by

Audit KPI Tidak Bisa Ditawar, Kemana Pengurus Gunakan Rp 18 Milyar Selama 16 Tahun

JAKARTA-Setelah merilis Bubarkan Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) tanpa kompromi dan Munaslub KPI harga mati, maka Masyarakat Pelaut NKRI menyampaikan rilis (15/9/2021) bahwa Audit KPI Tidak Bisa Ditawar. Merupakan tuntutan ketiga dari Tuntutan Reformasi Total KPI 17 Desember 2020 yang utuh, final dan mengikat. Yang tanpa kompromi, harga mati dan tanpa tawar-menawar.

Sebagaimana diketahui bersama para sahabat pelaut Indonesia khususnya pelaut anggota KPI, bahwa keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI itu hasil dari pendapatan setoran kontribusi pihak perusahaan yang mempekerjakan pelaut anggota KPI ke kapal-kapalnya di luar negeri. Tanpa ada pelaut anggota KPI yang menjadi awak kapal dikapal-kapal asing tersebut, mustahil pihak perusahaan angkutan laut atau pemilik atau operator kapal setor uang kontribusi ke organisasi KPI sebagai kewajiban pihak perusahaan.

Begitupun mustahil pihak perusahaan menyetorkan uang kontribusi yang berupa dolar yang ditransfer secara rutin dan kontinyu itu setiap bulannya ke rekening bank KPI, yang telah disepakati bersama dengan pihak perusahaan.

Dan mustahil pula pihak perusahaan bisa setor kontribusi jika tidak tahu digunakan untuk apa oleh organisasi KPI uang dolar tersebut, jika tidak ada klausul digunakan untuk kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan pelaut dan keluarganya sebagai kewajiban organisasi KPI.

Dalam Pasal 1 angka 4 Permenhub No. 48 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal tertuang artikel CBA (Collective Bargaining Agreement) yang menurut permenhub dibuat oleh perusahaan dan organisasi KPI yang disetujui oleh Dirjen Hubla. Pada CBA itulah ada konten soal kontribusi yang disetorkan perusahaan ke organisasi KPI, yang sama artinya uang hasil kerja keras dan cucuran keringat pelaut anggota KPI, bukan kerjakerasnya PP KPI yang cuma ongkang-ongkang dibelakang meja.

Saat memulai bergeraknya Komunitas Pelaut Senior sebelum berbaur menjadi Masyarakat Pelaut NKRI, di tahun 2016 dalam pertemuan dengan aktivis pelaut di Mess Pelaut Semarang di Tanjung Priok, yang dihadiri Capt. Suarniati (Ketua Umum IFMA) dan James Talakua (Ketua Umum Forkami). Muncul ide dan disepakati, jika organisasi KPI itu adalah “Rumah Besar Pelaut Indonesia”. Itu sebab dalam rangka memperjuangkan agar rumah besar itu harus dihuni oleh pemiliknya yang sah.

Dan dalam pertemuan itu juga menyebutkan, jika gerakannya akan gunakan nama Forum Pelaut Indonesia Bersatu yang disingkat FPIB. Meskipun pergerakannya tidak lancar, hubungan persahabatan di FPIB senantiasa tetap terpelihara dan baik-baik saja.

Ketika Komunitas Pelaut Senior kembali pada pergerakan awalnya, tiba-tiba membaca adanya Surat Somasi Ketua Pimpinan Kongres VII KPI tahun 2009 John Kadiaman yang ditujukan kepada Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat. Surat somasinya bernomor 026/KONGRES-VII/KPI/2017.

Inti somasi kedua John Kadiaman disamping merasa kecewa terhadap Capt. Hasudungan Tambunan yang mengindahkan somasi pertamanya, juga ketegasannya kembali jika tindakan Mathias Tambing yang bertindak atasnama Sekjen KPI sudah merupakan tindakan pelanggaran terhadap organisasi sejak Kongres VII KPI tahun 2009 yang deadlock.

Pasalnya Mathias Tambing mewakili PP KPI periode 2004-2009 membacakan laporan pertanggungjawaban, secara otomatis tanggungjawab PP KPI sudah selesai. Dan secara patut status kepengurusan PP KPI periode 2004-2009 itu telah demisioner.

Yang menarik dalam somasi kedua John Kadiaman itu, meskipun pada 27 Agustus 2017 menerima pesan singkat (sms) atasnama Iwan Setiawan dari nomor ponsel 087775054463. Adalah informasi dari Iwan Setiawan sendiri terkait laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum pernah dibuat Mathias Tambing selaku Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI dari tahun 2001 pasca Munaslub KPI sampai saat Kongres VIII KPI tahun 2014 dengan terpilihnya Capt. Hasudungan Tambunan menggantikan Hanafi Rustandi (almarhum).

Menurut Iwan kutip John Kadiaman, ditahun 1999 jumlah pelaut anggota KPI yang bekerja sebagai awak kapal berdasarkan CBA sekitar 20.000 orang pelaut dengan gaji pokok terendah US$ 400. Maka dihitung oleh Iwan jika kontribusi perseorang pelaut perbulannya 4% dari gaji terendah US$ 400 dikalikan 12 bulan dalam setahun, sudah didapat oleh organisasi KPI senilai US$ 3.840.000.

Jika saja kurs valuta asing saat itu Rp. 13.000,- per 1 US$, kemudian dihitung selama 16 tahun dari tahun 2001 sampai 2017, saat surat somasi kedua dibuat. Maka didapat perhitungan US$ 3.840.000 dikali 16 tahun dikali lagi kurs Rp. 13.000,- per 1 US$, diperoleh hitungan Rp. 798.720.000.000,- atau sekitar hampir Rp. 800 milyar. Luar biasa.

Saat Komunitas Pelaut Senior audiensi dengan DPP INNI (Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia) dengan ketua umumnya Capt. Anton Sihombing pada 2 Februari 2018 di STIMAR Rawamangun, didapat kesimpulan bahwa DPP INNI merekomendasikan dari audiensi itu adalah meminta pihak Pemerintah yang terkait (Menhub, Menaker, Menko Maritim dan Mensesneg) untuk audit organisasi KPI. Akan tetapi entah kenapa, rekomendasi DPP INNI itu terkesan belum mendapatkan tanggapan dari pihak Pemerintah terkait.

Dalam perkembangannya yang diawali adanya konfirmasi jika uang organisasi KPI digunakan oleh Mathias Tambing, yang maju mencalonkan diri sebagai Presiden KSPSI dalam Kongres VIII-nya di Batu Malang tahun 2002 sebesar Rp. 3 milyar, tapi gagal dan uang organisasi KPI tampaknya juga tidak dikembalikan lagi.

Tahun 2018 dikeluarkan uang organisasi KPI untuk tunjangan hari raya (THR) yang terkonfirmasi sebesar Rp. 400 juta, meningkat untuk THR tahun 2019 sebesar Rp. 500 juta. Pada realitanya uang THR itu kabarnya hanya dibagi untuk oknum pejabat Ditjen Hubla, oknum aparat kepolisian, oknum pelaut penjilat, oknum preman yang selama ini digunakan, bahkan kabarnya sampai dibagi ke orang paranormal. Sama sekali tidak terbagi untuk pelaut anggotanya yang keluarganya membutuhkan.

Tahun 2019 itu juga, terkonfirmasi isu jika Wakil Sekjen Sonny Pattiselano tanpa melalui forum resmi dipecat begitu saja dan tidak dipolisikan. Isunya adalah yang bersangkutan nilep uang organisasi KPI sampai Rp. 10 milyar.

Itu sebab saat audiensi dengan Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman pada September 2020, saat kantor Ditkapel masih di Wisma Antara lantai 10. Adalah Chief Engineer H. Suryo yang melemparkan tambahan tuntutan, yaitu minta organisasi KPI diaudit. Yang ketika Masyarakat Pelaut NKRI layangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi dan untuk perhatian Menhub Budi Karya Sumadi sambil turun aksi damai pada 17 Desember 2020 itu, tuntutan audit KPI tanpa tawar-menawar menjadi bagian tak terpisahkan dari Tuntutan Reformasi Total KPI.

Pertanyaan Masyarakat Pelaut NKRI, pun pelaut Indonesia khususnya pelaut anggota KPI, kemana PP KPI gunakan uang organisasi KPI sebesar Rp. 800 milyar selama 16 tahun (2001-2017) itu? Menurut Hasoloan Siregar dan Ricardo Hutabarat, harus diaudit dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, itulah jalan keluarnya dan penting.

Jika sekedar harus berasumsi, mungkin juga digunakan oleh Mathias Tambing, salah satunya untuk membiayai operasional Kantor Hukum Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSc. yang dimilikinya dan yang kantornya numpang di gedung KPI Cikini.

Mari kita baca berita Kpi yang mengekspos Hasoloan Siregar dan Teddy Syamsuri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas perkara pencernaan nama baik, ditahannya Ricky Salaka (almarhum) di Rutan Salemba oleh Polda Metro Jaya karena menjadi tersangka penyerobotan kantor KPI Cabang Tanjung Priok di Jl. Kebon Bawang. Sampai pada kebanggaan Mathias Tambing berhasil memenjarakan 2 tahun mantan Bendahara KPI era Capt. Iskandar B Illahode (almarhum) atas kasus penggelapan tanah milik organisasi KPI seluas 50 hektar di Muara Gembong.

Masyarakat Pelaut NKRI belum pernah mendengar jika Kantor Hukum Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi. yang numpang di Gedung KPI Cikini itu punya kasus lain yang ditangani selain hanya untuk melaporkan pelaut ke polisi atau untuk memenjarakan, bahkan sampai meninggalnya Ricky Salaka di Rutan Salemba akibat dari laporan pengacaranya Mathias Tambing itu. Artinya dibiayai oleh organisasi KPI tapi untuk memenjarakan pelaut anggotanya sampai meninggalnya. Bukan main kejam dan biadabnya.

Dikatakan demikian sebab dari pencermatan Masyarakat Pelaut NKRI yang dijalani oleh Ricardo Hutabarat sebagai Koordinator Lapangan. Antara lain adanya kasus Capt. Habel Tandeseru dengan PT Soechi Lines yang minta dibantu oleh PP KPI, sama sekali tidak ditanggapi. Baru-baru ini saat 105 anak buah kapal (ABK) WNI yang sudah 1 tahun bahkan lebih minta dibantu organisasi KPI agar bisa dipulangkan dari Taiwan karena ada yang sudah habis kontrak, juga belum didengar perhatian dan keperdulian untuk membantunya.

Belakangan hanya untuk memfasilitasi permintaan para sahabat pelaut anggota KPI ditengah pandemi Covid-19 yang saat itu masih ketat dan banyak yang harus tinggal di rumah, menyampaikan permohonan bantuan sosial (bansos) kepada organisasi KPI, sama sekali tidak digubrisnya.

Padahal kehidupan yang PP KPI nikmati dengan kekayaan yang berlimpah seperti Mathias Tambing selaku Presiden KPI dan Budiase yang Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI yang terkonfirmasi dalam LKHPN-nya saat maju jadi Cawabup Tabanan Bali bulan Desember 2020 berjumlah lebih dari Rp. 48 milyar itu. Bagaimanapun adalah bagian yang pastinya tidak terlepas dari adanya uang organisasi KPI yang dinikmatinya.

Mungkin benar ada teriakan almarhum Hanafi Rustandi saat masih ada di Bali yang memerintahkan agar Mathias Tambing bersama kelompok status quonya, jangan buat keributan dengan pelaut yang sedang demo didepan Gedung KPI Cikini. Hanafi Rustandi katakan, kita bisa hidup itu dari pelaut, dari uang pelaut, maka hentikan kerusuhan.

Tetapi teriakan itu tidak diikuti, Mathias Tambing bersama kelompok status quonya. Malah merasa puas ketika melihat pelaut yang demo dibulan April 2016 itu diusir dan bubar dengan semburan peluru gas air mata yang diletupkan beberapa oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya. Berapa besar dana organisasi KPI digelontorkan hanya untuk membubarkan demo pelaut yang punya hak kedaulatan di organisasi KPI.

Oleh sebab itu menurut Masyarakat Pelaut NKRI, audit organisasi KPI tidak bisa ditawar lagi. Adalah bagian tak terpisahkan untuk Dirjen Hubla dan jajaran dibawahnya agar membuat tim audit independen yang profesional dan kapabel, sebagai bukti negara hadir dan benar-benar selaku pelayan masyarakat mematuhi instruksi Presiden Jokowi.

“Apalagi sebagai Pembina KPI eks officio, Dirjen Hubla dan jajaran dibawahnya adalah pihak yang punya kewenangan dan kekuasaan serta memiliki kapasitas dan otoritasnya, untuk bertindak tegas atas uang organisasi KPI sebesar Rp. 800 milyar yang oleh Mathias Tambing bersama kelompok status quonya yang tidak pernah untuk apa-apa saja uang organisasi KPI itu digunakan?”, ujar Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi tegas dan tandas, yang didampingi Teddy Syamsuri dalam menyudahi rilisnya.

 

(PR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed