by

Penegak Hukum Perlu Awasi Regulasi PP 85/2021 Tentang Tarif PNBP KKP

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

_______________________

Penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan perlu lakukan upaya pencegahan korupsi dan nepotisme terhadap aktivitas transaksi pengurusan perizinan di sektor kelautan dan perikanan. Ingat, pentingnya transparansi, kredibilitas dan tanggungjawab untuk mengawasi dan menindak bagi siapa saja dalam aktivitas perpanjangan izin, apabila ditemukan kejanggalan, kecurangan, mackdown (penurunan gross ton kapal).

Apalagi, birokrasi-birokrasi di daerah kabupaten/kota yang merupakan bagian pesisir dan memiliki populasi penduduk nelayan lebih besar. Tentu, aktivitas pengurusan izin lebih padat. Hal itu, harus diawasi oleh Penegak hukum.

Dalam PP No 85 tahun 2021 ada sebuah hal yang fundamental, kaitannya dengan sistem penarikan PNBP pasca produksi. Artinya, ketika setelah melaut dan pendaratan ikan, PNBP ditarik. Potensi kecurangan hitungan kiloan pada sistem pasca produksi besar kemungkinan terjadi. Apalagi berlaku lagi, sistem sertifikasi, tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.

Pengalaman di Kementerian Perhubungan dan Dinas – dinas perhubungan Provinsi/Kab/Kota dalam proses pengurusan izin Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), surat sementara melaut dan Surat Laik Operasi (SLO), Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) banyak hal yang sangat perlu dipertanyakan, evaluasi dan awasi. Karena banyak sekali main tilap menilai uang pungutan nelayan.

Seperti prosedur syarat, arah, metode pembayaran dan jumlah yang tidak normal. Terutama pelanggaran dalam proses pungutan-pungutan ilegal, penetapan jumlah PNBP yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan dan Kelautan No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kalau dikaji lebih dalam secara spesifik bahwa ketentuan UU No. 45 tahun 2009 Pasal 27 ayat 3 dan 5 sangat jelas memberikan batasan. Pada ayat 3 berbunyi: “setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Ayat 5 berbunyi: “kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil. Sementara Pasal 28A, yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang: a). memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau: b). menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Nelayan yang memiliki izin SIPI dan SIKPI sangat berkaitan dengan penarikan PNBP.

Maka peran dan tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dijelaskan pada Pasal 32 berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain itu, penegak hukum perlu juga mengawasi secara ketat realisasi PNBP, kemana dan sumbernya dari mana?.

Apalagi, program realisasi penerima PNBP KKP berorientasi untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan berskala kecil, beasiswa pendidikan untuk anak nelayan di sekolah – sekolah dibawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP. Sasaran pengunaan realisasi PNBP tersebut, untuk nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah kecil, petambak garam kecil.

Untuk mempertegas aturan PP 85 tahun 2021 serta undang-Undang turunan lainnya, yang berkaitan pengaturan PNBP. Penegak hukum harus mampu mengawasi dan menindak kecurangan penarikan, penerima dan realisasi PNBP.

Beberapa studi lapangan dibeberapa daerah, bahwa adanya dugaan kesalahan dalam proses pengurusan, seperti syarat dan ketentuan dokumen yang menggunakan alat tangkap Gillnet Oceanik sementara penetapan PNBP pada alat tangkapnya Cantrang atau yang lainnya.

Berdasarkan pengalaman, saat pengurusan ijin, banyak nelayan keluhkan sistem penarikan PNBP yang keseringan tidak ditujukan kwitansi atau resi penarikan. Karena pola dan sistem pembayaran yang diragukan itu, misalnya saat pengurusan SLO, SIPI, dan penarikan PNBP.

Sementara metode dan syarat pembayaran dikeluarkan Kementerian Keuangan. Kalau PHP ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Proses inilah yang membuat nelayan sangat risau terhadap sistem dan pola yang tidak transparan pengurusan ijin SLO, SIPI dan penarikan PNBP.

Sedangkan PNBP memang kebijakan KKP sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2021. Biaya PNBP dan PHP dihitung per GT, misalnya 1 GT jumlahnya 980.000. Jumlah bayaran PPP dan PHP mengacu pada PP No. 85 Tahun 2021, misalnya alat tangkap Gill Nets, PNBP diterapkan untuk alat tangkap trawlers.

Karena itu, nelayan sangat membutuhkan penegak hukum untuk lakukan pengawasan terhadap apapun yang menjadi masalah dalam pengelolaan dan pungutan yang termasuk formulasi penarikan PNBP.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed