*KONSEP WELFARE STATE DAN PANDANGAN ISLAM*

 

*By: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Wakil Sekjend Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) dan Ketua Pusat Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (PBHNI)*

 

*JAKARTA -* Tulisan ini sudah pernah saya terbitkan dalam sebuah buku berjudul “Kepemimpinan dan Gerakan Kaum Muda Dalam Mewujudkan Welfare State”. Diterbitkan oleh Kibar Press Yogyakarta penerbit milik sala seorang kawan Deni Al’-Asyari alumni atau mantan Aktivis DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bidang Hikmah.

 

Berawal dari Darul.Arqam Paripurna DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan tema “Kepemimpinan Kaum Muda Profetik Mewujudkan Welfare State”. Awal penerbitan buku ini, dalam forum DAP IMM di Cibubur itu, secara pribadi saya kecewa dengan wacana Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro waktu itu saat sedang menjadi menteri dalam memberikan kuliah umum di Darul Arqam Paripurna itu.

 

Kekecewaan saya dan beberapa kawan-kawan dalam forum tersebut, karena Purnomo Yusgianto mewacanakan swastanisasi terhadap berbagai sektor lini sumberdaya produksi Air, Hutan, Tanah, bahkan sistem bernegara. Perdebatan pun terjadi, hingga ada yang mengatakan bahwa saya tidak sopan dengan menteri karena mengajak diskusi.

 

Akhirnya, Purnomo Yusgiantoro menantang saya dkk untuk membuat buku yang menjelaskan bahwa welfare state berhubungan dengan Islam. Sementara pemikiran Menteri Purnomo Yusgiantor waktu berpendapat bahwa Islam berbeda negara dalam memberikan kesejateraan terhadap rakyat.

 

Dengan tantangan wacana penerbitan itu, saya sendiri bersedia menantang wacana bahwa memang Islam sangat berkaitan dengan agenda-agenda reformasi dan perubahan total untuk menciptakan rakyat sejahtera. Akhirnya, tahun 2008 saya menerbitkan buku ini dengan mengajak kerjasama Universitas Muhammadiyah Mataram.

 

Tulisan saya kumpulkan kembali agar dapat terbentuk sebuah buku. Alhamdulillah tahun 2008 terbit dan terpublikasi.seluruh Nusa Tenggara Barat dan secara khusus pula, saya waktu itu mengirim buku tersebut kepada Menteri Purnomo Yusgianto melalui alamat Kementerian ESDM RI. Saya tak mengerti, apakah buku itu sampai ke tangan beliau. wallahualam….

 

Namun, beliau sebagai menteri yang memiliki pengalaman, tentu harus kita hormati dan hargai. Tetapi, saya melihat keberhasilan beliau Purnomo Yusgiantoro ketika memimpin Kementeri Pertahanan Republik Indonesia, zaman presiden Republik Indonesia.

 

Namun, saya agak kecewa dengan beberapa Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram sebut saja S, A, J, A, K. Mereka komplain kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, waktu itu H. Agusfian Wahab (alm) bahwa mengapa terbitkan buku kerjasama dengan Rusdianto. Selain banyak kata-kata miring, juga terjadi tuduhan bahwa saya mahasiswa fiktif atau tidak jelas oleh beberapa orang kelompok. Tuduhan – Tuduhan itu ada karena tentu kalah bersaing dan apalagi saya pernah mengikuti pengkaderan Partai Rakyat Demokratik di Mataram, mereka tambah mencap saya komunis, sekuler dan pemain perempuan.

 

Bagi saya sikap iri, hasat dan dengki bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram ini tidak boleh berlanjut pada generasi sekarang. Apalagi kampus dan dosennya sendiri masih minim dalam menerbitkan buku waktu itu. Hanya beberapa dosen senior yang sangat rajin menerbitkan buku, seperti Muhammad Ali Ikhsan, Darmansyah, M. Natsir, Rudi Abdul Razak, dan Agusfian Wahab selaku rektor waktu itu.

 

Waktu itu, H. Agusfian Wahab didesak untuk meminta keuntungan kepada saya sesuai surat kerjasamanya. Sebenarnya buku ini sudah di distribusikan ke berbagai toko-toko buku. Namun, karena tekanan pihak-pihak kelompok iri, hasat dan dengki itu, akhirnya buku tersebut ditarik dari toko buku Gramedia dan kharisma untuk dikembalikan ke Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram dengan catatan buku tersebut di distribusikan sendiri oleh Rektorat / UPT perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Namun, ternyata buku itu juga tidak terdistribusi dengan baik. Tetapi, pada tahun 2010-sekarang buku tersebut dimasukan lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ke toko buku Kharisma Mataram hingga royalti hasil penjualannya tak mengerti, siapa sebenarnya yang mengambil untung.

 

Positifnya terbit buku ini sebetulnya, ada 4 jurusan yang lahir dan 1 akreditasi yang ditopang oleh buku ini. Itulah positifnya, tetapi kebanyakan mereka tidak melihat itu. Hanya melihat negatifnya dan tidak mau mengakui objektifitas alam dan perkembangan setiap orang.

 

*A. WELFARE STATE (NEGARA KESEJAHTERAAN)*

 

Welfare state (negara kesejahteraan) selalu menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Lebih-lebih dalam konteks Indonesia yang mempunyai kondisi perekonomian yang masih cukup memprihatinkan. tingginya angka pengangguran dan kemiskinan maupun berbagai masalah sosial lain yang ada di Indonesia setidaknya menjadikan konsep negara kesejahteraan menarik untuk diperbincangkan. Namun amat disayangkan, perbincangan mengenai negara kesejahteraan kurang banyak dilakukan.

 

Padahal konsep negara kesejahteraan dianggap sangat ampuh dan ideal untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti halnya yang ada di negara Indonesia ini. Sejauh negara kesejahteraan diartikan sebagai konsep peran negara yang besar untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat, ha! ini tentu saja sangat strategis dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia.

 

Sebab sebagaimana pengertiannya, pembahasan mengenai negara kesejahteraan diharapkan agar negara Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai dan semangat pembangunan sosial sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara maju yang telah menerapkan negara kesejahteraan dalam berbagai model dan bentuknya. Di sinilah setidaknya pembahasan mengenai negara kesejahteraan sangat menarik untuk dilakukan terutama dalam konteks Indonesia.

 

*1. PENGERTIAN*

 

Negara kesejahteraan (Welfare state) merupakan sistem pemerintahan di mana negara bertanggungjawab besar terhadap kesejahteraan warganya. Tentu sistem ini bukan berasal dari Indonesia. Istilah maupun konsep Welfare state secara akademik berasal dari tradisi keilmuan di Barat. Welfare state mulai berkembang sejak perang dunia kedua. Di banyak negara, Welfare state digunakan dengan bahasa yang beragam.

 

Di Jerman, kira-kira sama dengan istilah Sozialstaat / Sosial State yang telah digunakan sejak tahun 1870, atau Folkhemmet di negara Swedia seiak tahun 1936. Di Perancis memiliki sinonim dengan istilah “Jorovidence state” atau Bratprovindence”, sedangkan istilah yang sama digunakan di Spanyol yakni, estaa’o deI bienestar (state ofweII-being), dan terdapat juga frase yang sama di Portugis yaitu estado de Bem-Estar-SociaI yang bermakna weIIbeing-social state (http://en.wikipedia.org/wiki/welfare_state, diunduh pada 8 Desember 2007)

 

Dalam prakteknya, meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki subtansi yang sama, seperti tertuang dalam Barner & Noble, New American Encyclopedia (1991-1997) Welfare state dijalankan oleh pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab terhadap keseiahteraan sosial dan ekonomi dari rakyatnya. Program pemerintah dituiukan untuk mengurangi penderitaan masyarakat akibat kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya.

 

Itulah yang sepertinya menyebabkan Welfare state sering dibedakan dengan welfare society (masyarakat kesejahteraan). Dalam Welfare society, kesejahteraan rakyat berada di tangan masyarakat sendiri, seperti lembaga-lembaga sosial nonpemerintah. Dalam banyak negara hal ini dilakukan dalam bentuk yang beragam, bisa lembaga keagamaan, perusahaan, lembaga sosial profit ataupun non-profit lainnya.

 

*2. SEJARAH RINGKAS*

 

Negara kesejahteraan berhubungan erat dengan kebijakan sosial. Karena suatu negara yang menerapkan sistem negara kesejahteraan berarti menerapkan kebijakan sosial. Tetapi bukan berarti negara yang menerapkan kebijakan sosial secara otomatis disebut sebagai negara kesejahteraan. Dengan kata Iain, membicarakan sejarah negara kesejahteraan dengan sendirinya mengacu kepada adanya upaya-upaya pada masa awal dari pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan warga negaranya. Meskipun dalam batas tertentu kebijakannya tersebut masih bersifat selektif dan terbatas.

 

Menurut penulis, cikal bakal sistem negara kesejahteraan telah ada sejak abad pertengahan dengan diterapkannya Poor Iaw (undang-undang kemiskinan) di kerajaan Inggris. Meskipun sistem Poor Law banyak dikritik banyak pihak Poor Law tetap dapat dikatakan sebagai pondasi panting bagi sistem negara keseiahteraan. Kritik Poor Law muncul karena Poor Law justru melahirkan stigma. Poor Law dipengaruhi oleh pandangan konservatif sehingga bentuk kebijakannya cenderung residual dan means-tested (berdasarkan tes penghasilan).

 

Sifat residual ditunjukkan dengan tidak diperbolehkannya seorang warga untuk memperoleh pelayanan apabila dia pada dasarnya mampu untuk bekerja. Residual juga berarti kebijakannya selektif, hanya untuk orang miskin saja. Ini sejalan dengan pendekatan means-tested menyeleksi warga yang memperoleh bantuan bersadarkan penghasilan. Misalnya, orang yang mendapatkan bantuan hanya yang memperoleh gaji di bawah Rp 20 ribu perhari. Sehingga apabila dia suatu hari memperoleh gaji di atas Rp 20 ribu perhari, hak untuk memperoleh bantuan dicabut. Karena itu, kebijakan seperti ini dianggap melahirkan stigma karena menjebak orang miskin untuk tetap memperoleh penghasilan maksimal Rp 20 ribu agar tetap berhak memperoleh bantuan. Inilah seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini dalam kebijakan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, negara kesejahteraan banyak dianggap sebagai perbaikan dari sistem Poor Law.

 

Namun demikian, menurut Bessant et.al., (200618) negara kesejahteraan mulai populer seiak abad 18 ketika Jeremy Bentahm (1748-1832) mempromosikan tentang gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk meniamin apa yang dia sebut sebagai ‘the greatest bappines’ welfare of ‘to be greatest number’ of their citizens. Bentham menggunakan kata ‘utiIizy’ (kegunaan) yang dimaksudkan sebagai “happines” (kesenangan) atau welfare (kesejahteraan). Dia juga mengembangkan sebuah sistem etik yang kini dikenal cukup [power full] yakni utilitarianisme.

 

Menurut sistem tersebut, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (extra happiness) dipandang sebagai sesuatu yang baik, sedangkan sesuatu yang menyebabkan kondisi sakit dianggap buruk. Oleh sebab itu, negara dituntut untuk senantiasa menjalankan program-program untuk meningkatkan kesenangan sebesar-besamya dari warga negara. Ide Bentham ini membuatnya dikenal sebagai “bapak Negara kesejahteraan” (Kather of Welfare state).

 

Selama perang dunia dua (1939-1945) negara kesejahteraan menapaki perkembangan modern. Pada tahun 1940, (di Inggris, Anglican Archishop William Temple menggunakan istilah ‘Welfare state’ untuk mendeskripsikan ide tentang usaha pemerintah untuk mensejahterakan warganya.

 

Pada perkembangan modern inilah lahir tokoh-tokoh yang kemudian juga dikenal turut mengenalkan ide tentang negara kesejahteraan, yakni: Sir William Beveridge (1942) clan T.H. Marshall (1963). Beveridge dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services menyebutkan ada lima musuh yang harus diperangi, yakni: Want, Squalor, Ignorance, Disease dan Idleness (Bessant, et.al., 2006:92).

 

Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial yang komprehensif yang dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (from cradle to grave) (Suharto, 2008: 59).

 

Sebagai sebuah nilai, di Indonesia sendiri gagasan tentang negara kesejahteraan sudah ada sejak masa awal kemerdekaan. Soetrisno (1982:5) mengatakan bahwa nilai-nilai kepemimpinan yang berwatak juiur, bijaksana dan baik hati terhadap rakyatnya juga terdapat dalam cerita-cerita wayang yang berkembang pada masyarakat Jawa. Namun demikian, sebagai sebuah sistem yang terlembaga gagasan negara kesejahteraan memang masih terbilang sangat asing. Bahkan satu-satunya partai politik yang memiliki gagasan negara kesejahteraan justru datang dari partai gurem yang tidak memiliki suara signifikan dalam setiap pemilu. Partai dimaksud adalah Partai Buruh Sosial Demokrat (Kampas, 09/03/2004).

 

Selanjutnya, dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut sebagai negara (Harris, 1999 dalam Suharto, 2008:59).

 

Kapitalisme murni memang dikenal menerapkan sistem kesejahteraan residual-konservatif yang mendukung pasar bebas. Namun kapitalisme modern yang berkembang dewasa ini memiliki banyak perubahan dengan mengabsahkan peran negara dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Sehingga bukan barang aneh apabila sistem kapitalisme juga mendukung lahirnya negara kesejahteraan.

 

*3. MODEL-MODEL NEGARA KESEJAHTERAAN*

 

Normatifnya, negara kesejahteraan mempunyai tipe ideal (ideal-type), yang tunggal sesuai dengan pengertiannya. Namun faktanya negara kesejahtreraan tidak memiliki praktek yang tunggal. Berbagai model diterapkan oleh masing-masing negara, tergantung pengaruh ideologi dan tuntutan peradaban. Dengan tidak bermaksud menyederhanakan keragaman, berikut akan diuraikan beberapa model yang sampai saat ini masih berkembang (Midgley, 1997: 93; Suharto, 2008: 60; Mc Namara & Williamson, 2002: 14- 84; Zastrow, 2004:10).

 

*a) Model Institusional*

 

Selain institusional ada juga yang menyebut universal. Model ini dipengaruhi oleh paham liberal. Kesejahteraan dipandang sebagai hak setiap warga negara, baik miskin atau kaya. Sehingga pelayanan sosial di negara kesejahteraan model Institusional dilakukan secara permanen dan tidak memnadang strata sosial dan ekonomi. Negara yang menerapkan model ini adalah negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia). Negara-negara ini, misalnya Swedia banyak dijadikan sebagai model ideal dari negara kesejahteraan karna paling berkembang dan lebih maju dibandingkan model di Inggris, AS dan Australia.

 

*b) Model Residual*

 

Model ini menerapkan pelayanan sosial secara selektif, sehingga model ini sering juga disebut model selektif. Model ini dipengaruhi oleh paham konservatif. Pelayanan sosial diberikan dalam skema waktu yang singkat (short time) dan akan dihentikan apabila dipandang cukup. Pengeluaran sosial dipandang sebagai pemborosan yang menghabiskan anggaran dan menciptakan ketergantungan warganya. Bantuan yang diberikan pun bukan dipandang sebagai hak tetapi tak lebih sebagai pemberian. Layaknya pemberian, penerima diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Pemberian bantuan menggunakan pendekatan means-tested. Model ini diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Australia dan Selandia Baru. Karena menggunakan pendekatan means-tested, pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasa: diberikan temtama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged group, seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya.

 

*4). Model Korporasi*

 

Model korporasi dianut seperti negara Jerman dan Austria. Model ini diterapkan dengan memberikan jaminan sosial kepada warganya atas skema kontribusi kerja. Sehingga kontribusi jaminan sosial berasal dari tiga belah pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (BUMN). Di jamin, ini seperti yang diterapkan Otto von Bismarck. Rekam jejak saeorang dalam dunia kerja dijadikan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah.

 

Karena itu, model ini iuga disebut dcngan “industrial achievment performance model. ”Model ini tidak seperti yang diterapkan dalam model universal, dimana status pekerjaan tidak dijadikan sebagai kriteria pelayanan. Sebab dalam model universal pelayanan sosial adalah hak warga negara tanpa syarat apapun.

 

*d). Model Minimal*

 

Model minimal tidak disamakan dengan model residual. Model residual masih dianggap memiliki porsi pelayanan sosial yang lebih besar dari pemerintah kepada warganya dibandingkan dengan model minimal. Model ini seperti yang diterapkan di negara-negara latin (Spanyol. ltalia, Chile, dan Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka, dam Indonesia), Anggaran yang kecil dalam belanJA sosial diterapkan karna memang negara tersebut adalah negara miskin ataupun karena tidak memiliki political will terhadap pembangunan sosial.

 

Biasanya program pelayanan dan jaminan sosial diberikan secara temporal, minimal, dan sporadis. Umumnya pelayanan dan jaminan sosial ini hanya diberikan kepada pegawai negeri, pegawai swasta maupun pihak lain yang mampu membayar premi asuransi.

 

Penerapan model minimal pada dasarnya juga dipengaruhi oleh mental suatu bangsa. Model minimal sebagian besar dipraktekan dinegara – negara berkembang yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi seperti halnya Indonesia. Anggaran yang tinggi pun, tidak menjadi jaminan dapat dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan, anggarannya bisa habis duluan dikorupsi oleh para oknum pejabat. Jadi model minimal acapkali juga dapat diukur melalui implementasi kebijakan dan tidak hanya terpaku pada besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan.

 

*B. NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM*

 

Mengaitkan konsep negara kesejahteraan dengan Islam bukan berarti sebagai bentuk kelatahan Islam dengan konsep-konsep keilmuan yang ada di Barat. Tetapi merupakan sebagai upaya menggali tentang pemikiran-pemikiran yang selama ini terpendam terutama berkaitan dengan konsep negara dalam Islam untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Pembahasan ini sangat menarik, sebab secara epistemologis pada dasarnya Islam telah mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara kesejahteraan.

 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsep negara kesejahteraan sejatinya sangat dekat dengan tradisi Islam. Seperti yang banyak disebutkan di dalam teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan Hadits) Islam sangat mendukung terbentuknya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Menariknya, mungkin sekaligus juga dapat dianggap sebagai pembeda antara masyarakat sejahtera yang ada di Barat dengan masyarakat sejahtera dalam konsep Islam.

 

*1. PINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM*

 

Dalam Islam, pemerintah suatu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera. Ini dilakukan terhadap semua rakyat tanpa melakukan perbedaan, sebab di mata Allah Swt semua manusia adalah sama, hanya kadar keimanan dan ketakwaan saja yang membedakan satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip- prinsip pemerintahan dalam Islam, yang sepertinya mempunyai kehendak yang sangat kuat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

 

*a) Prinsip Syura*

 

Asas kepada prinsip syura ini ialah firman Allah SWT yang artinya : ‘Bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan (Qs. Al-Ali Imron: 159). Dan firman-Nya yang artinya, “Dan urusan mereka hendaklah bermusyawarah di antara mereka”(QS. As Syura: 34). Seorang pemimpin dituntut agar mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dengan bermusyawarah.

 

*b) Prinsip Keadilan (Justice)*

 

Keadilan yang dimaksudkan di sini, ialah keadilan mutlak yang digariskan oleh Islam yang mengatasi segala kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan sebagainya, sekalipun terhadap musuh dan terhadap golongan non Muslim. Keadilan menjadi prinsip panting dalam menkalankan roda pemerintahan.

 

*c). Prinsip Kebebasan*

 

Islam memberi kebebasan beragama, kebebasan dalam memiliki harta, kebebasan bergerak dan berpindah. Ataupun bebas hidup tanpa kesengsaraan. Membiarkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan berarti menentang prinsip kebebasan ini. Seorang pemimpin wajib menjamin kebebasan tersebut.

 

*d) Prinsip Persamaan*

 

Prinsip persamaan ini ialah setiap kaum adalah sama sebagai rakyat di antara satu sama lainnya. Manusia tidak ada bedanya diantara satu dengan yang lain dalam penilaian Tuhan dari segi keturunan, warna kulit, bahasa dan kebudayaan, tapi perbedaan itu terletak kepada ketakwaannya. Rasulullah SAW bersabda maksudnya, “kamu semua dari tanah, tidak ada perbedaan diantara orang Arab dengan orang bukan Arab kecuali dengan taqwa”.

 

*2. NEGARA SEJAHTERA DALAM ISIAM*

 

Untuk mewuiudkan Negara Sejahtera di bumi ini, Allah SWT melalui Surat As-Saba’ ayat 15 mengatakan bahwa sejak puluhan ribu tahun lalu telah mengisahkan bagaimana konsep negara sejahtera kepada negeri Saba’. Hal ini, tentu disertai konsekuensi mentaati perintahNya dan menjauhi IarangaNya. Dalil al-Qur’an ini lebih lanjut menyebutkan, “Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang (Dianugerahkan) Tuhan-mu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuban-mu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.”

 

Bila kita simak sepintas ayat ini, sebagaimana disinggung di atas menekankan adanya penciptaan komunitas masyarakat yang disebut kaum Saba’. Mereka dalam kehidupannya diberikan kenikmatan yang Iuar biasa, berupa kebun-kebun. Tetapi, kenikmatan demikian tidak membuat masyarakat negeri Saba’ bersyukur, pada akhirnya Allah mengirim musibah banjir hebat yang disebabkan runtuhnya bendungan Ma’rib dan kebun-kebun indah itu, diganti dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Asl dan pohon sidr.

 

Konsep dasar negara sejahtera daIam Islam pada dasarnya terletak pada surat as-Saba’ ayat 15 sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Yakni menekankan pentingnya mengelola aset-aset/potensi-potensi yang diberikan Allah SWT. Selain itu, konsep keadilan seperti difirmankan dalam surat al-Ma’idah ayat 8, yang artinya sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”

 

Ayat-ayat lain yang berkaitan mengenai isu kesejahteraan dapat dilihat pula pada surat al-ma’un yang isinya mengandung pembelaan terhadap kaum mustad’afin. Allah SWT berfirman yang artinya: “Taukah kamu orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang Ialai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria da enggan menolong dengan barang berguna.”

 

Kemudian di surat al-Humazah ayat 2-4, yang artinya “Yang mengumpulkan kekayaan (di dunia ini) dan menumpuk-numpukkan, dia mengira bahwa kekayaanya itu dapat mengekalkannya, Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam api yang menganga.” sedangkan Al-Hasyr ayat 7: “…..supaya kekayaan itu jangan banya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Al-Hadid ayat 7 : “…. dan nafkahkanlah sebagian bartamu yang telah Allah wakilikan kepadamu untuk menguasainya”.

 

issu kesejahteraan dalam Islam secara konsep tidaklah dapat disangkal lagi, namun bagaimana dalam aplikasinya?. Selama ini isu kesejahteraan sering absen dalam dinamika poiitik Islam secara umum. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok Islam politik cenderung mengedepankan aspek formalitas ajaran-ajaran Islam tetapi kurang memperhatikan persoalan kesejahteraan. Akibatnya sering dengan suksesnya rezim di dunia Islam dalam merebut kekuasaan dan menerapkan hukum-hukum Islam tidak diimbangi dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi.

 

Ironisnya gambaran-gambaran negara-negara Islam biasanya dipenuhi dengan kemiskinan dan pemeratan ekonomi yang tidak seimbang. Bagi negara-negara yang memiliki sumber daya dan yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi, sebagian besar disibukkan dengan persoalan perebutan kekuasaan. Para rezim penguasa cenderung otoriter dan tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Yang terjadi adalah mereka selalu bekerja keras agar kekuasaan tidak lepas dari lingkaran elit dan keluarga penguasa. Akibatnya, jangankan dapat menerapkan konsep negara kesejahteraan, antara penguasa dan rakyat justru terjadi jurang yang sangat dalam.

 

*C. KONTEKSTUALISASI SEMANGAT KEBERPIHAKAN ISLAM DALAM MENEGAKKAN NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA*

 

Seperti diulas dalam bahasan sebelumnya (Negara Sejahtera dalam Islam), pada kenyataannya Islam mempunyai nilai-nilai keberpihakan terhadap kaum lemah (mustadb’afia). Semangat keberpihakan ini panting sekali dan sangat bermanfaat dalam membangun konsep negara kesejahteraan khususnya dalam konteks Indonesia.

 

Karena karya ini memang tidak bermaksud mendorong terbentuknya negara Islam yang formal. Tetapi lebih kepada dukungan agar nilai-nilai keberpihakan Islam terhadap kaum mustad’afin diterapkan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, kontekstualisasi semangat keberpihakan Islam dalam kehidupan bernegara sepertinya sangat panting dilakukan dalam rangka menegakkan konsep negara kesejahteraan di Indonesia.

 

Semangat keberpihakan Islam terhadap kaum mustad‘afin pada dasarnya dapat menjadi modal panting dalam pembangunan negara kesejahteraan. Sehingga konsep negara sejahtera dalam Islam adalah suatu pemerintahan yang menjalankan nilai-nilai Islam khususnya berkaitan dengan nilai-nilai keberpihakan untuk membangun kesejahteraan rakyat sebagaimana diuraikan sebelumnya. Atas dasar inilah, jika kita ingin mengkaji lebih teliti, nilai-nilai keberpihakan Islam untuk kesejahteraan rakyat secara substansial telah ada dalam ideologi negara Indonesia.

 

Dengan dasar inilah, setidaknya Indonesia secara normatif dan subtantif termasuk salah satu konsep negara sejahtera dalam koridor Islam. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya mengatur hak-hak asasi manusia.

 

Indonesia iuga menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, tidak diragukan lagi bahwa dalam ideologi negara tersebut terkandung nilai-nilai religiusitas. Hal ini dibuktikan pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa….”. kita juga dapat melihat kesamaan pada pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan warga negara.

 

Namun demikian, dan ini yang paling penting, ideologi negara kita secara substansial banyak yang memiliki relevansinya dengan nilai-nilai keberpihakan dalam Islam.

 

Beberapa diantaranya antara lain: a. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (UUD 45 pasal 28). Setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa ada gangguan dari siapapun dan apapun. b. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum (UUD 45 pasal 27 ayat 1). Hak atas kebebasan berkumpul (UUD 45 pasal 28). d. Hak atas penghidupan yang layak (UUD 45 pasal 27 ayat 2).. Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya termasuk dalam sandang, pangan dan papan serta usahausaha sosial yang diperlukan.

 

e. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul atau berorganisasi (UUD 45 pasal 28). Setiap orang berhak untuk mendirikan dan masuk keserikat-serikat untuk melindungi kepentingannya. f. Hak atas pengaiaran dan pendidikan (UUD 45 pasal 31). Setiap orang berhak dan bebas untuk mendapat pengajaran. g. Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar (UUD 45 pasal 34).

 

Dari uraian di atas, pada dasarnya kita telah mempunyai gambaran bahwa Indonesia mempunyai modal yang kuat untuk menuju konsep negara kesejahteraan (welfare state) khususnya dalam bingkai Islam. Namun demikian, harus jujur diakui bahwa pemerintahan Indonesia belum mampu menjalankannya secara optimal. Oleh karena itu, yang paling panting dilakukan sekarang adalah mendorong pemerintah agar menerapkan nilai-nilai keberpihakan dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam ideologi negara Indonesia. Sehingga negara kesejahteraan tidak hanya sebatas konsep yang jauh dari kenyataan.[]

No Response

Leave a reply "*KONSEP WELFARE STATE DAN PANDANGAN ISLAM*"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.