by

Kapan Presiden Jokowi Mengundang Dan Menerima Pelaut Di Istana Negara?

JAKARTA-Pada hari Rabu, 15 September 2021 ada dua berita yang dicatat oleh Masyarakat Pelaut NKRI bertepatan Hasoloan Siregar dan Ricardo Hutabarat menyempatkan waktu berbincang dengan Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi yang sedang bersama Teddy Syamsuri.

Satu berita media online BeritaTrans.com dan satunya berita media online Detik.com. Dari berita pertama memberitahukan jika Serikat Awak Kapal dan Transportasi Indonesia (SAKTI) bergabung dengan ITF (International Transportworkers Federation) dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI). Berita kedua Suroto bersama Perhimpunan Perunggasan dan Peternak Ayam Petelur bertemu Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Pada konteks ini Masyarakat Pelaut NKRI dari poskonya di Markas YAKE Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, menyampaikan rilisnya kepada pers (16/9/2021). Untuk bergabungnya SAKTI dengan ITF dan FPPI hanya menyatakan menyambut baik serta mengucapkan selamat dan semoga maju

Menurut Jurubicara Masyarakat Pelaut NKRI Teddy Syamsuri, sambutan baik itu terkait iklim demokrasi dikalangan sahabat pelaut Indonesia semakin terbuka dan bisa mengambil bentuk organisasi sebagai serikat pekerja yang kelak akan mampu membedah kebuntuan dan sekat yang masih menghantui.

“Mudah-mudahan saja atas seijin dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, SAKTI bisa bergerak maju dengan harapan dapat menguburkan jika pelaut bukanlah obyek penderita, tidak lagi dijadikan lahan basah, dan bisa terbebas dari belenggu jadi ‘sapi Perah’ selama ini. Semoga rumor ‘sertifikat IMO gaji Antimo’ tidak lagi menjadi keresahan khususnya bagi pelaut pemula, pelaut rating, yang menjadi awak kapal dikapal-kapal niaga nasional yang belum terdengar ada standar upah minimum regionalnya”, ujar Teddy Syamsuri yang jadi pelaut sejak tahun 1972 dan sudah cukup pengalaman berlayar yang jadi privilesenya.

Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi hanya fokus pada berita Suroto diundang Presiden Jokowi di Istana Negara, yang mengusik suasana kebatinan aktivis Masyarakat Pelaut NKRI dengan pertanyaan, kapan Presiden Jokowi undang dan menerima Pelaut Indonesia di Istana Negara? Pertanyaan yang bukan ingin meminta belas kasih, bukan! Bukan juga cengeng, karena karakter pelaut itu petarung ketika ombak besar lautan mengganas atau badai taifun bergemuruh, pantang mundur dan bahtera tetap berlayar sampai ke tempat tujuan.

Pertanyaan itu sangat patut dan punya alasan cukup kuat. Sebab dalam pandangan Masyarakat Pelaut NKRI yang namanya pelaut itu ironisnya terus menerus termarjinalkan dari perhatian Pemerintah. Kaum nelayan yang terdahulu sama termarjinalkan dengan pelaut, nasibnya terangkat setelah oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk departemen baru yang saat ini dikenal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebaliknya yang urus pelaut masih saja berperangai ego sektoral. Di Kemenaker sebagai pembina fungsional enggak mau tahu, dan di Dirjen Hubla sebagai pembina teknis tahunya pelaut harus punya sertifikat dan sebagainya. Nasib pelaut dipermukaan seperti bunga ranum, tapi didalamnya terkesan dibiarkan sesuai habitatnya. Bayangkan untuk bantuan sosial (bansos) bagi keluarga pelaut yang membutuhkan selama pandemi Covid-19, minta kesana-kemari tidak ada yang menaruh empati.

Padahal tutur Hasoloan Siregar yang sebelumnya berada di Komunitas Pelaut Senior, dalam dua kali pemilihan presiden (Pilpres), baik di Pilpres 2014 maupun di Pilpres 2019 itu, jujur, secara all-out mendukung dan memilih Jokowi dan menang. Dan ternyata dukungan dan perjuangan ikutserta memenangkan saat pasangan calon Jokowi dan Jusuf Kalla di Pilpres 2014 itu, patut dibanggakan.

Pasalnya usai Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 menjadi Presiden RI Ke-7 di Gedung MPR/DPR, pidato Presiden Jokowi jelas dan tegas. Kita sudah lama memunggungi laut, memunggungi selat, dan memunggungi teluk. Saatnya mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, sehingga ‘jales veva, jaya mahe’, dilaut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita yang orang pelaut dimasa lalu, kembali membahana. Itu pidato Presiden Jokowi yang tidak dilupakan oleh Masyarakat Pelaut NKRI.

Terlebih lagi pada 13 November 2014 di Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-9 East Asia Summit (EAS) yang diselenggarakan di Nang Pyi Taw, Myanmar. Presiden Jokowi dalam pidatonya menegaskan memiliki ambisi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sangat sangat membanggakan, dan tidak salah jika Masyarakat Pelaut NKRI waktu itu masih gunakan nama Komunitas Pelaut Senior, mendukung, memilih dan ikutserta memenangkannya.

Pasalnya dari kacamata Masyarakat Pelaut NKRI, asal Jokowi di Solo itu daerahnya tidak memiliki pantai apalagi laut. Jokowi juga lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan gelar insinyur yang tidak sama sekali berhubungan dengan urusan laut.

Masih dari pencermatan Masyarakat Pelaut NKRI, Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) yang seharusnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013 harus sudah diratifikasi karena Indonesia adalah negara anggota ILO (International Labour Organization) yang mengeluarkan MLC 2006 itu. Pada 8 April 2016 oleh Menaker M. Hanif Dhakiri menyerahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tahun 2006 ke DPR RI.

Saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 25 Agustus 2016, Komunitas Pelaut Senior dan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) ikutserta memberikan masukan terhadap MLC 2006 terutama yang terkait dengan hak-hak dasar pelaut. Pada 5 September 2016, RUU Ratifikasi MLC 2006 disetujui untuk diundangkan melalui rapat paripurna DPR RI. Dan sebulan kemudian, pada 6 Oktober 2016, Presiden Jokowi menandatangani UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tahun 2006 (Ratifikasi MLC 2006). Jadi buat Masyarakat Pelaut NKRI dan mungkin bagi para sahabat pelaut Indonesia amat sangat bangga dan berterimakasihnya kepada Presiden Jokowi.

“Jokowi asli orang darat, bukan orang laut. Sama seperti Bung Karno yang saat peresmian Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) tahun 1957 dengan suara bergetar katakan, bangsa Indonesia bangsa pelaut,” ujar Hasoloan Siregar. Pertimbangannya di UU No. 15 Tahun 2016 tentang Ratifikasi MLC 2006 jelas mengatur hak-hak dasar pelaut.

Dalam pandangan Masyarakat Pelaut NKRI ketika MLC 2006 digulirkan oleh ILO dan diperkuat oleh IMO (International Maritime Organization), latar belakangnya disebutkan karena 90% angkutan barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, diangkut oleh kapal angkutan laut. Dan dari sekian juta yang mengangkut barang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya di atas kapal dari dermaga muat dan bongkar, adalah pelaut sebagai awak kapalnya.

Kemudian saat diperingati Day Of The Seafarer Ke-11 pada 25 Juni 2021, oleh Sekjen IMO Lim Kitack diberikan tema “Seafarer : Core of the Shipping’s fortune”, pelaut adalah inti masa depan pelayaran. Latarbelakangnya, karena ketika dunia dilanda pandemi Covid-19 secara global, pelautlah yang bekerja sebagai awak kapal, mengangkut barang-barang yang dibutuhkan oleh dunia seperti kebutuhan vaksin dari berbagai negara yang membutuhkan jutaan vaksin, maka disitulah Sekjen IMO Lim Kitack menegaskan jika pelaut adalah inti masa depan pelayaran dunia.

Masyarakat Pelaut NKRI kemudian menimbang-nimbang apa yang Pemerintah Indonesia perhatikan untuk pelaut? Sedih memang. Antara kebanggaan dan kebahagiaan terhadap Presiden Jokowi yang dalam periode pertamanya gulirkan visi Poros Maritim Dunia dan memprioritaskan program pembangunan Tol Laut dengan bangunan pelabuhan yang semakin banyak, tidak sejalan dengan perhatian untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat pelaut sebagai garis depan pembangunan transportasi laut dan potensi yang tidak bisa digantikan dengan sumberdaya manusia (SDM) lain.

Untuk menyelamatkan aspirasi yang intinya agar pelaut tidak lagi jadi ‘sapi perah’ dan terbebas dari rumor ‘sertifikat IMO gaji Antimo’, susahnya bukan main. Termasuk untuk memperjuangkan penyelamatan organisasi KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dengan tiga butir tuntutan yang terangkum dalam Tuntutan Reformasi Total KPI, juga dianggap aspirasi dari laskar-laskar yang tidak berguna.

Masyarakat Pelaut NKRI mencatat : 17 Juli 2020 geruduk Kantor KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat. 4 September 2020 layangkan surat resmi aspirasi Masyarakat Pelaut NKRI kepada Presiden Jokowi melalui Kemensesneg di Jl. Veteran No. 17 Jakarta Pusat di 10110. Dan 17 Desember 2020 bertepatan dicetuskan Tuntutan Reformasi Total KPI yang sudah final dan mengikat, sekaligus turun aksi didepan Gedung Kemenhub di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110. Tidak ada sekalipun yang membuat Masyarakat Pelaut NKRI merasa senang, yang ada justru sebaliknya.

“Itu sebab Masyarakat Pelaut NKRI mempertanyakan kapan Presiden Jokowi mengundang dan menerima Pelaut Indonesia di Istana Negara?, untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung sekaligus memohon saran, nasehat dan arahannya, tidak lain dan sebagai bentuk masih berkomitmennya Masyarakat Pelaut NKRI untuk mengawal Presiden Jokowi sampai tuntas periode keduanya pada tahun 2024. Mohon berkenan Presiden Jokowi memperhatikan, sebab pelaut juga adalah rakyat Indonesia. Bahkan pelaut menurut BPSDM Kemenhub, tergolong pemasok devisa negara yang besarnya sekitar Rp. 9 trilyun setiap tahunnya. Sangatlah berbahagia manakala Pelaut Indonesia diundang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara,” pungkas Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi dalam menyudahi rilisnya.

(Pr.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed