin tahu terlebih dahulu maksud dan tujuan Presiden Jokowi ingin mengubah film. Lalu, apa alasan harus dirubah dan apa kelebihannya seandainya film itu dirubah?

 

“Seandainya Presiden Joko Widodo merubah film G30S/PKI, takutnya nanti malah jauh dari konteks film yang lama. Merubah film dan lain sebagainya berarti mengubah sejarah yang ada, kan seperti itu. Sehingga banyak manipulasi dan sebagainya,” ujar Arpah, kepada Seru Jambi, Selasa (19/9).

 

Ia juga mengkhawatirkan nanti bakal muncul persoalan yang lebih besar. “Tapi pada dasarnya, kita harus tahu dulu latar belakang Presiden Jokowi mau merubah film G30S/PKI. Apakah dengan dirubahnya film ini nanti bisa menambah pemikiran masyarakat bisa lebih maju” Seperti itu menurut saya,” tegasnya.

 

 

Sementara, Ketua BEM Universitas Jambi, Rahmat Fikri Yanda, mengatakan, pernyataan Jokowi ini sangat menuai kontroversi karena bisa jadi, jika film ini diperbaharui, maka akan terjadi pembengkokan sejarah tentang G30S/PKI.

 

Selain itu, katanya, kalau mau merubah, tentu ada faktor x atau kecacatan yang membuat film ini harus diperbaharui. Akan tetapi, film ini sudah ada sejak lama dan tidak ada yang harus dirubah. Apalagi harus dirubah dengan gaya kekinian yang nanti akan membuat orang yang menonton film ini seakan-akan seperti menonton film fiksi.

 

“Film ini bukanlah film action yang harus dibuat kekinian, tetapi ini film sejarah kekejaman PKI, sudah turun temurun (diputar) dari orang-orang tua kita terdahulu,” beber Fikri.

 

 

Sementara, Siti Rahmawati, Ketua Cabang Kopri PMII Kota Jambi yang juga berstatus mahasiswi menilai, sebenarnya tidak ada masalah dalam perubahan film tersebut.

 

“Cuma, takutnya nanti ada unsur-unsur yang lain, ada doktrin dan manipulasi. Kalau hanya pemerannya yang diganti nggak masalah. Tetapi kebenaran cerita sejarah itu yang kita butuhkan. Menurut saya, sebaiknya tampilkan saja film yang aslinya, tidak perlu di perbaharui,” tegas Rahma.

 

Lain lagi pendapat Ketua Hima PS-PBSI Universitas Batanghari, Retno Wahyu Ningsi. Ia menyatakan setuju terhadap usulan Presiden RI Joko Widodo terhadap pembaharuan Film G30S/PKI tersebut.

 

Saya setuju jika filmnya di perbaharui. Kalau bisa banyak ditambah pesan moralnya. Jika film yang aslinya ditayangkan, terlalu banyak dampak negatif terhadap generasi sekarang,” tuturnya.

 

Dicontohkan, akibat sinetron yang ada saat ini, anak-anak banyak yang mengikuti adegan yang ditampilkan di sinetron. Menurut dia, adegan itu kurang pantas ditiru.

 

“Memang tergantung pengawasan dari orang tua dalam menonton film. Tetapi, sebaiknya film (G30S/PKI) terbaru itu ditanamkan nilai moral yang baik di dalamnya,” beber Retno. (yj04/abditerkini/muhammad irw/adm.ak)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed