by

TOLAK PERGUBRI NO 19, ALIANSI PERS SERAHKAN SURAT RESMI PEMBERITAHUAN DEMONSTRASI KE POLRESTA PEKANBARU

PEKANBARU-Perwakilan dari Aliansi Pers Pergerakan Tolak Peraturan Gubernur Riau Drs Syamsuar, resmi menyerahkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke satuan Intelkam Polresta Pekanbaru, Jumat, (15/10/ 2021).

Perwakilan tersebut, Feri Sibarani, Yosman Matondang, Romy, Suriani dan Feri Windria yang diwakili Jonni. Aliansi Pers Pergerakan Tolak Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, himpunan dari puluhan Organisasi Pers di Provinsi Riau, Pemimpin Perusahaan Pers (Media) dan para wartawan/ti yang setiap hari melakukan tugas peliputan diberbagai tempat dan wilayah kerjanya.

Kelima orang tersebut menyerahkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa, yang melibatkan sebanyak 150 orang demonstrasi yang kabarnya akan dilakukan pada Kamis 21 Oktober 2021 di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru dan Kantor DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.

“Kami dari himpunan pegiat Pers di Pekanbaru dan beberapa kabupaten kota provinsi Riau akan aksi unjuk rasa ke Gubernur Riau Drs Syamsuar, karena Pergubri ini kita nilai bermasalah,” katanya

“Bahkan atas hal itu, sejumlah pakar hukum Riau sudah berkomenta dan bahkan Kajati Riau, Dr Djaja Subagja, SH, MH, melalui kasi penyidik Kejati Riau, Risky, SH MH pun sudah merespon ini, dengan mengatakan pasal 15 ayat (3) Pergubri itu tidak ada dasar hukumnya,” sebut Feri Sibarani di Kantor Polresta Pekanbaru.

Menurut Feri, juga Pimpinan Redaksi Media Aktual Indonesia itu, pihaknya merasa aneh, ketika permasalahan ini sudah disampaikan kepada Gubernur Riau Drs Syamsuar, MSi dan Ketua DPRD Riau, Yulisman, namun keduanya kompak tak merespon.

“Bagi kami hal yang lumrah ketika profesi kami yang sah secara hukum, bahkan mendapat jaminan perlindungan hukum sesuai dengan UU Pers, namun diintervensi Pergubri Nomor 19 Tahun 2021,” kata Feri.

Feri menilai khususnya soal terverifikasi Perusahaan di Dewan Pers dan UKW Utama sebagai syarat untuk mendapatkan kesempatan kerjasama publikasi dan Informasi di Pemprov Riau benar-benar menciderai semangat kemerdekaan Pers dan perlakuan diskriminatif, tidak sesuai dengan sebagaiamana diatur dalam undang-undang Pers.

“Jadi kelihatannya Gubernur Riau, selaku yang melegalkan Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, belum berniat untuk mengambil sikap apapun, itu yang kami lihat dalam 3 bulan terakhir ini, cenderung membiarkan permalasahan ini mengemuka, padahal kemarin saat kita diskusi hukum dengan Kajati Riau, menyebutkan seharusnya Gubernur Riau Drs Syamsuar bisa segera mengambil sikap dan menyelesaikan hal ini,” urai Feri kesal.

Menurut Aliansi Pers Pergerakan Tolak Pergubri Nomor 19 Tahun 2021 itu, Unras adalah pilihan terakhir dan terpaksa dilakukan demi mendorong Gubernur Riau Drs Syamsuar, segera cabut Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, dan kembalikan ekosistem Pers Riau kepada keharmonisan yang selama ini berjalan baik.

“Kami selaku pegiat Pers di Riau ini tidak akan berhenti berjuang untuk kemerdekaan Pers dan keadilan ekonomi bagi perusahaan Pers, tidak ada anak tiri dan anak kandung di mata Pemerintah, semua sama, kita ini profesi, perusahaan media adalah juga badan usaha sesuai dengan UU Pers, yang harus dihidupi ekonominya,” tuturnya

“Untuk itu kami harus bergerak terus sampai Pergubri dicabut, kami memperjuangkan hak kami, jangan ada yang mencoba merampas hak kami dengan dalil Pergubri, itu tidak bisa,” teriak Wakil Ketua Aliansi Pers, Romy, disaksikan rekan-rekan seperjuangan, Feri Windria, Yosman Matondang, Suriani Siboro dan Jonni.

Kabarnya, ditengarai ada kelompok tertentu dibalik Pergub No 19 Tahun 2021 yang ingin monopoli Anggaran publikasi media di Pemprov Riau dan sekretaris DPRD Riau, sehingga Pergubri dikabarkan akan menjadi alat untuk melegakan tujuan mereka.

,”Kami minta kepada Kejati Riau, dan KPK agar turun memeriksa Kominfo Provinsi Riau yang selama ini menghabiskan anggaran publikasi media berjumlah puluhan miliar pertahun di Pemprov Riau,” sebut Yosman Matondang.

Selanjutnya, menurut koordinator lapangan Aliansi Pers Pergerakan Tolak Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, Feri Sibarani, pihaknya dalam aksi demonstrasi itu akan mengusung beberapa poin penting, yakni:

  1. Meminta Gubernur Riau Drs Syamsuar, segera mencabut Pergubri Nomor 19 Tahun 2021
  2. Meminta Kejati Riau segera mengusut dan menyelidiki penggunaan anggaran publiaksi media berjumlah puluhan miliar rupiah di Pemprov Riau, selama 3 tahun terakhir.
  3.  Mendorong Kajati Riau, Dr Djaja Subagja, SH MH, agar mengusut tuntas segala kasus korupsi yang diduga mengendap di Kejati Riau, termasuk soal kasus Dana Hibah Bansos Siak tahun 2014-2019.

(P)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed