PT DPP DIDUGA BANGUN PMKS TANPA DOKUMEN, KETUA LAMR ROHUL BERI KOMENTAR PEDAS

Keterangan Gamabar: Ketua LAMR Rokan Hulu-Riau, H Zulyadanai.

Keterangan Gamabar: Ketua LAMR Rokan Hulu-Riau, H Zulyadanai.

ROKAN HULU-PT Duta Palas Perkasa (DPP) membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tanpa dilengkapi dokumen resmi dari intansi pemerintah yang berkompeten  terkait itu.

Pihak,n PT DPP dIduga melanggar SK Menhut RI NO: 173/kpts_11/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)  di Povinsi  Dati 1 Riau.

Ancaman pidana dalam pasal 94 ayat (1) hurup (c)  jo pasal 19 huruf (d) UU. RI No: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Perusakan Hutan .

Kawasan hutan dalam area zona merah yang terletak di Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul, Riau dinyatakan masuk kawasan hutan  dalam garis zona merah berdasarkan Peta perubahan SK Mentri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor :673/menhut-II/2014 dan peta kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan SK Mentri kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014.

Berdasarkan hal tersebut bahwa bangunan yang dibangun PT DPP adalah termasuk dalam area zona merah yang tidak boleh dijadikan kawasan industri.

Selanjutnya, Kepala Desa Sei Kumango Ali Husin saat dihubungi  awak media via hand phone mengatakan pihak perusahaan sedang mengusulkan pelepasan hutan dari kementrian

Dia  mengaku pihak perusahaan sudah  memulai mendirikan  bangunan di  diatas kawasan hutan itu sejak tahun 2015 silam.

“Namun kita juga  heran kok bisa bangunan pabrik berdiri diatas lahan kawasan hutan yang nota benenya masih dalam pengusulan pelepasan kawasan tersebut,” sambung salah seorang tokoh Masyarakat Mondang Kumango Alimin Sgr.

Tambanya lagi, sudah jelas tidak memiliki sertfikat dan IMB

” Tapi kok bisa ya,” kata Alimin Siregar yang juga Mantan kades  dengan rasa heran.

Beliau juga berharap, jika memang  pemerintah bisa mengeluarkan pelepasan kawasan tersebut  di wilayah desa Sei Kumango ini.

” Kami segenap masyarakat berharap kepada pemerintah supaya semua zona merah dilepaskan  agar masyarakat juga  bisa memilik lahan tersebut,” harapnya.

Kemudian, harapan dari Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rohul  H  Zulyadaini, jangan orang asing atau aseng berbuat semena-mena di Negri suluk berpusaka nan hijau  ini.

“Bila memang salah tindak tegas jangan pilih dan dipilah,”  ungkapnya saat dujumpai awak media Kamis (12/10) di Kantor LAMR Rohul.

Dalam waktu dekat beliau akan turun ke lapangan untuk memastikan  kebenaran hal tersebut. Bila memang benar mereka tidak memiliki dokumen yang sah

” Tentu akan kita usulkan ke bupati supaya ditindak sebagaimana mestinya, kami sebagai datuk  di Rokan Hulu ‘anak dipangku kemanajan dutuntun”, demikian beliau mengakhiri.

(R,lubis/D.rambe/ris)

No Response

Leave a reply "PT DPP DIDUGA BANGUN PMKS TANPA DOKUMEN, KETUA LAMR ROHUL BERI KOMENTAR PEDAS"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.