by

Menyapa Lingkar Tambora: Perlu Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif

“Tulisan, ingatkan pemerintah agar lebih cepat melihat dan analisis situasi sosial ekonomi pesisir lingkar Tambora. Jangan melihat dari jauh, lihat dari dekat. Apa yang dibutuhkan rakyat?.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

____________________

Krisis ekonomi yang melanda masyarakat pesisir pada pertengahan 2020 hingga akhir 2021 ini, telah menimbulkan krisis multiaspek, termasuk krisis sosial dan ekonomi diwilayah masyarakat pesisir. Terutama, lingkar Tambora yang terdiri dari Kec. Sanggar, Kec. Calabai, Kec. Pekat, dan Kec. Tambora yang sampai saat ini belum pulih kembali.

Untuk memulihkan kondisi ekonomi pesisir Lingkar Tambora menjadi lebih baik, perlu sebuah terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.

Sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan masa depan dalam rangka menggerakan kembali roda ekonomi masyarakat di lingkar pesisir Tambora, seperti Desa Kore, Desa Maladju, Desa Kilo, Calabai, Pekat, Labuhan Kenanga, Oi Saro, Oi Tampuro, Desa Piong, Desa Oi Bura, dan lainnya.

Setelah melakukan perjalanan, kita tim #kawanrusdikawankita telah identifikasi lebih jauh, masyarakat pesisir lingkar Tambora telah lama mengalami krisis sosial ekonomi. Hal ini sangat penting menjadi atensi pemerintah untuk menjaga ekosistem, infrastruktur, pendayagunaan sumber daya manusia hingga pemanfaatan sektor ekonomi kelautan – perikanan yang sangat potensial.

Penting sekali, mengingat sektor daratan yang selama ini dijadikan sebagai prioritas utama penyediaan pangan sudah mengalami kejenuhan, disamping itu sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan.

Dalam mencermati pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) diwilayah pesisir, khusus lingkar Tambora selama ini, secara empiris pembangunan kelautan dan perikanan kurang mendapat perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan sosial ekonomi.

Walaupun, banyak investasi masuk, seperti pabrik minyak kayu putih, Geopark Tambora, zona pengelolaan ekonomi dan investasi penguasaan lahan pertambakan untuk budidaya hingga keluarnya izin pertambangan pasir besi pesisir labuhan kenanga Tambora. Namun, realitasnya menimbulkan banyak masalah, mulai dari sengketa lahan, penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) hingga kerentanan konflik sosial dengan masyarakat.

Mestinya, investasi bisa membuat warga masyarakat berbahagia dan menikmatinya. Namun, fakta lapangan setelah asesment, banyak menimbulkan masalah distribusi sumberdaya manusia: tenaga kerja, HGU, dan lainnya.

Kondisi ini sangat ironis, mengingat hampir 70% wilayah pesisir Tambora dikuasai investasi asing dalam bentuk HGU. Sebetulnya, pilihan pengembangan sektor kelautan – perikanan menjadi andalan. Tetapi justru alami kemunduran disemua pesisir lingkar tambora.

Pemerintah harus segera perhatikan dan pertimbangkan seluruh potensi yang ada, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambakan, pembudidayaan, hingga peningkatan kapasitas sektor UMKM pesisir dan usaha bisnis dari hasil kelautan – perikanan.

Dengan demikian, sejuta ton potensi perikanan tangkap dan hasil budidaya itu bisa menyelsaikan seluruh persoalan krisis sosial ekonomi pesisir lingkar Tambora. Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama merupakan pilihan yang sangat tepat.

Hal ini didasarkan atas potensi yang dimiliki dan besarnya keterlibatan sumberdaya manusia yang diperkirakan hampir 60% orang terlibat di dalam kegiatan perikanan di seluruh pesisir Pulau Sumbawa, terutama lingkar Tambora. Kalau saja, pemerintah cerdas melihat masalah dari hulu ke hilir dengan memberikan solusi sebagai alternatif.

Disamping itu, investasi shrimp estate dan food estate, juga harus didukung atas suksesnya pembangunan kelautan dan perikanan, sebagaimana daerah lain, seperti Sulawesi Selatan, Girontalo, Kalimantan Utara, Pulau Jawa, Maluku Utara, Sulawesi Barat, serta wilayah lainnya. yang mampu memberikan kontribusi ekonomi daerah yang besar dan mendapatkan dukungan penuh secara politik, ekonomi, sosial dan dukungan lintas sektoral.

Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan ekonomi NTB masih sangat kecil, dibandingkan luasnya potensi perairan yang bernilai US$ 20 milliar. Potensi yang sangat besar dan mengandung kurang lebih 18000 species ikan. Potensi sumberdaya tersebut ada yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, bioteknologi), mangrove, gelombang energi, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) dan energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti sumber daya minyak dan gas bumi serta mineral.

Selain itu juga, terdapat potensi lain yaitu jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan pariwisata, ekowisata, wisata bahari, dan industri maritim maupun jasa
angkutan. Potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan sebesar 850ribu ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang di perbolehkan (JTB) sebesar 300ribu ton per tahun.

Potensi lain yaitu potensi pengembangan budidaya laut seluas 700ribu ha terdiri dari budidaya ikan (kakap, kerapu, gobia, lobster, zidat, lele, gurami), udang, budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara dan teripang) dan budidaya rumput laut. Potensi tersebut baru termanfaatkan sekitar 0.7% per tahun.

Maka, mendukung besarnya potensi tersebut, pemerintah harus tanamkan komitmen kuat untuk kembangkan sebagai tujuan masa depan masyarakat pesisir Pulau Sumbawa, terutama masyarakat pesisir lingkar Tambora.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed