by

Sekda Kamagi Pimpin Sosialisasi Perbup No 56 Tahun 2020 Lingkup Pemda Talaud

TALAUD- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar kegiatan Sosialisasi peraturan Bupati nomor 56 tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan bertempat di Aula BKPSDM Pemkab Talaud, Sulawesi Utara, Jumat (26/11/2021).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dr. Yohanis B.K. Kamagi, AP, M.Si yang didampingi oleh Kepala BKPSDM Ivone Kapojos dan Irban IV Hendra Maahana membuka sekaligus menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut yang dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama dan Eselon III serta IV lingkup Pemkab Talaud.

” Kita melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait kebijakan penanganan konflik kepentingan dan implementasinya sesuai perbup no. 56 Tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkup Pemkab Talaud,” kata Kamagi.

Menurut Kamagi, di dalam Perbub tersebut ada penjelasan kepada seluruh ASN mengenai apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan, kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus diambil terkait jika terjadi permasalahan benturan kepentingan di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

” Dengan adanya sosialisasi ini, seluruh ASN memahami apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan, sehingga mereka menghindari bahkan tidak melakukan hal tersebut.

Lebih lanjut Kamagi mengatakan, melalui sosialisasi ini ASN dapat memahami untuk menghindari hal-hal seperti tidak menerima gratifikasi, menggunakan barang milik Pemerintah daerah dan Negara sesuai dengan tupoksi atau jabatannya, menggunakan informasi rahasia jabatan tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan dan menghindari memberikan akses kepada pihak tertentu tidak sesuai dengan prosedur dan masih banyak lagi yang harus dilakukan ASN.

” Akan ada sangsi jika ASN melanggar semua itu, karena terkait masalah benturan kepentingan ada di domain tindak pidana korupsi, makanya kita harus menghindari hal itu karena akan mendapat sangsi yang tegas dan berdampak pada hukum,” terangnya.

Diketahui, perbup No 56 tahun 2020 berdasarkan turunan dari Peraturan Mentri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi no 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan dan UU no 30 tahun 2014 pasal 1 angka 14.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed