by

Perusahaan Ternak PT Rosela Farm Di Desa Panunggulan Disoal Warga

SERANG-Aktivitas Usaha Peternak yang dikelola Perusahaan PT Rosela Farm di lokasi Kampung Careuh, Desa Panunggulan Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, kembali mendapatkan kicauan dari Masyarakat.

Pasalnya kegiatan Usaha Peternak yang dikelola Perusahaan PT Rosela Farm di sepanjang tahun 2012-2021 sekitar 11 tahun berjalan hingga kini masih aktif beroprasi.

Ironisnya, diduga kepatuhan Pengusaha terhadap Hukum dan Peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, sosial dan lingkungan rupanya masih di abaikan.

Seperti yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP No. 27 Pasal 73 tentang perubahan ijin Lingkungan.

Hasil pantauan media serta sumber yang dikutip dari Surat BPD Nomor: 10/III/BPD/2021 yang dilayangkan kepada perusahaan Peternak PT Rosela Farm, Tanggal 15 Februari 2021 terkesan mengejutkan, dalam isi surat tersebut BPD Desa Panunggulan menyampaikan permohonan informasi dan data

Antara lain Dokumen ijin Lingkungan dan konfensasi yang merupakan tanggung jawab pengusaha terhadap sosial lingkungan, juga diatur dalam Pasal 74 – UU. No. 40 tahun 2007 Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut informasi, PT Rosela Farm anak cabang dari perusahaan PT Kelapa Dua yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Curug Kota Serang.

Maka, Kepala Pemuda Kampung Caladi, Santomi, Sabtu (16/10/2021) memaparkan dirinya bersama masyarakat di Kampung Caladi, khususnya di RT 004 yang jaraknya 50 meter dari lokasi perusahaan peternak, kami Tidak pernah me-nandatangani persetujuan Perubahan ijin Lingkungan.

“Pernah juga itu waktu dulu, waktu pertama kali dimulai usaha peternak pada tahun 2012 lalu,” ungkap santomi

Hal senada di ungkapkan, Jemi warga Kampung Kondang, menurutnya di Masyarakat kampung kondang tidak pernah ada pihak yang meminta persetujuan perubahan ijin lingkungan.

“Sepertinya itu tidak pernah dilaksanakan Perubahan ijin lingkungan,” ungkap Jemi.

Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Ardin ardiansyah turut menanggapi isu terkini yang beredar menurutnya tak jarang pengusaha yang menjalankan usahanya, tak mematuhi hukum dan peraturan yang menyangkut aspek ekonomi sosial lingkungan.

Lanjut Ardin, padahal pasal demi pasal dalam undang-undang yang menyangkut aspek lingkungan sudah mengatur, baik pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengelolaan Usaha beroperasi.

Ardin menambahkan hal ini lebih fokus menyoroti terkait pelaksanaan perubahan ijin lingkungan yang kerap dilaksanakan tidak sesuai prosedur, berpotensi terjadi modus operandi pada pelaksanaan perubahan ijin lingkungan.

Menurut Ardin kalau kegiatan perubahan ijin Lingkungan dilaksanakan tidak sesuai aturan maka patut diduga cacat dokumen pada legalitas ijin usaha.

“Kemudian berpotensi terjadinya kecurangan pada laporan penghasilan yang disetorkan ke-Dinas Perpajakan,” ucap Ardin.

(s-romi).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed