by

Benar KLB KPI Digelar 2017 Atas Perintah Plt Dirkapel, Tapi Pelaut Pemohonnya Tidak Dilibatkan?

JAKARTA-Masih dalam menarik benang merah peristiwa masa lalu yang begitu terus menerusnya pelaut Indonesia khususnya pelaut anggota KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) ingin agar organisasi KPI yang merupakan “Rumah Besar Pelaut Indonesia” kembali pada khittah dan jatidirinya semula saat para founding fathers mendirikan PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) tahun 1966 dan mendeklarasikan perubahan nama menjadi KPI tahun 1976.

Organisasi pelaut yang berbentuk serikat pekerja yang paling tua umurnya, bahkan dengan kelahiran FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) tahun 1972 sekalipun. Yang terdiri dari berbagai serikat buruh lapangan pekerjaan termasuk adanya lapangan pekerjaan pelaut, yang dinamakan SPI (Serikat Pelaut Indonesia). Dan jauh sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB), yang kemudian menjadi payung hukum bagi setiap organisasi serikat pekerja.

Sampaipun biar sahabat pelaut Binsar Effendi yang menjadi Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI, Edison Hutasoit, Victor Salindeho dan Frans Maderos dijadikan terdakwa dan diseret oleh Pengurus Pusat (PP) KPI periode 1997-2001 atas perkara pidana dugaan perbuatan tidak menyenangkan karena adanya pemukulan seorang PP KPI bernama Halong Panjaitan yang kena pukulan pelaut yang reformis saat menduduki kantor KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 2000-an. Termasuk ada niat membakar mobil Maslan Maloko yang juga orang PP KPI, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jl. Gajah Mada Harmoni.

Akan tetapi dalam sidang perdana saja sudah ricuh, Majelis Hakim kabur, pintu masuk gedung PN Jakarta Pusat mendadak ditutup, dan tidak ada lagi sidang lanjutan. Meskipun kericuhan dibuat spontanitas oleh sahabat pelaut yang hadir dipersidangan itu, namun tidak seorangpun ditangkap dan intinya keadilan itu sendiri yang menentukan.

Sebaliknya pelaut manula yang berbasis di Tanjung Priok melalui KPI Cabang Tanjung Priok yang beralamat di Jl. Kebon Bawang, Jakarta Utara, menggugat secara perdata ke PP KPI Cikini. Sejak Maret 2016 sidang di PN Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar itu dan cukup melelahkan, Majelis Hakim memutuskan gugatan akhirnya gagal. Dari beberapa kali sidang itu, Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri betemu dengan seorang pelaut bernama Amrullah.

Amrullah yang memperkenalkan diri sebagai Ketua KPI Cabang Samarinda nampaknya berniat untuk gabung dengan KPI Cabang Tanjung Priok. Itu sebab Ricky Salaka (almarhum) membuat surat keputusan (SK) terkait bergabungnya KPI Cabang Samarinda dan Cabang Tanjung Priok. Amrullah juga akui dirinya adalah pendiri KPI Samarinda, tapi melakukan resistensi terhadap KPI Pusat Cikini.

Cukup lama Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri yang saat itu berjuang gunakan nama Komunitas Pelaut Senior (saat ini sudah berhimpun dalam Masyarakat Pelaut NKRI), merasa tidak berkomunikasi dengan Amrullah. Tiba-tiba pada 14 Desember 2017, Amrullah berkunjung ke Posko Komunitas Pelaut Senior yang saat ini dijadikan Posko Masyarakat Pelaut NKRI di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310.

Amrullah sampaikan berita jika dirinya baru bertemu dengan Pelaksana Harian (Plh) Dirkapel Capt. Abdul Rochman yang bagi orang-orang Ditjen Hubla dikenal dengan sebutan Ustad untuk Capt. Abdul Rochman. Beritanya cukup menggembirakan, jika Capt. Abdul Rochman memperhatikan dan akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi Komunitas Pelaut Senior. Keesokan harinya, diterima pesan singkat (sms) dari pelaut yang hari-hari ada di Kantor KPI Pusat Cikini, agar Komunitas Pelaut Senior bisa datang ke Kantor KPI Pusat Cikini untuk mendaftar sebagai peserta Kongres Luar Biasa (KLB) KPI yang diselenggarakan oleh PP KPI dengan Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan dan Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI Mathias Tambing sebagai penyelenggara. Pesan singkat itu sangat mengejutkan, tapi rupanya ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Amrullah.

Kita saat itu, M. Amin Nabu, Joko Saliyono, Hasoloan Siregar, Teddy Syamsuri, mendengar jika KLB KPI digelar pada 15-17 Desember 2017 di Hotel Sari Panpacific Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Dengan kesiapan untuk datangi KLB KPI hanya untuk memantau, sambil mempersiapkan rilis menolak KLB KPI untuk dibagikan kepada yang hadir di forum tersebut.

Semula datang dan duduk di lobby hotel sambil membagi rilis penolakan Komunitas Pelaut Senior terhadap KLB KPI, bahkan sempat nyaris bentrok dengan beberapa orang yang ngakunya pelaut anggota KPI tapi sama sekali tidak dikenal. Mereka dari etnis tertentu dan realitanya adalah para preman yang sengaja didatangkan untuk mengamankan forum KLB KPI tersebut.

Jika karena Teddy Syamsuri tidak mengatakan “Lu Jual, Gue Beli”, mungkin bentrokan bisa saja terjadi. Rilis yang disiapkan kemudian dibagi. Ada yang mengaku peserta dari KPI Cabang Bali dengan ketuanya adalah kakaknya Budiase yang saat itu salah satu ketua PP KPI, dan dibagi. Termasuk dibagikan kepada Capt. Sahattua Simatupang yang Direkrut STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) di Marunda yang hadir untuk acara pembukaan KLB KPI itu.

Menurut sahabat Capt. Farhan Kambey yang sempat hadir dalam acara pembukaan KLB KPI, yang katanya diundang oleh Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan sesama alumni CAAIP. Meskipun tidak diperkenankan masuk ruang sidang dengan penjagaan katanya ketat yang nampak dikawal oleh Sandewang dan Zak serta beberapa orang preman tadi, Capt. Farhan Kambey sempat melihat daftar hadirnya.

Dalam daftar hadir dikatakan justru banyak peserta dari perusahaan manning agent ketimbang pelaut anggota yang punya hak kedaulatan. Entah itu manning agent yang tergabung dalam CIMA atau tidak. Entah manning agent yang sudah punya SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) atau tidak. Entah manning agent yang menempatkan pelaut yang direkrutnya ke shipowner (pemilik atau operator kapal) ke kapal-kapal asing di luar negeri atau tidak yang ber-CBA (Collective Bargaining Agreement) dengan organisasi KPI atau tidak. Tidak diketahui secara pasti.

Masih menurut Capt. Farhan Kambey yang mengutip omongan Capt. Hasudungan Tambunan yang Presiden KPI, jika agenda utama KLB KPI adalah untuk mengamandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KPI saja. Yang dalam pandangan Komunitas Pelaut Senior saat mendengar agenda seperti itu, menjadi keluar dari aturan AD/ART KPI sendiri yang menyatakan KLB dilaksanakan jika organisasi KPI dalam bahaya atau dalam keadaan genting yang memaksa.

Apalagi KLB KPI justru dipercepat sehari, hanya sampai 16 Desember 2017, karena sudah terpilih PP KPI yang baru hasil KLB KPI. Dimana Capt. Hasudungan Tambunan yang Presiden KPI periode 2014-2019 hasil Munas VIII digulingkan dan Mathias Tambing yang Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI menjadi Presiden KPI menggantikan Capt. Hasudungan Tambunan. Budiase yang semula jadi salah satu ketua menjadi Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI menggantikan Mathias Tambing, dan sebagai Wakil Sekjen diangkat Sonny Pattiselano.

Dengan saratnya rekayasa dan sampai terjadi kudeta hanya karena terdahulu Capt. Hasudungan Tambunan ingin melakukan audit keuangan organisasi KPI yang rupanya tidak disukai oleh Mathias Tambing bersama kelompok status quonya itu, resiko mudah digulingkan terjadi di KLB KPI tahun 2017 itu. Maka sama seperti judul rilis Komunitas Pelaut Senior yang dibagikan saat pembukaan KLB KPI, pada 18 Desember 2017 segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi terkait penolakannya yang tembusannya dikirimkan kepada Menko Maritim Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Panjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi dan Menaker M. Hanif Dhakiri.

Dalam perkembangannya setelah KLB KPI Desember 2017, tiba-tiba Komunitas Pelaut Senior saat membuka website Ditkapel Ditjen Hubla Kemenhub, ada surat balasan resmi dari Plh. Dirkapel Capt. Abdul Rochman yang biasa juga disebut Ustad itu. Surat itu dibuat pada 29 September 2017, tiga bulan sebelum KLB KPI digelar oleh PP KPI.

Surat balasan resmi itu membalas surat resmi dari Komunitas Pelaut Senior tertanggal 5 September 2017 perihal mohon negara hadir benahi organisasi KPI melalui KLB. Inti balasan resmi dari Plh. Dirkapel Capt. Abdul Rochman adalah sudah menerima surat dari Komunitas Pelaut Senior dan Plh. Dirkapel sudah mencatat pandangan dan aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tembusan surat balasan resmi Plh. Dirkapel itu ditujukan juga kepada Menhub, Menko Maritim, Menaker, Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker, dan Dirjen Hubla. Surat balasan resmi itu dibuat oleh atasnama Dirjen Hubla Plh. Dirkapel Capt. Abdul Rochman. Tidak diketahui apa beberapa surat tembusan dari surat balasan resmi itu disampaikan atau tidak, yang pasti tujuan surat balasan resmi yang utamanya kepada nama Teddy Syamsuri Komunitas Pelaut Senior, menurut pengakuan Teddy Syamsuri sama sekali tidak menerimanya, padahal alamat Komunitas Pelaut Senior itu jelas dan pasti sampai jika benar-benar dikirimkan.

Sungguh surat balasan resmi dari Plh. Dirkapel yang sangat penting itu, oleh Komunitas Pelaut Senior sama sekali tidak pernah tahu, karena memang tidak pernah menerima surat balasan resmi tersebut.

Pada konteks yang sangat gegabah yang dilakukan oleh pihak Ditkapel saat itu karena surat balasan resminya ternyata tidak pernah diterima oleh Komunitas Pelaut Senior, khususnya sama sekali tidak diterima oleh Teddy Syamsuri sebagai tujuan suratnya. Ironisnya saat acara pembukaan KLB KPI pada 15 Desember 2017 Plh. Dirkapel Capt. Abdul Rochman datang untuk meresmikan forum tersebut. Ini merupakan sikap yang langsung atau tidak langsung sangat menyakitkan perasaan Komunitas Pelaut Senior, apalagi ada status Capt. Abdul Rochman itu yang dipanggil oleh stafnya sebagai Ustad.

Dari rangkaian peristiwa demi peristiwa yang pada konteks KLB KPI tahun 2017 adalah benar digelar dan diyakini atas perintah Plh. Dirkapel Capt. Abdul Rochman, akan tetapi Komunitas Pelaut Senior yang memohonnya sama sekali tidak dilibatkan. Termasuk menyesalkan konfirmasi yang disampaikan oleh Amrullah yang Ketua KPI Cabang Samarinda pada 14 Desember 2017, yang tidak menyebutkan jika Plh. Dirkapel Capt. Abdul Rochman itu sudah sampaikan surat balasan resmi terkait KLB KPI yang menjadi permohonan Komunitas Pelaut Senior.

Bersyukur saja didapat dari website Ditkapel Ditjen Hubla Kemenhub, sehingga sudah menjadi alat bukti jika KLB KPI tahun 2017 yang tidak melibatkan Komunitas Pelaut Senior sebagai pemohon, termasuk juga illegal. Sebab gelaran KLB KPI itu diselenggarakan oleh PP KPI periode 2014-2019 yang orang-orangnya turunan PP KPI periode 2009-2014 yang illegal karena Kongres VII KPI tahun 2009 itu deadlock dan tidak ada pemilihan PP KPI yang baru untuk periode 2009-2014 itu.

Tanpa melibatkan Komunitas Pelaut Senior sebagai pemohon saat KLB KPI tahun 2017 dan hanya diselenggarakan oleh PP KPI yang illegal, tetap saja hasilnya illegal. Apalagi begitu brutalnya menggulingkan Capt. Hasudungan Tambunan yang merupakan yuniornya para pendiri KPI saat dideklarasikan dan tanpa ada alasan dengan bukti yang kuat, sungguh menjadi sangat dzholim.

“MDemikian ini suatu peristiwa yang membuat Masyarakat Pelaut NKRI tidak akan lelah-lelahnya untuk berjuang menyelamatkan organisasi KPI, sampaipun sebelum tubuh rentanya masuk ke liang kubur akan terus berjuang.

“Meskipun ditengah sikap Dirjen Hubla dan jajaran dibawahnya sebagai Pembina KPI eks officio cukup banyak mengambil sikap yang secara berulang-ulang mengusik suasana kebatinan yang semula kita ini menaruh rasa hormat. Justru berbalik menjadi menyakitkan. Untuk itu mohon para sahabat pelaut Indonesia khususnya pelaut anggota KPI, berkenan kiranya memahami dan mengerti atas perjuangan kita di Masyarakat Pelaut NKRI ini”, pungkas Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi saat ngumpul bareng bersama Hasoloan Siregar, Ricardo Hutabarat, Marianto Hutahaean, Atjeng Suhendar, Herman Abimanyu dan Teddy Syamsuri, dalam menyudahi rilisnya.

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed