by

DIREKTUR EKSEKUTIV SAHABAT PULAU ULAR MENDUGA ADANYA MODUS KORUPSI PADA PROYEK JALAN PROVINSI

 

TAWALI-Direktur Eksekutif Sahabat Pulau Ular Gumilar Abdul Latif, hari ini Jumat, (22/9) mengatakan,   Hak setiap Warga Negara untuk mendapatkan informasi telah dilindungi dan dijamin hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yakni

 

Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 Jo Pasal 15, UU No. 39/1999 Tentang Hak Azazi Manusia (HAM), pasal 4 ayat (1) Jo ayat (2), Huruf  a dan huruf c UU RI No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  (UU KIP), Terkait Hak ataspenyelenggaraan Jalan telah pula ditentukan Pasal 62 ayat (1) huruf b dan d, UU No.38/2004 tentang Jalan (UU Jalan).

 

Atas ketentuan tersebut Warga Negara dijamin haknya untuk, berperan serta dalam penyelenggaraan Jalan & memperoleh Informasi mengenai penyelengaraan Jalan, termasuk dijamin haknya untuk mengetahui dan mendapatkan salinan kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) Proyek Pembangunan Jalan Provinsi NTB di Ruas Tawali-Sape yang dimaksud.

 

Selain itu Gumilar Abdul Latif menambahkan, kewajiban Badan Publik dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi NTB untuk memenuhi hak pemohon telah digariskan pasal 11, ayat (1), huruf b, c, d, e, UU KIP yakni

 

“Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat diantaranya adalah hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dengan dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik serta perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.”

 

Namun demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Jalan Provipinsi NTB Pada Ruas Tawali-Sape justru menolak memberi salinan kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) proyek tersebut, ketika pemohon dalam hal ini Sahabat Pulau Ular (SPU) mencoba mengkonfirmasi kejanggalan proyek itu, pihak PPK malah menuding SPU tidak memiliki wewenang untuk mendapatkan Salinan Kontrak tersebut.

Menurut Pria yang Akrab di Sapa dengan Pak Lalang ini, bahwa yang dilakukan Sahabat Pulau Ular (SPU) merupakan bentuk pengawasan masyarakat (Wasmas) yang tidak dipersalahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 116, Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi,

 

“Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab, memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN serta menegakan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan Negara,” tutupnya./(rls/Gumilar ).// Foto : dok Gumilar //

 

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed