by

PEMKO TERNATE SOSIALISAI MANFAAT DATA DUKCAPIL 

 

 

TERNATE-Adanya peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 61 tentang pemanfaatan data dari Kependudukan dan Catatan  Sipil (Dukcapil ) bagi seluruh Organisasi Pelayanan Publik (OPD) dan lembaga – lembaga pelayanan publik, pihak Dukcapil Kota Ternate melakukan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Ternate, di Hotel Muara Kota Ternate, Rabu, (20/9)

 

Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Rukmini A Rahman mengatakan  kegiatan ini merupakan Program Nasional yang di keluarkan oleh Permendagri 61 ini sangat di butuhkan oleh SKPD – SKPD yang akan melayani publik dengan memerlukan data Dukcapil yang akurat dan valid.

 

“Data yang ada di dukcapil pasti tidak akan meleset karenanya sudah melalui proses data center dengan program E-KTP yang  sudah di cek kepastian ketunggalannya dari Kementerian Dalam Negeri”,ungkap Kadis.

 

Kadis Dukcapil menjelaskan jika ada SKPD, tidak melakukan pendataan memakai data dari dukcapil sangat di sayangkan,karena akan terjadi perbedaan data yang tidak valid.

 

“Kalau tidak menggunakan data yang di berikan oleh kemendagri melalui dinas dukcapil maka akan terjadi data ganda (doubel) atau dua dokumen dengan satu orang (tunggal)”,jelas Rukmini.

 

Sementara itu Kepala bidang (Kabid)Pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) Hilman Silawane menerangkan bahwa kegiatan ini tujuan utamanya untuk mengetahui tata cara dan mekanisme serta menjelaskan pemanfaatan data kependudukan,Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan KTP elektronik (E- KTP) agar para SKPD mau memanfaatkan data kependudukan.

 

“Saat ini kami baru mengundang sembilan (9) SKPD dan internal dukcapil untuk menyatukan persepsi mengenai program ini,salanjutnya akan mengundang 20 SKPD lainnya”,terangnya.

 

Lanjut Kabid sosialisasi ini juga akan memberikan informasi tentang mekanisme tata cara pengajuan ijin pemanfaatan dokumen kependudukan dan NIK serta E-KTP oleh SKPD – SKPD.

 

“Mekanismenya harus mengajukan ijin dulu kepada Walikota berdasarkan surat permohonan yang di bagikan oleh Dinas Dukcapil,jika walikota menyetujuinya maka SKPD membentuk tim tehnis yang akan berkoordinasi dengan dukcapil dalam rangka menyiapkan apa saja yang akan di kerjasamakan,”papar Hilman.

 

Hilman berharap semua SKPD yang ada di Pemkot Ternate,khususnya SKPD yang melakukan pelayan publik dapat memanfaatkan dan mengakses data melalui Nomor Induk Kependudukan.

 

“Jadi dalam melayani publik tidak lagi memerlukan persyaratan – persyaratan permintaan dokumen seperti foto copi KTP dan Kartu Kependudukan (KK),” urainya.

 

“Tinggal kita minta KTPnya langsung dientri dan yang perlu di ingat pemanfaatan data kependudukan adalah amanat Undang – undang no 24 tahun 2013, satu- satunya data yang harus digunakan dalam pelayanan publik adalah data yang telah di bersihkan oleh Kemendagri yang ada di dukcapil dan itu wajib,” harapnya.(sr/Arief Muluk)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed