by

Disandingkan PP KPI Masa Lalu Dengan Pasca Munaslub 2001, Jauh Panggang Dari Api?

JAKARTA-Setelah Masyarakat Pelaut NKRI menyampaikan berita klarifikasi terkait Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) yang secara eksplisit tercatat sejak tahun 1975 dan masuk struktur komposisi Dewan Pembina KPI periode 1976-1981, dengan berbagai capaian keberhasilan yang signifikan oleh Pengurus Pusat (PP) KPI sampai periode 1992-1997.

Supaya fair dan terbuka jika disandingkan dengan PP KPI pasca Munaslub tahun 2001 sampai saat ini pasca KLB tahun 2017, dalam rilisnya kepada pers (19/9/2021) secara tegas Masyarakat Pelaut NKRI nyatakan ibarat pepatah ‘jauh panggang dari api’.

Padahal kepengurusan yang di dihasilkan oleh tuntutan pelaut untuk reformasi organisasi KPI ditahun 2000an, murni sepenuhnya diurus oleh civil society berkat pertimbangan dan kebijakan Dirjen Hubla Laksda TNI Soentoro saat bertemu dengan delegasi Gerakan Emansipasi Pelaut Untuk Reformasi (Gempur) agar Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI eks officio merelakan para pejabat dan pensiunan Ditjen Hubla yang jadi pengurus KPI untuk legowo lengser.

Memang tuntutan pelaut reformis Gempur saat itu hanya berpegang pada Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 87 Tahun 1948 dan Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 yang kedua konvensi itu sudah diratifikasi kedalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 83 Tahun 1998 dan oleh UU No. 18 Tahun 1956, yang intinya keberadaan pejabat atau pensiunan dan orang yang bukan pelaut, bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB).

Tanpa mengetahui latar belakang sejarah jika keberadaan pejabat atau pensiunan Ditjen Hubla yang duduk menjadi PP KPI bukan saja dipilih oleh forum munas secara periodik dan demokratis, juga terbukti telah mengantar dan membawa organisasi KPI menjadi mapan dan maju. Punya gedung untuk berkantornya PP KPI sendiri dan punya Klinik Kesehatan Baruna Medical Center (BMC) yang milik organisasi KPI sendiri.

Akan tetapi meskipun organisasi KPI juga tidak terlepas dari adanya peran serta aktif Perwira Tinggi (Pati) TNI-AL seperti Letjend KKO Ali Sadikin yang tahun 1966 menjabat Menko Maritim dan Laksda TNI Haryono Nimpuno yang tahun 1975 sebagai Dirjen Hubla. Oleh Laksda TNI Soentoro yang jabat Dirjen Hubla tahun 2000an itu, mempersilahkan pelaut Gempur yang menuntut reformasi KPI untuk menyelesaikan perubahan yang diinginkan secara baik dan berjalan tanpa hura-hura. Masyarakat Pelaut NKRI merasa saluut dan memberikan apresiasi atas sikap yang diaplikasikan oleh Dirjen Hubla yang Pati TNI-AL tersebut.

Itu sebab jalannya Munaslub KPI tahun 2001 pada 7-9 April di Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat 10520, yang merupakan hasil perjuangan pelaut Gempur. Itu bisa berlangsung lancar serta saat itu dihadiri Menaker Jacob Nuawea, Dirjen Hubla Tjuk Sukardiman pengganti Laksda TNI Soentoro dan Sekretaris ITF (International Transportworkers Federation) Asia Pasifik Shiegeru Wada. Termasuk keterpilihan pengurus PP KPI periode 2001-2004 yang civil society, meskipun ada nama pengurus yang sejatinya bukan pelaut anggota KPI tapi punya jabatan penting sebagai Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI.

Masyarakat Pelaut NKRI telah terkonfirmasi dari materi somasi kedua Ketua Pimpinan Kongres VII KPI tahun 2009, John Kadiaman pada Agustus 2017. Meskipun John Kadiaman mendapatkan informasi dari sumber orang lain tapi cukup dipercaya, terkait penjelasan keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI yang sejak Kongres VI KPI tahun 2004 sampai saat Kongres VIII KPI tahun 2014 belum pernah disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban setiap PP KPI saat di forum kongres, dengan pembukuan rinci yang tertulis, dan disampaikan kepada pelaut anggota KPI secara berkala seperti dalam kongres.

Diungkapkan oleh John Kadiaman jika keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI sejak tahun 2001 pasca Munaslub sampai Agustus 2017 sebelum KLB KPI, atau selama 16 tahun. Dikatakan John Kadiaman mengutip penjelasan Iwan Setiawan orang yang cukup dipercaya itu, keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI hampir tembus Rp. 800 milyar. Belum jika dihitung pasca KLB KPI tahun 2017 sampai saat ini, tidak tertutup kemungkinan bisa mencapai Rp. 1 trilyun.

Mari kita sandingkan, begitu tutur Hasoloan Siregar, Koordinator Jaringan Masyarakat Pelaut NKRI. Apa yang dihasilkan oleh PP KPI sejak 2001 pasca Munaslub sampai saat ini tahun 2021 pasca KLB KPI tahun 2017? Ini yang seharusnya menjadi perhatian Dirjen Hubla dan jajaran dibawahnya sebagai Pembina KPI eks officio. Yang saat Koordinator Lapangan Ricardo Hutabarat lemparkan pertanyaan apa yang sudah diperbuat oleh PP KPI selama ini untuk pelaut anggotanya?

Yang pertanyaannya saat Ricardo Hutabarat berhadapan dengan tiga orang PP KPI termasuk kehadiran Presiden KPI Mathias Tambing. Dan yang rapatnya dipimpin oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman di Gedung Karya II Kemenhub lantai 19. Realitanya tidak bisa mereka jawab sesuai dengan inti pertanyaan yang dilempar oleh Ricardo Hutabarat, dan Capt. Jaja Suparman terkesan hanya diam saja. Sepertinya ada kecondongan keberpihakannya pada PP KPI. Tapi, biarlah. Tuhan Tidak Tidur, dan Tuhan Maha Tahu.

Kendati yang tercatat oleh Masyarakat Pelaut NKRI adanya papan nama yang ditempel pada dinding depan Gedung KPI di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat, bertuliskan Kantor Lembaga Hukum Prof. DR. Mathias Tambing, SH. MSi, yang nama Presiden KPI itu sendiri. Yang tidak tahu persis, apa itu merupakan kantor hukum diluar organisasi KPI. Atau sewa kantor di Gedung KPI Cikini. Bahkan untuk gaji para pengacaranya itu dari mana, karena dicermati belum pernah dengar ada kasus dari klien lain yang ditangani. Selain sibuk hanya untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian hal dugaan pencemaran nama baik terhadap PP KPI dari pelaut yang kritis tanpa bisa mereka membedakan apa aduan itu merupakan fitnah atau bersifat kritikan yang sebenarnya wajar sebagai anggota mengkritisi pengurusnya. Disamping itu belum atau tidak terdengar, apa yang mereka suda perbuat untuk pelaut anggotanya?

Pasca KLB KPI tahun 2017 yang digelar pada 26-28 Desember di Hotel Sari Panpacific Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340. Konon ditahun 2018 ada uang organisasi KPI digelontorkan Rp. 400 juta untuk tunjangan hari raya (THR), menyusul THR untuk tahun 2019 yang menggelontorkan uang organisasi KPI sebesar Rp. 500 juta, naik Rp. 100 juta jika dilihat dari THR tahun 2018. Terus, apa iya THR itu diterima oleh pelaut anggota KPI disaat keluarganya membutuhkan? Realitanya tidak ada. Yang ada kabarnya THR itu dibagikan untuk oknum pejabat Ditjen Hubla, oknum aparat kepolisian, oknum preman yang dijadikan herder, oknum pelaut hedon yang penjilat, bahkan ada yang dibagikan kepada beberapa orang paranormal.

Pasca KLB KPI tahun 2017 itu, Presiden KPI yang terpilih secara tidak terpuji itu, Mathias Tambing. Yang sejak 2001 pasca Munaslub sampai Munas VIII tahun 2014, menjabat Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI. Kemudian berhasil mengkudeta Capt. Hasudungan Tambunan menjadi Presiden KPI, jabatan Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI digantikan oleh I Dewa Nyoman Budiase yang terpilih dalam KLB 2017 yang sarat rekayasa itu.

Saat serah terima jabatan sekaligus aset organisasi KPI, yang disaksikan oleh Genta Sumarlan dan Harry Dwi Cahyo. Presiden KPI Mathias Tambing saat menyerahkan aset organisasi KPI, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak kepada Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase, nampaknya masih menyisakan masalah yang harus diselesaikan.

Aset organisasi KPI yang tidak bergerak berupa properti, infrastruktur dan tanah. Presiden KPI Mathias Tambing serahkan beberapa surat berharga seperti sertifikat hak milik (SHM) organisasi KPI antara lain, Gedung KPI Cikini untuk berkantornya PP KPI di blok 58AA-BB dan SHM Klinik Kesehatan Baruna Medical Center (BMC) di Blok 60 Q, R, S yang sama-sama satu lokasi dengan Gedung KPI di Cikini Central Building di Jl. Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian terdapat SHM tanah dan ruko di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. SHM tanah seluas 3.300 M2 di Jakarta, apa ada Gedung KPI Cabang Tanjung Priok didalamnya tidak tahu persis. Dan SHM tanah seluas 50 hektar di Muara Gembong, Bekasi, yang masih utuh atau tidaknya juga tidak tahu persis. Termasuk memiliki BPKB berupa 8 unit mobil type minibus, yang juga belum diketahui secara persis siapa siapa saja yang menguasai mobil milik organisasi KPI tersebut.

Sedangkan aset yang bergerak berupa uang di bank yang menjadi simpanan organisasi KPI, Presiden KPI Mathias Tambing menyerahkan besaran aset bergerak itu atau nilai uang kekayaan organisasi KPI sejumlah Rp. 128 milyar. Jika dikaitkan dengan materi somasi kedua John Kadiaman pada Agustus 2017 yang mencatatkan keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI selama 16 tahu (2001-2017) hampir Rp. 800 milyar, menjadi terkejut juga bagi Masyarakat Pelaut NKRI mendengar jika uang yang diserahkan Presiden KPI Mathias Tambing itu hanya Rp. 128 milyar, bukan Rp. 800 milyar dan mestinya juga melebihi dari itu.

Nampaknya Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase juga belum bisa menerima sepenuhnya besaran uang organisasi KPI yang Rp. 128 milyar itu. Menurut hitungan Budiase diperkirakan uang organisasi KPI yang harusnya diserahkan dari Presiden KPI Mathias Tambing kepada Budiase sejumlah Rp. 263 milyar. Artinya masih ada selisih Rp. 135 milyar yang diduga belum diserahkan oleh Presiden KPI Mathias Tambing kepada Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase. Jumlah selisih yang bukan main besarnya, dan Budiase tetap menunggu sampai selisih uangnya organisasi KPI itu terselesaikan.

Sehingga meskipun dalam Rakernas KPI pada 26-28 Juli 2018 di Hotel Treva Jl. Menteng Raya No. 33 Jakarta Pusat 10340, menghasilkan agenda diselenggarakan Kongres KPI di tahun 2018 itu juga. Akan tetapi Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase waktu itu tidak akan mengeluarkan anggaran untuk Kongres KPI tahun 2018 sebelum selisih uang organisasi KPI sejumlah Rp. 135 milyar diserahkan oleh Presiden KPI Mathias Tambing.

Kendati hasil Rakernas KPI tahun 2018 itu juga deadlock, konon terkonfirmasi jika Presiden KPI Mathias Tambing usai rakernas menggelar konperensi pers, yang tiba-tiba menyampaikan ekspos jika dirinya adalah Presiden KPI periode 2019-2024. Luar biasa, karena beberapa media mainstream seperti Pikiran Rakyat menayangkan beritanya.

Sementara itu Masyarakat Pelaut NKRI juga merasa dikejutkan saat membaca berita terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atasnama I Dewa Nyoman Budiase, yang maju sebagai Calon Wakil Bupati Tabanan Bali dalam Pilkada 2020 yang diusung oleh Partai NasDem karena Budiase adalah Ketua DPD Partai NasDem Tabanan Bali, yang dalam ekspos dari KPUD Tabanan Bali pada Desember 2020 memang mengumumkan jika harta kekayaan Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI itu Rp. 48,8 milyar, dan Budiase klem sebagai hasil dari usahanya sendiri.

Dari sini bisa saja menduga-duga jika Presiden KPI Mathias Tambing nyaman untuk tidak menyerahkan selisih keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI sebesar Rp. 135 milyar. Sementara patut diduga apakah harta kekayaan Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI I Dewa Nyoman Budiase yang dilaporkan ke KPK dan KPUD sebesar Rp. 48,8 milyar. Pasalnya biar oleh UU SP/SB keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurusnya, apakah bisa dipisahkan dengan uang organisasi KPI sebesar Rp. 128 milyar yang Budiase terima dari Mathias Tambing. Artinya apa? Tak soal disedot Rp. 48,8 milyar, kan uang organisasi KPI dikekuasaannya ada Rp. 128 milyar. Karena isu Budiase akan mengaudit keuangan organisasi KPI yang semula begitu kencangnya, tiba-tiba redup dan hilang begitu saja.

Dari sini dari klarifikasi terkait persandingan PP KPI masa lalu (1976-1997) dengan PP KPI pasca Munaslub tahun 2001 sampai KLB tahun 2017, perbedaannya pastinya bagaikan langit dengan bumi, ibarat pepatah jauh panggang dari api. Ini belum ditambah dengan kasus sengkarutnya pembuatan SID (Seafarers Identify Document) yang diterbitkan Ditjen Hubla dan pembuatan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dikeluarkan oleh BNP2TKI, yang oleh organisasi KPI diserahkan untuk pengurusannya oleh Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselano. Oleh Presiden KPI Mathias Tambing menyatakan jika uang pembuatan SID dan KTKLN yang mencapai Rp. 8 milyar oleh Wasekjen KPI Sonny Pattiselano yang dipercayakan oleh PP KPI untuk mengurusinya, dikatakan oleh Mathias Tambing tidak masuk ke Kas Organisasi KPI.

Konon saat mau dipolisikan atas ditilepnya uang sebesar Rp. 8 milyar itu oleh Presiden KPI Mathias Tambing, Wasekjen KPI Sonny Pattiselano spontan bereaksi. Reaksinya akan gelar konperensi pers yang menghadirkan banyak wartawan media dan peliput televisi untuk Sonny Pattiselano beberkan borok-,borok Mathias Tambing yang begitu rakus juga terhadap keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI selama menjabat sebagai Sekjen rangkap jabatan Bendahara KPI selama 16 tahun (2001-2017). Dengan reaksi spontan yang bernada ancaman itu, konon laporan ke kepolisian ditarik dan tidak menjadi delik hukum aduan lagi dan dikabulkan. Hanya diberikan sanksi berat meskipun tanpa forum resmi, yaitu nama Sonny Pattiselano diputuskan dipecat dari jabatan Wasekjen KPI dan tanpa forum resmi juga diangkatlah nama Harry Dwi Cahyo untuk menggantikan Sonny Pattiselano sebagai Wasekjen KPI sampai saat ini.

“Karena hasil pertandingan begitu jauh berbeda antara PP KPI masa lalu dengan PP KPI semasa dikendalikan oleh Mathias Tambing yang sejatinya bukan pelaut anggota KPI sejak tahun 2001 sampai saat ini. Kiranya menjadi perhatian dan bahan pertimbangan Dirjen Hubla Arif Toha dan jajaran dibawahnya Dirkapel Capt. Hermanta serta Kasubdit Kepelautan Ditkapel Capt. Jaja Suparman dalam mengambil sikap dan kebijakan untuk mengabulkan Tuntutan Reformasi Total KPI 17 Desember 2020 itu. Dan kepada para sahabat pelaut Indonesia dimana saja berada khususnya pelaut anggota KPI, mari kita kompak untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran hakikinya, agar nasib pelaut Indonesia segera tercerahkan”, ujar Penasehat Masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi yang bertepatan sedang berkumpul bersama Hasoloan Siregar, Ricardo Hutabarat, Marianto Hutahaean dan Teddy Syamsuri, dalam menyudahi rilisnya kepada pers.

(pR

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed